Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Juli 2018 17:22
PN Rengat Gelar Sidang Perdana Money Politik Pilgubri 2018

Selasa, 17 Juli 2018 17:14
‎Target Menangi Pemilu 2019,
DPD PAN Rohul Daftarkan 45 Bacaleg ke KPU


Selasa, 17 Juli 2018 17:08
Razia Tempat Pijit, Satpol PP Pekanbaru Tahan Tiga Wanita

Selasa, 17 Juli 2018 17:04
Syamsuar Minta LAM Riau Tak Segan Menegur Terhadap Hal yang Ganjil

Selasa, 17 Juli 2018 16:59
PKB Menjadi Partai ke-8 Daftarkan Berkas Bacaleg ke KPU Pelalawan

Selasa, 17 Juli 2018 16:54
‎Dewan Juri Diminta Profesional,
Disparbud Gelar Pemilihan Bujang Dara Rohul 2018


Selasa, 17 Juli 2018 16:22
Terparah di Meranti dan Bengkalis,
Luasan Karhutla di Riau Capai 2.006,91 Hektar


Selasa, 17 Juli 2018 16:20
Hingga Pukul 14.00 WB,  Sudah 5 Partai Daftarkan Bacalegnya ke KPU Riau

Selasa, 17 Juli 2018 15:51
Tuntut Keadilan, Puluhan Mahasiswa Datangai PN dan DPRD Bengkalis

Selasa, 17 Juli 2018 15:31
Januari-Juli, Tercatat 162 Penderita DBD di Pekanbaru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Nopember 2017 15:18
Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau


Warga di kawasan yang terdampak proyek PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, masih menolak rencana proyek itu. Akan ada ribuan jiwa yang harus direlokasi bila proyek itu tetap dijalankan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Proyek pembangunan PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan terkena dampak dari proyek ratusan miliar rupiah tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP GAMa Riau (Gerakan Anak Muda Riau), Rikizaputra M.Pd, putra asli Cipang Kiri Hilir yang saat ini Dosen Unilak Pekanbaru, bila mega proyek PLTA dan bendungan serbaguna dilaksanakan, maka akan ada ribuan jiwa dari empat desa di bagian barat Kecamatan Rokan IV Koto yang harus direlokasi.

Bukan itu saja, akan ada belasan ribu jiwa yang akan menerima dampak buruk dari mega proyek tersebut. Sejumlah desa tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu diperkirakan bakal terendam ketika PLTA Lompatan Harimau mulai beroperasi, sama nasibnya dengan sejumlah desa di hulu Sungai Kampar saat PLTA Koto Panjang mulai beroperasi.

Diakui Riki, wilayah beradat dan bertanah ulayat sudah tertanam berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu.

"Ketika nanti mereka harus dipindahkan, bagaimana dengan perkara budaya tersebut? Berarti kasarnya pemerintah sudah merenggut budaya yang sudah terbangun," tegas Riki.

Riki mengungkapkan dibagunnya PLTA Lompatan Harimau akan merendam ratusan hektar lahan hutan rimba yang notabenenya merupakan penyumbang oksigen dan akan memusnahkan ekosistem yang ada di dalamnya.

"Karena kita tahu posisi tempat direncanakan pembangunan PLTA (Lompatan Harimau) ini berada di kawasan hutan belantara," kata Riki.

"Kita bukan menolak kemajuan, kita bukan tidak butuh energi lisrik, kita tau kok. Kalo Negara kita ini sedang krisis listrik terutama Riau, tapi yang kita sayangkan pada zaman modern sekarang ini pemerintah seakan akan hanya melihat air sebagai sumber daya listrik," tambahnya.

Padahal, menurut Riki, pemerintah bisa memfungsikan berbagai kekayaan alam yang ada, selain air, ada tenaga surya, tenaga uap dan lain sebagainya yang tanpa harus mengorbankan perkampungan masyarakat.

"Kalau memang alasan pemerintah untuk pemenuhan energi listrik, kenapa ketika kampung kami di sana sudah mulai maju, baru mulai sibuk mau memindahkan, kenapa nggak dari dulu saja," tegas Riki.

"Jangan-jangan ada motif lain dibalik semua ini. Jika karena alasan pertumbuhan ekonomi, masih banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan pada kawasan tersebut yang dampaknya lebih minim dari pada PLTA," ujarnya.

Riki‎ meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah agar lebih bijak dan responsif terkait mega proyek PLTA Lompatan Harimau tersebut.

"Jangan hanya memandang dari apek ekonomi saja. Jangan hanya memikirkan dampak jangka pendeknya saja. Kita harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di luar situasi normal," mintanya.

Meski kabarnya pemerintah akan mengganti rugi lahan masyarakat dan merelokasi ke tempat aman dan lebih tinggi, menurut Riki‎ walau diganti rugi, namun masyarakat tetap saja dirugikan.

"Saya mendapat info, katanya beberapa kampung di hulu Sungai Mentawai tidak mendapat ganti rugi dan tidak dipindah dengan alasan wilayah tersebut masih di luar jangkauan debit air. Nah, inikan perlu dikaji matang. Jika situasi normal mungkin saja iya, tapi bayangkan jika hujan lebat datang, pasti semua terendam," papar Riki.

"Nantinya masyarakat juga yang akan dapat malapetakanya. Kita dari GAMa Riau dan masyarakat akan mengawal terus perkembangan rencana pemerintah yang merugikan masyarakat ini," tandas Riki.***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018
- RUPS-LB PT BSP Rekomendasikan Efesiensi
- Gantikan Bismantoro, Iskandar Jabat Dirut PT BSP yang Baru
- Pengundian Program Telkomsel Siaga 2018 Masih Berlanjut Hingga Agustus Nanti
- Bertindak, Dishub Pekanbaru Tertibkan Parkir di Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka
- Desa Airpanas Ditargetkan Wakili Provinsi Riau di Lomba Desa Tingkat Nasional Tahun 2018
- Hotel Penyumbang Tebesar PAD,
Dewan Kuansing Akui, Bukittinggi Bagus Kelola Pariwisata

- 2018, RFB Optimis Target 1 Juta Lot Tercapai
- Bapenda Pekanbaru Gelar Monitoring Pajak Restoran
- Pemko Pekanbaru Raih Juara Pertama PTSP Terbaik se Indonesia
- Bahayakan Keselamatan Penumpang, KRI Pulau Rusa Amankan KM Jelatik
- Tak Kunjung Diperbaiki,
Warga Bengkalis Sayangkan Lampu Penerangan Jembatan Banyak Padam

- Tuntut Gaji, Ratusan Karyawan PT Ricry Gelar Aksi Demo
- Turlap, Bapenda Pekanbaru Lakukan Monitoring Pajak Restoran
- Rasionalisasi, Anggaran Dinas Kesehatan Riau Dipangkas Rp20 Miliar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com