Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Nopember 2017 15:18
Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau


Warga di kawasan yang terdampak proyek PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, masih menolak rencana proyek itu. Akan ada ribuan jiwa yang harus direlokasi bila proyek itu tetap dijalankan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Proyek pembangunan PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan terkena dampak dari proyek ratusan miliar rupiah tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP GAMa Riau (Gerakan Anak Muda Riau), Rikizaputra M.Pd, putra asli Cipang Kiri Hilir yang saat ini Dosen Unilak Pekanbaru, bila mega proyek PLTA dan bendungan serbaguna dilaksanakan, maka akan ada ribuan jiwa dari empat desa di bagian barat Kecamatan Rokan IV Koto yang harus direlokasi.

Bukan itu saja, akan ada belasan ribu jiwa yang akan menerima dampak buruk dari mega proyek tersebut. Sejumlah desa tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu diperkirakan bakal terendam ketika PLTA Lompatan Harimau mulai beroperasi, sama nasibnya dengan sejumlah desa di hulu Sungai Kampar saat PLTA Koto Panjang mulai beroperasi.

Diakui Riki, wilayah beradat dan bertanah ulayat sudah tertanam berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu.

"Ketika nanti mereka harus dipindahkan, bagaimana dengan perkara budaya tersebut? Berarti kasarnya pemerintah sudah merenggut budaya yang sudah terbangun," tegas Riki.

Riki mengungkapkan dibagunnya PLTA Lompatan Harimau akan merendam ratusan hektar lahan hutan rimba yang notabenenya merupakan penyumbang oksigen dan akan memusnahkan ekosistem yang ada di dalamnya.

"Karena kita tahu posisi tempat direncanakan pembangunan PLTA (Lompatan Harimau) ini berada di kawasan hutan belantara," kata Riki.

"Kita bukan menolak kemajuan, kita bukan tidak butuh energi lisrik, kita tau kok. Kalo Negara kita ini sedang krisis listrik terutama Riau, tapi yang kita sayangkan pada zaman modern sekarang ini pemerintah seakan akan hanya melihat air sebagai sumber daya listrik," tambahnya.

Padahal, menurut Riki, pemerintah bisa memfungsikan berbagai kekayaan alam yang ada, selain air, ada tenaga surya, tenaga uap dan lain sebagainya yang tanpa harus mengorbankan perkampungan masyarakat.

"Kalau memang alasan pemerintah untuk pemenuhan energi listrik, kenapa ketika kampung kami di sana sudah mulai maju, baru mulai sibuk mau memindahkan, kenapa nggak dari dulu saja," tegas Riki.

"Jangan-jangan ada motif lain dibalik semua ini. Jika karena alasan pertumbuhan ekonomi, masih banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan pada kawasan tersebut yang dampaknya lebih minim dari pada PLTA," ujarnya.

Riki‎ meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah agar lebih bijak dan responsif terkait mega proyek PLTA Lompatan Harimau tersebut.

"Jangan hanya memandang dari apek ekonomi saja. Jangan hanya memikirkan dampak jangka pendeknya saja. Kita harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di luar situasi normal," mintanya.

Meski kabarnya pemerintah akan mengganti rugi lahan masyarakat dan merelokasi ke tempat aman dan lebih tinggi, menurut Riki‎ walau diganti rugi, namun masyarakat tetap saja dirugikan.

"Saya mendapat info, katanya beberapa kampung di hulu Sungai Mentawai tidak mendapat ganti rugi dan tidak dipindah dengan alasan wilayah tersebut masih di luar jangkauan debit air. Nah, inikan perlu dikaji matang. Jika situasi normal mungkin saja iya, tapi bayangkan jika hujan lebat datang, pasti semua terendam," papar Riki.

"Nantinya masyarakat juga yang akan dapat malapetakanya. Kita dari GAMa Riau dan masyarakat akan mengawal terus perkembangan rencana pemerintah yang merugikan masyarakat ini," tandas Riki.***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- Rumah Zakat Raih ICSB Indonesia Presidential Award 2018 Kategori Business Particioner
- PT RAPP Adakan Pelatihan Budidaya Nanas bagi 43 Petani Pulau Padang
- Disdukcapil Bengkalis Tambah 15 Unit Mesin Cetak e-KTP
- Jembatan Pelanduk Akan Diperbaiki Tahun 2019, PUPR Rohul Ajukan Rp3,2 Miliar di APBD
- Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan,
Wakil Rakyat di DPRD Kuansing Imbau Pemerintah Tak Persulit Masyarakat

- Dinas PUPR Akan Beli Satu Set Alat Tambal Sulam Jalan
- Ngaku Diintervensi, Oknum Honorer RSUD Mandau 2 Bulan Tak Gajian
- Forbis-PIPM Gelar Pelatihan Pasar Modal Untuk Wartawan
- Dimulai Pekan Depan,
Bapenda Kembali Lakukan Pemutihan Denda Pajak

- Pemprov dan BPH Migas Optimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi BBM
- Desa Teluk Paman Timur Siap Jadi Sentra Jeruk Manis
- Layanan Mudah dan Efektif untuk Masyarakat,
Kominfo Pekanbaru Expos Aplikasi E-Rekomendasi

- Rasionalisasi Diduga Penyebab Mangkraknya Sejumlah Armada Sampah di Duri
- Januari-September, RFB Bukukan Transaksi 847.550 Lot
- Buka Musda IV, Kadis Perkim Harap Apersi Cukupi Kebutuhan Perumahan
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik Rp 6,63 Perkilogram
- Genjot PAD, Bappeda Pekanbaru Intens Bertemu Para Camat dan Lurah
- Kadis PUPR Pekanbaru: Realiasi Pembangunan Sudah 60 Persen
- Dianggarkan Tahun Depan, Gedung Baru Kejati Minta Rp39 Miliar Lagi dar APBD Riau
- Komosaris: PT SPR Merugi karena Kerja Sama dengan Kingswood Capital Ltd


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com