Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 14:40
Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 

Senin, 23 Juli 2018 14:26
Pimpin Apel Gabungan, Pj Sekda Rohul Minta Setiap OPD Miliki Kegiatan Unggulan

Senin, 23 Juli 2018 14:18
Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau

Senin, 23 Juli 2018 14:11
197 JCH Kuansing Akan Berangkat Tahun ini

Senin, 23 Juli 2018 14:04
Heboh, Bocah di Duri, Bengkalis Ketagihan Panjat Tower

Senin, 23 Juli 2018 13:48
Pemkab Inhil Akan Selenggarakan Festival Sampan Leper

Senin, 23 Juli 2018 13:45
Komplotan Curanmor Lintas Kabupaten Diringkus Reskrim Polres Pelalawan

Senin, 23 Juli 2018 13:00
Hari Bakti Adhyaksa ke-58, Kejati Riau Ekspos Kinerja 2018

Senin, 23 Juli 2018 12:54
Bupati Harris Lepas 388 JCH Pelalawan Tingkat Kabupaten

Senin, 23 Juli 2018 11:56
Bantu Masjid dan Poktan, RAPP Terus Berkontribusi di Pulau Padang

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 September 2017 13:11
Cegah Kelangkaan, Dispreindag Pekanbaru Perketat Pengawasan Distribusi Gas 3 Kilogram

Seringnya keberadaan gas kemasan 3 kilogram menghilang direspon Disperindag Kota Pekanbaru. Kini pengawasan distribusinya diperketat.

Riauterkini - PEKANBARU - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota ditegaskan bahwa distribusi elpiji bersubsidi hanya dibenarkan pada agen dan pangkalan, selain itu dilarang. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru melakukan koordinasi bersama Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban.

"Kita telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota untuk meminta segera melakukan penertiban warung penjual elpiji dan pelaku usaha kuliner yang menggunakan gas elpiji 3 Kg subsidi . Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Rabu(13/9).

Dijelaskan Irba, bahwa dalam Surat Keputusan (SK) Walikota itu ditegaskan bahwa distribusi elpiji bersubsidi hanya dibenarkan pada agen dan pangkalan. Untuk itu, tim Disperindag dan menegak hukum serta Satpol PP Kota akan melakukan penertiban terkait hal tersebut.

"Dalam poin (b) di SK Walikota dijelaskan elpiji gas 3 Kg bersubsidi tidak dibenarkan diberikan kepada yang tidak tepat sasaran jelas itu telah menyalahi aturan yang sudah ada. Lebih jelasnya titik penyerahan gas elpiji 3 kg itu berakhir di pangkalan dan bukan di warung," sebut Irba.

Irba menyampaikan, Satpol PP harus melakukan penertiban kepada pedagang gas keliling pakai keranjang dan warung. Karena merekalah yang membuat dan menciptakan disparitas harga, Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah dipatok Rp18.000/tabung tiga kilogram.

"Pedagang warung sering menjual elpiji jauh lebih mahal. Sebab mereka beli sudah berantai, jelas ini sudah tidak benar lagi," " ujar Irba.

Ditegaskan Irba, ia akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dari gas elpiji 3 Kg subdisi. "Jika kedapatan kami akan menindaknya dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Karena apa yang dilakukan sudah menyalahi aturan yang berlaku," pungkas Irba. ***(dan)

Loading...


Berita lainnya..........
- Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 
- Mahal, Warga Talukkuantan Tak Sanggup Beli Ayam
- Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun
- Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 
- Di Riau, Sistem Subkontraktor Dianggap Merugikan Buruh Kecil
- Manfaat bagi Masyarakat dan Pendapatan Negara,
Kemitraan PT CPI dengan Indonesia Berkontribusi terhadap Lapangan Kerja

- Panasnya Hearing Masalah Tenaga RTK di Kampar Belum Buahkan Kesepakatan
- ‎Jangan Curangi Masyarakat,
Pedagang di Bengkalis Diminta Lakukan Tera Timbangan

- Maksimalkan Layanan Musim Haji 2018, Pertamina Amankan Pasokan Avtur
- Bulan Depan Giliran Pesantren se-Riau,
Kongregasi FCJM Belajar Sawit ke Apkasindo

- Upah Tak Naik, Pekerja Chevron Demo SKK Migas
- Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling
- UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com