Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Juli 2018 17:31
605 Bacaleg Sudah Terdaftar,
Partai Berkarya Tutup‎ Pendaftaran Bacaleg di KPU Rohul


Rabu, 18 Juli 2018 16:47
Rezeki di 30 Tahun Pernikahan, Rumah Sugianto Dibedah Lazis Imra

Rabu, 18 Juli 2018 16:33
88 Titik Panas Terpantau, Polda Riau Optimalkan Pencegahan

Rabu, 18 Juli 2018 15:41
Enam Parpol di Kampar Tak Penuhi Kuota Maksimal

Rabu, 18 Juli 2018 15:32
Serahkan Berkas Bacaleg,
16 Partai di Kuansing Dinyatakan Lolos Verifikasi KPU


Rabu, 18 Juli 2018 15:24
Pelaku Masih Berkeliaran,
Ketua RW Mentangor Pekanbaru Tega Cabuli 6 Bocah Perempuan


Rabu, 18 Juli 2018 15:14
Dimulai 18 Juli-20 Juli 2018,
Bupati Rohul Bangga Bandara Tuanku Tambusai Kembali Jadi Lokasi Latihan TNI AU


Rabu, 18 Juli 2018 15:05
Besok, Gubri Dikonsultasikan Soal Tim Transisi pada Kemendagri

Rabu, 18 Juli 2018 15:00
‎Targetkan 6 Kursi di 4 Dapil, DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan 36 Bacaleg ke KPU

Rabu, 18 Juli 2018 14:42
Didukung Caleg Potensial Pendulang Suara, Gerindra Siap Rebut Ketua DPRD Kampar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


PT RAPP mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian LHK yang berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan itu.

Riauterkini-JAKARTA-Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menyebutkan pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat Keputusan (SK) tersebut berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Menurut dia, upaya hukm ini tidak lain untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan sehingga membingungkan RAPP.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya.

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha.

Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.***(son)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018
- RUPS-LB PT BSP Rekomendasikan Efesiensi
- Gantikan Bismantoro, Iskandar Jabat Dirut PT BSP yang Baru
- Pengundian Program Telkomsel Siaga 2018 Masih Berlanjut Hingga Agustus Nanti
- Bertindak, Dishub Pekanbaru Tertibkan Parkir di Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka
- Desa Airpanas Ditargetkan Wakili Provinsi Riau di Lomba Desa Tingkat Nasional Tahun 2018
- Hotel Penyumbang Tebesar PAD,
Dewan Kuansing Akui, Bukittinggi Bagus Kelola Pariwisata

- 2018, RFB Optimis Target 1 Juta Lot Tercapai
- Bapenda Pekanbaru Gelar Monitoring Pajak Restoran
- Pemko Pekanbaru Raih Juara Pertama PTSP Terbaik se Indonesia
- Bahayakan Keselamatan Penumpang, KRI Pulau Rusa Amankan KM Jelatik
- Tak Kunjung Diperbaiki,
Warga Bengkalis Sayangkan Lampu Penerangan Jembatan Banyak Padam

- Tuntut Gaji, Ratusan Karyawan PT Ricry Gelar Aksi Demo
- Turlap, Bapenda Pekanbaru Lakukan Monitoring Pajak Restoran


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com