Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 Oktober 2018 21:18
Diduga Dibunuh, Seorang IRT di Rohul Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Senin, 22 Oktober 2018 20:37
KPK Kumpulkan Lima Kabapenda di Bank Riau Kepri

Senin, 22 Oktober 2018 20:32
Masih Normal, Transaksi Hari Pertama Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Rp8,6 Miliar

Senin, 22 Oktober 2018 20:16
DPRD Kuansing Tinjau Lahan Pertanian Pemkab di Sentajo

Senin, 22 Oktober 2018 20:12
Alfisnardo Terpilih Ketua PWI Bengkalis Periode 2018-2021

Senin, 22 Oktober 2018 19:16
Kejati Sepakat Back Up Pemprov Riau Kawal Kasus Lahan Unri

Senin, 22 Oktober 2018 18:54
Diterjang Badai, Seorang Warga Hilang di Perairan Sungai Pakning, Bengkalis

Senin, 22 Oktober 2018 18:06
‎Bupati Rohul Lantik dan Kukuhkan 68 Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kepsek

Senin, 22 Oktober 2018 18:00
EKK, Camat Mandau Paparkan Mutu Pelayanan Publik di Kota Minyak Duri

Senin, 22 Oktober 2018 17:40
Melalui Pidato Menteri Bupati Mursini Sampaikan 3 Langka Strategis Koperasi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


PT RAPP mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian LHK yang berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan itu.

Riauterkini-JAKARTA-Kuasa hukum PT Riau Andalah Pulp and Paper (RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menyebutkan pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK 5322 tahun 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat Keputusan (SK) tersebut berisi putusan pencabutan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP.

"Kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasi bahwa RKU kami legal," kata Andi dalam diskusi terkait permohonan PT RAPP kepada PTUN di Jakarta, Rabu (13/12/17).

Menurut dia, upaya hukm ini tidak lain untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apalagi selama ini KLHK juga dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan sehingga membingungkan RAPP.

Andi menegaskan, permohonan agar KLHK membatalkan SK 5322 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Usaha (RKU) juga dilakukan agar kegiatan operasional tidak melanggar hukum. Karena RKU syarat wajib untuk melakukan operasional. Oleh karenanya sebagai pihak yang sadar hukum pihaknya perlu payung hukum untuk melakukan aktivitas baik, penanam, pembibitan, dan pemanenan terhadap lahan yang dikelola RAPP.

"Upaya hukum juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Maka kami bersedia untuk mengikuti revisi RKU secara bertahap," paparnya.

Andi menuturkan, terkait penerbitan SK 5322 tahun 2017, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan KLHK. Namun tanggapaan yang disampaikan KLHK bersifat lisan. Padahal pihaknya meminta agar konsep yang disampaikan KLHK dilakukan secara tertulis. Karena dengan hanya ucapan lisan maka RAPP tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki KLHK. Karena jika tetap memaksakan melakukan aktivitas bisa dianggap ilegal.

"Kami menilai dengan KLHK menerbitkan SK 5322 tahun 2017 telah melampaui kehendak seperti yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan di PTUN," jelasnya.

Andi mengakui, akibat diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa. Selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal disisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

"Total investasi kami sejak 2003 sebanyak Rp100 triliun. Makanya kami memohon agar RKU diaktifkan kembali," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB - Prof. Dr. Ir. Yanto Sentosa mengatakan, jika RKU tidak disusun perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha.

Oleh karena itu wajib perusahaan bereaksi ketika RKU dibatalkan secara sepihak. Sehingga ketika RAPP memohon RKU adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika RKU itu disusun berdasarkan kesepakatan antara KLHK dan RAPP.

Terkait diterbitkannya SK 5322 tahun 2017 karena lahan yang dikelola RAPP menjadi penyebab kebakaran, Yanto menuturkan, kebakaran tidak hanya disebabkan karena lahan gambut, karena banyak faktor terjadinya kebakaran diantaranya cuaca, dan manusia yang membuka lahan gambut.

Di Malaysia kebakaran hutan bisa diantisipasi karena pelaku pembakaran mengajukan izin terlebih dahulu kepada otoritasnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran sudah bisa diantisipasi dengan cepat.

Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi.

Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut.***(son)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pemprov Putihkan Denda Pajak, Bapenda Pelalawan Imbau Warga Lunasi Tunggakan Pajaknya
- 4.322 Calon Peserta Tes CPNS Rohul Lolos Seleksi Administrasi
- Hari Perdana Pemutihan Denda Pajak, Kantor Samsat Duri Penuh Sesak
- Diumumkan November, UMP Riau 2019 Naik jadi Rp2.6 Juta
- Rumah Zakat Raih ICSB Indonesia Presidential Award 2018 Kategori Business Particioner
- PT RAPP Adakan Pelatihan Budidaya Nanas bagi 43 Petani Pulau Padang
- Disdukcapil Bengkalis Tambah 15 Unit Mesin Cetak e-KTP
- Jembatan Pelanduk Akan Diperbaiki Tahun 2019, PUPR Rohul Ajukan Rp3,2 Miliar di APBD
- Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan,
Wakil Rakyat di DPRD Kuansing Imbau Pemerintah Tak Persulit Masyarakat

- Dinas PUPR Akan Beli Satu Set Alat Tambal Sulam Jalan
- Ngaku Diintervensi, Oknum Honorer RSUD Mandau 2 Bulan Tak Gajian
- Forbis-PIPM Gelar Pelatihan Pasar Modal Untuk Wartawan
- Dimulai Pekan Depan,
Bapenda Kembali Lakukan Pemutihan Denda Pajak

- Pemprov dan BPH Migas Optimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi BBM
- Desa Teluk Paman Timur Siap Jadi Sentra Jeruk Manis
- Layanan Mudah dan Efektif untuk Masyarakat,
Kominfo Pekanbaru Expos Aplikasi E-Rekomendasi

- Rasionalisasi Diduga Penyebab Mangkraknya Sejumlah Armada Sampah di Duri
- Januari-September, RFB Bukukan Transaksi 847.550 Lot
- Buka Musda IV, Kadis Perkim Harap Apersi Cukupi Kebutuhan Perumahan
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik Rp 6,63 Perkilogram


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com