Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Nopember 2017 10:46
Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat

Senin, 20 Nopember 2017 10:44
SAKIP Raih Nilai B, Sekda Meranti Minta Seluruh ASN Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

Senin, 20 Nopember 2017 10:33
Pelalawan Kerahkan 500 Peserta Untuk Pawai Ta'aruf MTQ Riau di Dumai

Senin, 20 Nopember 2017 07:22
Mengamuk di Jalanan dan Menikam Warga, Orang Gila di Tembilhan Ditembak Polisi

Senin, 20 Nopember 2017 07:17
Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi

Senin, 20 Nopember 2017 06:40
Tiga Desa di Batang Tuaka Banjir, Bupati Inhil Minta BPBD Dirikan Posko Penanggulangan

Ahad, 19 Nopember 2017 17:22
180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional

Ahad, 19 Nopember 2017 16:15
Dilepas Gubri, Jamaah Majelis Taqlim Antusias Kunjungi Islamic Center Rohul

Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 14 Nopember 2017 15:18
Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau


Warga di kawasan yang terdampak proyek PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, masih menolak rencana proyek itu. Akan ada ribuan jiwa yang harus direlokasi bila proyek itu tetap dijalankan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Proyek pembangunan PLTA Lompatan Harimau di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan terkena dampak dari proyek ratusan miliar rupiah tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP GAMa Riau (Gerakan Anak Muda Riau), Rikizaputra M.Pd, putra asli Cipang Kiri Hilir yang saat ini Dosen Unilak Pekanbaru, bila mega proyek PLTA dan bendungan serbaguna dilaksanakan, maka akan ada ribuan jiwa dari empat desa di bagian barat Kecamatan Rokan IV Koto yang harus direlokasi.

Bukan itu saja, akan ada belasan ribu jiwa yang akan menerima dampak buruk dari mega proyek tersebut. Sejumlah desa tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu diperkirakan bakal terendam ketika PLTA Lompatan Harimau mulai beroperasi, sama nasibnya dengan sejumlah desa di hulu Sungai Kampar saat PLTA Koto Panjang mulai beroperasi.

Diakui Riki, wilayah beradat dan bertanah ulayat sudah tertanam berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu.

"Ketika nanti mereka harus dipindahkan, bagaimana dengan perkara budaya tersebut? Berarti kasarnya pemerintah sudah merenggut budaya yang sudah terbangun," tegas Riki.

Riki mengungkapkan dibagunnya PLTA Lompatan Harimau akan merendam ratusan hektar lahan hutan rimba yang notabenenya merupakan penyumbang oksigen dan akan memusnahkan ekosistem yang ada di dalamnya.

"Karena kita tahu posisi tempat direncanakan pembangunan PLTA (Lompatan Harimau) ini berada di kawasan hutan belantara," kata Riki.

"Kita bukan menolak kemajuan, kita bukan tidak butuh energi lisrik, kita tau kok. Kalo Negara kita ini sedang krisis listrik terutama Riau, tapi yang kita sayangkan pada zaman modern sekarang ini pemerintah seakan akan hanya melihat air sebagai sumber daya listrik," tambahnya.

Padahal, menurut Riki, pemerintah bisa memfungsikan berbagai kekayaan alam yang ada, selain air, ada tenaga surya, tenaga uap dan lain sebagainya yang tanpa harus mengorbankan perkampungan masyarakat.

"Kalau memang alasan pemerintah untuk pemenuhan energi listrik, kenapa ketika kampung kami di sana sudah mulai maju, baru mulai sibuk mau memindahkan, kenapa nggak dari dulu saja," tegas Riki.

"Jangan-jangan ada motif lain dibalik semua ini. Jika karena alasan pertumbuhan ekonomi, masih banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan pada kawasan tersebut yang dampaknya lebih minim dari pada PLTA," ujarnya.

Riki‎ meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah agar lebih bijak dan responsif terkait mega proyek PLTA Lompatan Harimau tersebut.

"Jangan hanya memandang dari apek ekonomi saja. Jangan hanya memikirkan dampak jangka pendeknya saja. Kita harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di luar situasi normal," mintanya.

Meski kabarnya pemerintah akan mengganti rugi lahan masyarakat dan merelokasi ke tempat aman dan lebih tinggi, menurut Riki‎ walau diganti rugi, namun masyarakat tetap saja dirugikan.

"Saya mendapat info, katanya beberapa kampung di hulu Sungai Mentawai tidak mendapat ganti rugi dan tidak dipindah dengan alasan wilayah tersebut masih di luar jangkauan debit air. Nah, inikan perlu dikaji matang. Jika situasi normal mungkin saja iya, tapi bayangkan jika hujan lebat datang, pasti semua terendam," papar Riki.

"Nantinya masyarakat juga yang akan dapat malapetakanya. Kita dari GAMa Riau dan masyarakat akan mengawal terus perkembangan rencana pemerintah yang merugikan masyarakat ini," tandas Riki.***(zal)



loading...

Berita lainnya..........
- Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi
- 180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti
- Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut
- Wawako Dumai Sambut Baik Groundbreaking Pipa Gas PGN
- Tingkatkan Kualitas Wartawan, PWI Riau Kembali Gelar UKW
- Bantah Stafnya Mundur, Kadis PUPR Kumpulkan Pokja ULP
- Naik 8,7 Persen, UMK 2018 Perusahaan Non Sektor di Rohul Diajukan Rp2.525 Juta
- Izin HO Dicabut Pusat, Pemkab Bengkalis Kehilangan PAD Rp2 M Pertahun
- Lalaikan Karyawan, Disnaker Tuding Manajemen TV Kabel DMJ Bengkalis Semrawut
- Dewan Pengupahan dan Pemkab Bengkalis Tetapkan UMK 2018 Rp2,919 Juta
- Ian Tanjung Bawa Misi Riau pada Kongres Periklanan Terbesar Asia di Bali
- Gaji di Bawah UMK, 8 Pekerja PT BKL Bengkalis Ngadu ke Disnakertrans


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.57.89
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com