Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 September 2018 15:20
Korupsi Danau Buatan, Jaksa Hadirkan Lima Saksi

Selasa, 25 September 2018 15:20
‎Peringati HUT ke-14, RSUD Rohul Terus Berupaya Lakukan Percepatan Akreditasi

Selasa, 25 September 2018 15:09
Kerjasama dengan BIG,
Anggota DPR RI Sayed Abubakar A Assegaf Gelar Sosialisasi UU tentang Informasi Geopasial


Selasa, 25 September 2018 15:06
Manjakan Pelanggan Setianya,
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana dan Voucher Data Super 4G Unlimited



Selasa, 25 September 2018 15:04
Hingga September, Polda Riau Tetapkan 32 Tersangka Karhutla

Selasa, 25 September 2018 14:53
Pelaku Curanmor Jadi Babak Belur Dihajar di Kantor Gubernur Riau

Selasa, 25 September 2018 14:16
Bupati Kuansing Minta Pimpinan Instansi Terapkan Sistem SPIP

Selasa, 25 September 2018 13:44
‎Bupati Sukiman Serahkan 10 Sertifikat Tanah Waqaf dari BPN ke Kemenag Rohul

Selasa, 25 September 2018 13:30
Krisis Air Bersih, Toilet SMPN 10 Mandau Berbau dan Kotor

Selasa, 25 September 2018 13:24
Anggaran Diajukan Rp2,4 Miliar,
Ini Nama 51 Desa di Rohul yang Akan Gelar Pilkades Serentak Desember 2018


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Pebruari 2018 17:08
Pertumbuhan Ekonomi Melambat,
Riau dan Kepri Harus Turunkan PBBKB Pertalite


Seiring melambatkan pertumbuhan ekonomi, pengamat ekonomi Unri ini setuju bila Riau dan Kepri menurunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis pertalite.

Riauterkini - PEKANBARU - Pengamat ekonomi Universitas Riau (UR) Dahlan Tampubolon setuju terhadap tuntutan penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk jenis Pertalite di Riau dan Kepulauan Riau. Karena menurut Dahlan, saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Riau dan Kepri.

“Saya sangat setuju dengan adanya rencana revisi atas Perda PBBKB tersebut. Memang perlu untuk memikirkan penyesuaian atas tarif PBBKB di kedua provinsi ini,” kata Dahlan di Pekanbaru, Jumat (23/2/18).

Dahlan menguraikan, kondisi kedua provinsi saat ini memang sangat berbeda dibandingkan 2014, ketika dilakukan kajian atas Perda tentang PBBKB. Ketika itu, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Riau masih cukup baik. Bahkan Kepri pada triwulan pertama 2015, tumbuh mencapai 7,82 persen. Namun saat ini, kedua provinsi justru berada pada peringkat terbawah di Sumatera.

Meski penurunan pajak bisa berdampak negatif, namun Dahlan mengingatkan, bahwa terdapat pula efek positif. Dari berbagai kajian yang dilakukan, lanjutnya, penurunan pajak 1 persen dari PDB akan menaikkan PDB riil sekitar 3 persen. Selain itu, pemotongan pajak juga akan meningkatkan pertumbuhan per kapita, walaupun tidak terlalu elastis.

“Dari sisi kesejahteraan, penurunan pajak akan menurunkan beban yang diterima konsumen. Turunnya harga bahan bakar akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat, sehingga secara riil terjadi peningkatan kesejahteraan melalui bertambahnya output yang dihasilkan,” imbuhnya.

Dahlan menjelaskan, pajak daerah, seperti halnya pajak secara umum dapat berfungsi sebagai built in stabilizer. Artinya, ketika ekonomi tumbuh pesat, pajak menjadi instrumen untuk menjaga agar tidak overheat. Dan ketika ekonomi melambat seperti sekarang, pajak juga menjadi instrumen yang mampu menjadi perangsang ekonomi melalui penurunan tarif.

Mengenai besaran penurunan PBBKB, menurut Dahlan memang harus mempertahankan basis pajak minimal 5 persen dan maksimal 10 persen, sesuai undang-undang. Melalui mekanisme built in stabilizer, tarif pajak dapat diubah melalui formula 5+g/2.

“Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi (g) nol atau negatif, maka tarif PBBKB adalah 5 persen. Dan ketika pertumbuhan ekonomi 10 persen atau lebih, tarifnya 10 persen,” jelas dia.

Terkait tuntutan penurunan tarif PBBKB di kedua provinsi, memang disuarakan berbagai kalangan. Termasuk di antaranya, sekitar 120 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, yang juga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Selain menolak UU MD3, aksi juga menuntut penurunan tarif PBBKB di Riau dan Kepri.

Menurut Presiden BEM Unri, Rinaldi, masyarakat merasakan beratnya tarif PBBKB yang berdampak pada tingginya harga Pertalite. Sangat ironis, tegasnya, karena Riau selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil minyak.

“Masyarakat menjerit, harga-harga naik, transportasi naik. Intinya, ekonomi sangat terganggu. Makanya, kita tuntut penurunan 5 persen,” kata dia.

Di sisi lain Rinaldi mengatakan, saat ini Badan Legislatif (Baleg) DPR memang sedang melakukan pembahasan terkait penurunan PBBKB tersebut. Namun dia mengingatkan, bahwa mahasiswa akan terus mengawal hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kalau tidak turun juga, atau turun tetapi tidak 5 persen, kita akan bergerak lagi. Akan kita lawan,” jelasnya.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- ‎Peringati HUT ke-14, RSUD Rohul Terus Berupaya Lakukan Percepatan Akreditasi
- ‎Bupati Sukiman Serahkan 10 Sertifikat Tanah Waqaf dari BPN ke Kemenag Rohul
- Animo Tinggi, Bulog Tambah Daging Beku 100 Ton di Pekanbaru
- Peringati Hari Agraria 2018,
BPN Rohul Programkan 1000 Sertifikasi Tanah Wakaf Serta 18.500 Sertifikat‎ K1 dan K3

- Walau Harga Kakau Cukup Mahal, Namun Petani Kuansing Tetap Kurang Berminat
- Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron
- Tingkatkan Kualitas,
30 Petugas RSUD Bengkalis Digembleng Pelatihan Komunikasi Efektif

- Turlap, Bapenda Pekanbaru Temukan Banyak Tunggakan Pajak Restoran
- Tata Tapal Batas, PMD Bengkalis Gandeng BIG 
- Pengangguran di Kuansing Meningkat di Era Bupati Mursini
- Genjot Pencapaian PAD 2018, Bapenda Pekanbaru Turlap Datangi WP
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun 
- Menggunakan Dana DAK, PDAM Bengkalis akan Bangun 100 SR
- Perkuat Bergaining, Bupati Kampar Ingin Tingkatkan Modal di PT Bank Riaukepri
- LPG 3 Kg Langka, Ketua DPRD Rohul Minta Bupati Tak Tinggal Diam
- Sulit Dapatkan LPG 3 Kg,
Seorang ‎Warga Tandun Mengamuk di Pangkalan, Disperindag Rohul "Turun Gunung"

- Iropin Riau Gelar Pemeriksaan dan Edukasi Gratis Mata
- Jaga Kemitraan dan Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Aspekpir Indonesia Lantik dan Kukuhkan DPP
- Menhub dan Gubri Tinjau Pelabuhan Sungai Duku
- ‎Pemkab Rohul Buka 278 Formasi CPNS 2018, Pendaftaran Online Mulai 26 September


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com