Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:45
Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran


Jum’at, 19 Oktober 2018 16:28
Perluas Jaringan di Sumatera, Electronic City Hadir di Kota Pekanbaru

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:25
Disdukcapil Bengkalis Tambah 15 Unit Mesin Cetak e-KTP

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:22
Polisi Pelajari Dugaan RAPBDP 2018 yang Diubah Sepihak Oknum Pemkab Kuansing

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:12
Pengumuman Ahad Lusa,
Ratusan Berkas Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul Dinilai TMS


Jum’at, 19 Oktober 2018 16:07
Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:02
Pemprov dan Meranti Tersendiri,
Ujian CAT Peserta CPNS Dibagi Empat Titik


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 15:32
‎13 OPD Belum Serahkan Berkas ke ULP Rohul, 32 Paket Belum Dilelang

Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu (Rohul), melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

Dari 182 paket lelang, sedikitnya 32 paket kegiatan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker) belum dilelang oleh ULP Rohul. Sedangkan 1 paket bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul batal dilelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, Samsul Kamar,‎ mengatakan 32 paket di 13 OPD belum dilelang‎ karena berkas paket belum diserahkan OPD ke ULP, meski sudah memasuki awal Agustus 2018.

Dari 150 paket yang sudah diterima ULP, jelas Samsul, 147 paket kegiatan sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan pagu Rp242,1 miliar.

"Kendalanya pertama karena dokumen lelang belum diterima ULP sampai hari ini," ungkap Samsul Kamar kepada riauterkini.com, Jumat (10/8/2018).

‎Samsul mengungkapkan dari 32 paket yang belum dilelang, ada 1 proyek anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau senilai Rp422 juta, yakni pembangunan jalan akses pendukung kawasan Benteng Tujuh Lapis di Kecamatan Tambusai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Rohul.

Sedangkan dana untuk 31 paket kegiatan di 13 OPD yang belum dilelang bersumber dari APBD Rohul 2018 dengan total anggaran Rp243,7 miliar.

Samsul mengungkapkan, dari 31 paket kegiatan yang belum dilelang, ada 4 paket multiyears di Dinas PUPR Rohul dengan total Rp243 miliar,‎ yakni peningkatan ruas jalan kesejahteraan rakyat (Kesra) Kampung Panjang-Muara Jaya.

Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Simpang PIR-Pendalian, peningkatan ruas jalan Surau Munai-Sei Mendung, dan peningkatanan ruas jalan KM 11 Cindur-Mahato.

Selain itu, 1 paket kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul senilai Rp21 miliar‎ bersumber dari APBD Rohul 2018 juga belum dilelang. PJU tenaga surya rencananya akan dipasang di jalan ibukota, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Rohul.

"Kita mengharapkan OPD untuk secepatnya menyerahkan dokumen ke ULP, sehingga proyek berjalan dan selesai sesuai waktu dan harapan‎," harap Samsul.

Terlepas itu, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan‎ dengan sistem LPSE versi 4.2, BPBJ Setdakab Rohul bisa efesiensi anggaran sebesar Rp24,8 miliar, atau daerah lebih hemat anggaran 10,26 persen.

Dan mulai 1 Juli 2018, sambung Samsul, BPBJ Setdakab Rohul sudah menerapkan lelang menggunakan aplikasi LPSE versi 4.3, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum lama disosialisasikan.

Menurutnya, aplikasi LPSE versi 4.3 tentunya akan jauh lebih baik dari versi sebelumnya LP‎SE versi 4.2. Aplikasi LPSE versi 4.3 lebih transparan, dan sistem tender cepat dengan waktu 3 hari.

Selain itu, penyedia jasa atau rekanan yang akan mengikuti lelang cepat diwajibkan atau harus sudah terdaftar di aplikasi e-SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).‎***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- Disdukcapil Bengkalis Tambah 15 Unit Mesin Cetak e-KTP
- Jembatan Pelanduk Akan Diperbaiki Tahun 2019, PUPR Rohul Ajukan Rp3,2 Miliar di APBD
- Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan,
Wakil Rakyat di DPRD Kuansing Imbau Pemerintah Tak Persulit Masyarakat

- Dinas PUPR Akan Beli Satu Set Alat Tambal Sulam Jalan
- Ngaku Diintervensi, Oknum Honorer RSUD Mandau 2 Bulan Tak Gajian
- Forbis-PIPM Gelar Pelatihan Pasar Modal Untuk Wartawan
- Dimulai Pekan Depan,
Bapenda Kembali Lakukan Pemutihan Denda Pajak

- Pemprov dan BPH Migas Optimalkan Pemanfaatan Data Konsumsi BBM
- Desa Teluk Paman Timur Siap Jadi Sentra Jeruk Manis
- Layanan Mudah dan Efektif untuk Masyarakat,
Kominfo Pekanbaru Expos Aplikasi E-Rekomendasi

- Rasionalisasi Diduga Penyebab Mangkraknya Sejumlah Armada Sampah di Duri
- Januari-September, RFB Bukukan Transaksi 847.550 Lot
- Buka Musda IV, Kadis Perkim Harap Apersi Cukupi Kebutuhan Perumahan
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik Rp 6,63 Perkilogram
- Genjot PAD, Bappeda Pekanbaru Intens Bertemu Para Camat dan Lurah
- Kadis PUPR Pekanbaru: Realiasi Pembangunan Sudah 60 Persen
- Dianggarkan Tahun Depan, Gedung Baru Kejati Minta Rp39 Miliar Lagi dar APBD Riau
- Komosaris: PT SPR Merugi karena Kerja Sama dengan Kingswood Capital Ltd
- Terobosan Baru Bapenda Kuansing Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak
- Transaksi di EDC BNI, Hadiah Besar Menanti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com