Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 18 Desember 2018 18:02
Triwulan III 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen

Selasa, 18 Desember 2018 17:56
Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut,
Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Stafnya Dihukum 15 dan 14 bulan


Selasa, 18 Desember 2018 17:50
Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda

Selasa, 18 Desember 2018 17:45
Sidak, Komisi V DPRD Riau Temukan Banyak TKA di PT Indah Kiat Dapat Fasilitas Mewah

Selasa, 18 Desember 2018 17:40
Alami Kecelakaan,
Dua Tersangka Pembawa Narkoba Ditangkap Aparat Polres Kuansing


Selasa, 18 Desember 2018 17:31
Belasan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pelalawan

Selasa, 18 Desember 2018 17:03
Bawa 2 Kilogram Shabu, WN Malaysia Diringkus Polres Rohul

Selasa, 18 Desember 2018 16:59
‎Kanwil Kemenkumham Riau Belum Ada Rencana Tambah Kamar dan Blok di Lapas Pasirpangaraian

Selasa, 18 Desember 2018 16:56
10 Hari Kebanjiran,
Masyarakat Buluh Cina Kecewa dengan Wakilnya di DPRD Riau


Selasa, 18 Desember 2018 16:53
IECTA dan STAI Le Taja Seminar Sosialisasi dan Simulasi Uji Kompetensi Bahasa Inggris

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Pebruari 2018 17:08
Pertumbuhan Ekonomi Melambat,
Riau dan Kepri Harus Turunkan PBBKB Pertalite


Seiring melambatkan pertumbuhan ekonomi, pengamat ekonomi Unri ini setuju bila Riau dan Kepri menurunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis pertalite.

Riauterkini - PEKANBARU - Pengamat ekonomi Universitas Riau (UR) Dahlan Tampubolon setuju terhadap tuntutan penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk jenis Pertalite di Riau dan Kepulauan Riau. Karena menurut Dahlan, saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Riau dan Kepri.

“Saya sangat setuju dengan adanya rencana revisi atas Perda PBBKB tersebut. Memang perlu untuk memikirkan penyesuaian atas tarif PBBKB di kedua provinsi ini,” kata Dahlan di Pekanbaru, Jumat (23/2/18).

Dahlan menguraikan, kondisi kedua provinsi saat ini memang sangat berbeda dibandingkan 2014, ketika dilakukan kajian atas Perda tentang PBBKB. Ketika itu, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Riau masih cukup baik. Bahkan Kepri pada triwulan pertama 2015, tumbuh mencapai 7,82 persen. Namun saat ini, kedua provinsi justru berada pada peringkat terbawah di Sumatera.

Meski penurunan pajak bisa berdampak negatif, namun Dahlan mengingatkan, bahwa terdapat pula efek positif. Dari berbagai kajian yang dilakukan, lanjutnya, penurunan pajak 1 persen dari PDB akan menaikkan PDB riil sekitar 3 persen. Selain itu, pemotongan pajak juga akan meningkatkan pertumbuhan per kapita, walaupun tidak terlalu elastis.

“Dari sisi kesejahteraan, penurunan pajak akan menurunkan beban yang diterima konsumen. Turunnya harga bahan bakar akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat, sehingga secara riil terjadi peningkatan kesejahteraan melalui bertambahnya output yang dihasilkan,” imbuhnya.

Dahlan menjelaskan, pajak daerah, seperti halnya pajak secara umum dapat berfungsi sebagai built in stabilizer. Artinya, ketika ekonomi tumbuh pesat, pajak menjadi instrumen untuk menjaga agar tidak overheat. Dan ketika ekonomi melambat seperti sekarang, pajak juga menjadi instrumen yang mampu menjadi perangsang ekonomi melalui penurunan tarif.

Mengenai besaran penurunan PBBKB, menurut Dahlan memang harus mempertahankan basis pajak minimal 5 persen dan maksimal 10 persen, sesuai undang-undang. Melalui mekanisme built in stabilizer, tarif pajak dapat diubah melalui formula 5+g/2.

“Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi (g) nol atau negatif, maka tarif PBBKB adalah 5 persen. Dan ketika pertumbuhan ekonomi 10 persen atau lebih, tarifnya 10 persen,” jelas dia.

Terkait tuntutan penurunan tarif PBBKB di kedua provinsi, memang disuarakan berbagai kalangan. Termasuk di antaranya, sekitar 120 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, yang juga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Selain menolak UU MD3, aksi juga menuntut penurunan tarif PBBKB di Riau dan Kepri.

Menurut Presiden BEM Unri, Rinaldi, masyarakat merasakan beratnya tarif PBBKB yang berdampak pada tingginya harga Pertalite. Sangat ironis, tegasnya, karena Riau selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil minyak.

“Masyarakat menjerit, harga-harga naik, transportasi naik. Intinya, ekonomi sangat terganggu. Makanya, kita tuntut penurunan 5 persen,” kata dia.

Di sisi lain Rinaldi mengatakan, saat ini Badan Legislatif (Baleg) DPR memang sedang melakukan pembahasan terkait penurunan PBBKB tersebut. Namun dia mengingatkan, bahwa mahasiswa akan terus mengawal hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kalau tidak turun juga, atau turun tetapi tidak 5 persen, kita akan bergerak lagi. Akan kita lawan,” jelasnya.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- Triwulan III 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen
- Dikunjungi Tim KARS, Sekda Yakin RSUD Rohul Bisa Terakreditasi Paripurna
- Proyek Pasar Induk Molor, Pemko Pekanbaru Pastikan Nihil Sanksi untuk Kontraktor
- KUBE Bengkalis Terbaik 10 Besar Nasional
- Kelola Sumur Tua,
Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Inhu Tetap Berkontribusi di CSR Terpadu

- PT Nagamas Palmoil Lestari Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Buluh Kasap
- Petani Muda Riau Terima Bantuan Bibit Sapi dari Chevron
- Inhil Dinobatkan sebagai Kabupaten dengan Pembinaan KUR Terbaik
- SKK Migas-EMP Santuni Anak Yatim Sebelum Lakukan Pengeboran di MSBY-03
- Hanya di Duri, Bengkalis, Proyek Siluman Bertebaran Tanpa Keterangan
- Capacity Bulding BI untuk Jurnalis, Bahas Perlunya Pergeseran Rantai Pasok Global
- RSUD Telukkuantan Upayakan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PT. CPI Luncurkan Program Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja
- MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah
- BUMD Bakal Padukan Gerai Makan Pelalawan Bakal dengan Lapangan Futsal
- 2019 Keuangan Membaik, Pengetatan Anggaran Pemprov Riau Lebih longgar
- Kontrak Kerjasama Dua PLTD di Kabupaten Rohul Segera Diperpanjang
- Kelola 844 Hektar Lahan di Luar HGU di Pelalawan, Komisi II DPRD Riau Sebut PT SBP Nakal
- Januari, MPP di Pekanbaru Segera Hadir dengan 18 Tenant
- HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com