Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Juli 2018 22:22
Satlantas Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan Berikan Bantuan buat Korban Laka

Jum’at, 20 Juli 2018 22:17
Dilantik Menteri PUPR, SF Hariyanto Jabat Eselon II di Kementerian PUPR

Jum’at, 20 Juli 2018 21:19
Tingkatkan Tata Kelola Aset Daerah, BPKAD Pakanbaru Susun RKBMD 2018

Jum’at, 20 Juli 2018 21:15
Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg

Jum’at, 20 Juli 2018 21:11
Jadwal Keberangkatan 850 JCH Asal Kampar ke Tanah Suci

Jum’at, 20 Juli 2018 20:37
Diduga Keracunan Pecal, Puluhan Warga Kemuning, Inhil Dirawat di Puskesmas

Jum’at, 20 Juli 2018 20:21
Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun

Jum’at, 20 Juli 2018 18:37
Bupati Inhil Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam

Jum’at, 20 Juli 2018 18:33
Maksimalkan Peran BUMDes, Pemkab Meranti Gelar Rakor Bersama Kades

Jum’at, 20 Juli 2018 18:19
Mudah Terbakar, BRG Pasang Alat Pengukur Air di Lahan Gambut

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 April 2018 13:30
Sekdakab Kuansing Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

Sekdakab Kuansing turut ambil bagian dalam focus group discussion tentang transparansi dana bagi hasil migas dan minerba yang digelar di Batam.

Riauterkini- Batam - FGD Dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian bahas estimasi DBH 2018.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini juga diikuti langsung oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi berserta SekdaKab/Kota Se Propinsi Riau, di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). Turut hadir sejumlah Kepala Dinas/Badan yang terkait dari kedua Propinsi.

Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Plh Sekda Kabupaten Kuantan Singingi DR. Agus Mandar, S.Sos, M.Si menyampaikan beberapa usulan dari daerah kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

"Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil, kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau.", Jelasnya.

Beliau menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.***(dri)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun
- Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 
- Di Riau, Sistem Subkontraktor Dianggap Merugikan Buruh Kecil
- Manfaat bagi Masyarakat dan Pendapatan Negara,
Kemitraan PT CPI dengan Indonesia Berkontribusi terhadap Lapangan Kerja

- Panasnya Hearing Masalah Tenaga RTK di Kampar Belum Buahkan Kesepakatan
- ‎Jangan Curangi Masyarakat,
Pedagang di Bengkalis Diminta Lakukan Tera Timbangan

- Maksimalkan Layanan Musim Haji 2018, Pertamina Amankan Pasokan Avtur
- Bulan Depan Giliran Pesantren se-Riau,
Kongregasi FCJM Belajar Sawit ke Apkasindo

- Upah Tak Naik, Pekerja Chevron Demo SKK Migas
- Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling
- UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018
- RUPS-LB PT BSP Rekomendasikan Efesiensi
- Gantikan Bismantoro, Iskandar Jabat Dirut PT BSP yang Baru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com