Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 25 April 2018 21:28
Diduga Curi Uang Infaq Masjid, 2 Remaja di Rohul Ditangkap Warga

Rabu, 25 April 2018 21:10
Pilgubri Juni 2018, Anggota DPRD Siak Minta ASN Jaga Netralitas

Rabu, 25 April 2018 21:06
Wako Firdaus Mangkir, Sidang Gugatan Pedagang Plaza Sukaramai Pekanbaru Ditunda

Rabu, 25 April 2018 20:53
Bupati Rohul Dukung Tradisi Adat Mandai Ulu Taon Jadi Agenda Tahunan

Rabu, 25 April 2018 19:35
Wardan Silaturrahmi Dengan Pimpinan Ponpes Tebu Ireng 3 di Petalongan, Inhil

Rabu, 25 April 2018 19:31
Agar Selalu GCG, Bank Riau Kepri Berkoordinasi dengan KPK

Rabu, 25 April 2018 19:20
Puluhan Personel Polres Bengkalis Jadi Sasaran Razia Pra Operasi Patuh Muara Takus

Rabu, 25 April 2018 19:13
Jalan Provinsi Masih Putus, Bupati Kuansing Tinjau Banjir di Pucuk Rantau

Rabu, 25 April 2018 18:55
Asisten I Inhil Buka Tatap Muka Tim Pengawasan Evaluasi TMMD ke-101

Rabu, 25 April 2018 18:52
Dugaan Politik Uang di Pilgubri,
Sentra Gakkumdu Bengkalis Tuntaskan Pemeriksaan 16 Saksi


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


PT RAPP mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian LHK yang berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan itu.

Riauterkini-JAKARTA-Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menyebutkan pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat Keputusan (SK) tersebut berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Menurut dia, upaya hukm ini tidak lain untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan sehingga membingungkan RAPP.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya.

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha.

Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.***(son)

Loading...


Berita lainnya..........
- Wabup Halim Kembali Tinjau Standar Pelayanan Publik
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun
- Pariwisata Riau Jadi Sektor Baru Penggerak Perekonomian Riau
- Jelang Puasa Harga Barang Kebutuhan Merambat Naik
- Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar
- Beroperasi Tanpa Izin, Toko Modern di Bengkalis Ini Diancam Tutup Paksa
- Jelang Ramadhan, Jalinnsu di Duri Makin Memprihatinkan
- Kerjasama Camat dan Lurah, Disdukcapil Bagikan KTP-el Sistem Door to door
- BRK Syariah Sukseskan MTQ Expo Kota Tanjungpinang
- Kuliah Umum Pakar Kurma Asal Irak, UIR Siap jadi Kampus Riset Kurma di Indonesia
- AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018
- Panen Raya Cabe Kriting,
Wabup Zardewan Apresiasi Bantuan PT Arara Abadi untuk Desa Terbangiang

- Rahma Selviawati Resmi Menjabat External Affair Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu
- Harga Terigu Merangkak Naik, Bulog Datangkan Tepung Kita
- Sambut Hari Kartini, Tjokro Hotel Pekanbaru Gelar Baksos dan Donor Darah
- Bangun Dua Fly Over, Pemprov Riau Gelontorkan Rp689,5 Miliar
- Jalan Rusak di Jembatan SSK II Tualang, Siak,
Ini Action dan Janji Dinas PUPR Riau melalui UPT III

- Pemilk Swalayan Top 99 Selatpanjang Ini Diduga Peras Karyawan
- Jelang Distribusi SPPT PBB, Bapenda Pekanbaru Sosialisasi Juknis ke UPTB
- Jalan Poros Provinsi Rantau Kasai-Mahato Putus, Ketua DPRD Rohul Meradang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.144.14.134
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com