Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 07:49
Undang Ustadz Derry Sulaiman, Ribuan Masyarakat Inhil Hadiri Gema Muharram 1440 H

Jum’at, 21 September 2018 01:06
RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK

Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Kamis, 20 September 2018 22:18
BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha

Kamis, 20 September 2018 22:10
Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung

Kamis, 20 September 2018 20:18
Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman

Kamis, 20 September 2018 20:03
KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019

Kamis, 20 September 2018 19:59
Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis, 20 September 2018 19:55
KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019

Kamis, 20 September 2018 19:19
KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 April 2018 13:30
Sekdakab Kuansing Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

Sekdakab Kuansing turut ambil bagian dalam focus group discussion tentang transparansi dana bagi hasil migas dan minerba yang digelar di Batam.

Riauterkini- Batam - FGD Dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian bahas estimasi DBH 2018.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini juga diikuti langsung oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi berserta SekdaKab/Kota Se Propinsi Riau, di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). Turut hadir sejumlah Kepala Dinas/Badan yang terkait dari kedua Propinsi.

Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Plh Sekda Kabupaten Kuantan Singingi DR. Agus Mandar, S.Sos, M.Si menyampaikan beberapa usulan dari daerah kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

"Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil, kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau.", Jelasnya.

Beliau menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.***(dri)

Loading...


Berita lainnya..........
- Tingkatkan Kualitas,
30 Petugas RSUD Bengkalis Digembleng Pelatihan Komunikasi Efektif

- Turlap, Bapenda Pekanbaru Temukan Banyak Tunggakan Pajak Restoran
- Tata Tapal Batas, PMD Bengkalis Gandeng BIG 
- Pengangguran di Kuansing Meningkat di Era Bupati Mursini
- Genjot Pencapaian PAD 2018, Bapenda Pekanbaru Turlap Datangi WP
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun 
- Menggunakan Dana DAK, PDAM Bengkalis akan Bangun 100 SR
- Perkuat Bergaining, Bupati Kampar Ingin Tingkatkan Modal di PT Bank Riaukepri
- LPG 3 Kg Langka, Ketua DPRD Rohul Minta Bupati Tak Tinggal Diam
- Sulit Dapatkan LPG 3 Kg,
Seorang ‎Warga Tandun Mengamuk di Pangkalan, Disperindag Rohul "Turun Gunung"

- Iropin Riau Gelar Pemeriksaan dan Edukasi Gratis Mata
- Jaga Kemitraan dan Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Aspekpir Indonesia Lantik dan Kukuhkan DPP
- Menhub dan Gubri Tinjau Pelabuhan Sungai Duku
- ‎Pemkab Rohul Buka 278 Formasi CPNS 2018, Pendaftaran Online Mulai 26 September
- Masih Banyak ‎Kontraktor di Rohul Belum Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketengakerjaan
- Bisa Membaca Kapasitas di RS,
BPJS Kesehatan Lakukan Uji Coba Rujukan Online Tahap Ketiga bagi Peserta JKN-KIS

- Peran NGO dalam Pertumbuhan Perkebunan Sawit
- Komisi V DPRD Riau Sayangkan Tunggakan Utang BPJS ke RSUD Arifin Ahmad
- Bapenda Pekanbaru Lakukan Penilaian Individual PBB di TransMart
- Pekan ini Harga Bahan Pokok Stabil di Pasar Rakyat Telukkuantan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com