Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 13 September 2017 13:11
Cegah Kelangkaan, Dispreindag Pekanbaru Perketat Pengawasan Distribusi Gas 3 Kilogram

Seringnya keberadaan gas kemasan 3 kilogram menghilang direspon Disperindag Kota Pekanbaru. Kini pengawasan distribusinya diperketat.

Riauterkini - PEKANBARU - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota ditegaskan bahwa distribusi elpiji bersubsidi hanya dibenarkan pada agen dan pangkalan, selain itu dilarang. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru melakukan koordinasi bersama Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban.

"Kita telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota untuk meminta segera melakukan penertiban warung penjual elpiji dan pelaku usaha kuliner yang menggunakan gas elpiji 3 Kg subsidi . Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Rabu(13/9).

Dijelaskan Irba, bahwa dalam Surat Keputusan (SK) Walikota itu ditegaskan bahwa distribusi elpiji bersubsidi hanya dibenarkan pada agen dan pangkalan. Untuk itu, tim Disperindag dan menegak hukum serta Satpol PP Kota akan melakukan penertiban terkait hal tersebut.

"Dalam poin (b) di SK Walikota dijelaskan elpiji gas 3 Kg bersubsidi tidak dibenarkan diberikan kepada yang tidak tepat sasaran jelas itu telah menyalahi aturan yang sudah ada. Lebih jelasnya titik penyerahan gas elpiji 3 kg itu berakhir di pangkalan dan bukan di warung," sebut Irba.

Irba menyampaikan, Satpol PP harus melakukan penertiban kepada pedagang gas keliling pakai keranjang dan warung. Karena merekalah yang membuat dan menciptakan disparitas harga, Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah dipatok Rp18.000/tabung tiga kilogram.

"Pedagang warung sering menjual elpiji jauh lebih mahal. Sebab mereka beli sudah berantai, jelas ini sudah tidak benar lagi," " ujar Irba.

Ditegaskan Irba, ia akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dari gas elpiji 3 Kg subdisi. "Jika kedapatan kami akan menindaknya dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Karena apa yang dilakukan sudah menyalahi aturan yang berlaku," pungkas Irba. ***(dan)



loading...

Berita lainnya..........
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti
- Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut
- Wawako Dumai Sambut Baik Groundbreaking Pipa Gas PGN
- Tingkatkan Kualitas Wartawan, PWI Riau Kembali Gelar UKW
- Bantah Stafnya Mundur, Kadis PUPR Kumpulkan Pokja ULP
- Naik 8,7 Persen, UMK 2018 Perusahaan Non Sektor di Rohul Diajukan Rp2.525 Juta
- Izin HO Dicabut Pusat, Pemkab Bengkalis Kehilangan PAD Rp2 M Pertahun
- Lalaikan Karyawan, Disnaker Tuding Manajemen TV Kabel DMJ Bengkalis Semrawut
- Dewan Pengupahan dan Pemkab Bengkalis Tetapkan UMK 2018 Rp2,919 Juta
- Ian Tanjung Bawa Misi Riau pada Kongres Periklanan Terbesar Asia di Bali
- Gaji di Bawah UMK, 8 Pekerja PT BKL Bengkalis Ngadu ke Disnakertrans
- Ke Batam Cuma 1 Jam 10 Menit,
Bandara Pasirpangaraian Masih Layani Penerbangan ke Batam Setiap Jumat‎

- Peringati HKN, Biaya Perobatan Kesehatan Didiskon 5,3 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.157.133
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com