Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Nopember 2017 10:46
Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat

Senin, 20 Nopember 2017 10:44
SAKIP Raih Nilai B, Sekda Meranti Minta Seluruh ASN Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

Senin, 20 Nopember 2017 10:33
Pelalawan Kerahkan 500 Peserta Untuk Pawai Ta'aruf MTQ Riau di Dumai

Senin, 20 Nopember 2017 07:22
Mengamuk di Jalanan dan Menikam Warga, Orang Gila di Tembilhan Ditembak Polisi

Senin, 20 Nopember 2017 07:17
Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi

Senin, 20 Nopember 2017 06:40
Tiga Desa di Batang Tuaka Banjir, Bupati Inhil Minta BPBD Dirikan Posko Penanggulangan

Ahad, 19 Nopember 2017 17:22
180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional

Ahad, 19 Nopember 2017 16:15
Dilepas Gubri, Jamaah Majelis Taqlim Antusias Kunjungi Islamic Center Rohul

Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 14 Nopember 2017 13:45
Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut

Tudingan wakil rakyat di DPRD Pekanbaru bahwa ada 'dana siluman' sebesar Rp1,6 miliar di Dinas LHK, dibantah kepala dinas tersebut. Menurutnya dana itu untuk menyewa mobil pengangkut sampah.

Kadis DLHK Pekanbaru Anggaran Sewa Armada Sampah Rp1, 6 Miliar Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, membantah adanya "dana siluman" sebesar Rp1,6 miliar dalam APBD Perubahan 2017, seperti yang disampaikan oleh salah seorang anggota komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

"Kita artikan dulu, dana siluman itu seperti apa. Konotasinya seperti apa. Kalau siluman uangnya tidak ada, ini kan dianggarkan di APBD (Perubahan)," kata Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru, Zulfikri, Selasa (14/11/2017).

Menurut Zulfikri, angka Rp1,6 miliar itu merupakan anggaran untuk penyewaan 50 unit mobil bak terbuka yang digunakan mengangkut sampah di Kota berjuluk Madani tersebut.

Dia menjelaskan bahwa anggaran terebut merupakan masukan walikota Pekanbaru Firdaus untuk menanggulangi masalah sampah di Pekanbaru. Pemko Pekanbaru sejatinya memiliki armada sendiri untuk mengangkut sampah.

Namun, dia mengatakan dari 58 mobil sampah yang teredia, hanya 30 yang dapat dioperasikan. Sementara dia mengatakan dibutuhkan sedikitnya 100 mobil sampah untuk melayani kota berpenduduk lebih dari satu juta jiwa tersebut.

Selain itu, ia mengatakan kegagalan meraih Piala Adipura tahun 2017 ini juga menjadi alasan pengadaan mobil sampah tersebut.

"Setelah tidak dapat Adipura, pimpinan (Walikota) tanya ke saya. Berapa sebenarnya (mobil sampah) yang dibutuhkan," ujarnya dan dia menjawab dia mengajukan 50 unit.

Selama proses usulan anggaran, dia mengatakan bahwa DLHK Pekanbaru sesuai tugasnya menuturkan hanya mengajukan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Soal komunikasi dengan DPRD bukan kewenangan kita. Kan sudah di TAPD, kita (DLHK) hanya sebagai pengusul. Pembahasan itu antara TAPD dan Banggar (Badan Anggaran)," tuturnya.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa tender sewa 50 unit mobil sampah itu dimenangkan oleh PT Sedayu Citra Mobil. Pemko Pekanbaru melakukan penyewaan mobil itu selama 55 hari ke depan sejak 5 November lalu.

"Sampai akhir tahun (sewa mobil angkut sampah," ujarnya.

Catatan Antara, polemik sampah masih terus terjadi di Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir. Pemko menilai masalah sampah diakibatkan kekurangan armada.

Komisi IV DPRD Pekanbaru sebelumnya mempertanyakan anggaran sewa mobil pengangkut sebesar Rp1,6 miliar dalam APBD Perubahan 2017. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, DLHK tidak pernah membahas persoalan anggaran itu ke Komisi IV, yang notabene merupakan mitra kerja DLHK.

"Kami terkejut, kota tiba-tiab ada anggaran sewa mobil. Jelas ini anggaran siluman, karena DLHK tidak pernah membaha bersama kami. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut," kata Roni kepada wartawan kemarin. ***(dan).



loading...

Berita lainnya..........
- Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi
- 180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti
- Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut
- Wawako Dumai Sambut Baik Groundbreaking Pipa Gas PGN
- Tingkatkan Kualitas Wartawan, PWI Riau Kembali Gelar UKW
- Bantah Stafnya Mundur, Kadis PUPR Kumpulkan Pokja ULP
- Naik 8,7 Persen, UMK 2018 Perusahaan Non Sektor di Rohul Diajukan Rp2.525 Juta
- Izin HO Dicabut Pusat, Pemkab Bengkalis Kehilangan PAD Rp2 M Pertahun
- Lalaikan Karyawan, Disnaker Tuding Manajemen TV Kabel DMJ Bengkalis Semrawut
- Dewan Pengupahan dan Pemkab Bengkalis Tetapkan UMK 2018 Rp2,919 Juta
- Ian Tanjung Bawa Misi Riau pada Kongres Periklanan Terbesar Asia di Bali
- Gaji di Bawah UMK, 8 Pekerja PT BKL Bengkalis Ngadu ke Disnakertrans


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.57.89
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com