Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 17 Desember 2018 11:44
Bupati Bengkalis Lantik 11 Kades Baru Dua Kecamatan

Senin, 17 Desember 2018 11:41
Taja Berbagai Perlombaan, IPEMI Pelalawan Peringati Hari Ibu 2018 Bersama Pelajar SLB

Senin, 17 Desember 2018 11:07
Terendam Banjir, Gubri Tinjau Kebun dan Rumah Warga Buluh China

Senin, 17 Desember 2018 11:03
14 Hari Hanyut, Mayat Balita di Rohul Ditrmukan di Kuari

Senin, 17 Desember 2018 10:53
Tetapkan Tiga Tersangka, Kapolda Minta Kasus Perusakan Atribut PD Cepat Dilimpahkan

Senin, 17 Desember 2018 09:46
Saran Jokowi Bikin Heboh Pedagang Sayur Pasar Arengka

Senin, 17 Desember 2018 06:47
Ribuan Warga Antusias Ikuti Jalan Santai Hari Jadi Kabupaten Meranti

Ahad, 16 Desember 2018 20:42
Pasca Insiden Perusakan Atribut, AHY: Banyak Masyarakat yang Berempati dan Marah

Ahad, 16 Desember 2018 20:37
KOTAKU Gelar Aksi Bersih Sungai Sahabat Sungai Pekanbaru Vol 3

Ahad, 16 Desember 2018 20:29
PDIP Riau Tegaskan Pelaku Perusakan APK Partai Demokrat Bukan Kadernya

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 15:32
‎13 OPD Belum Serahkan Berkas ke ULP Rohul, 32 Paket Belum Dilelang

Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu (Rohul), melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

Dari 182 paket lelang, sedikitnya 32 paket kegiatan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker) belum dilelang oleh ULP Rohul. Sedangkan 1 paket bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul batal dilelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, Samsul Kamar,‎ mengatakan 32 paket di 13 OPD belum dilelang‎ karena berkas paket belum diserahkan OPD ke ULP, meski sudah memasuki awal Agustus 2018.

Dari 150 paket yang sudah diterima ULP, jelas Samsul, 147 paket kegiatan sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan pagu Rp242,1 miliar.

"Kendalanya pertama karena dokumen lelang belum diterima ULP sampai hari ini," ungkap Samsul Kamar kepada riauterkini.com, Jumat (10/8/2018).

‎Samsul mengungkapkan dari 32 paket yang belum dilelang, ada 1 proyek anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau senilai Rp422 juta, yakni pembangunan jalan akses pendukung kawasan Benteng Tujuh Lapis di Kecamatan Tambusai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Rohul.

Sedangkan dana untuk 31 paket kegiatan di 13 OPD yang belum dilelang bersumber dari APBD Rohul 2018 dengan total anggaran Rp243,7 miliar.

Samsul mengungkapkan, dari 31 paket kegiatan yang belum dilelang, ada 4 paket multiyears di Dinas PUPR Rohul dengan total Rp243 miliar,‎ yakni peningkatan ruas jalan kesejahteraan rakyat (Kesra) Kampung Panjang-Muara Jaya.

Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Simpang PIR-Pendalian, peningkatan ruas jalan Surau Munai-Sei Mendung, dan peningkatanan ruas jalan KM 11 Cindur-Mahato.

Selain itu, 1 paket kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul senilai Rp21 miliar‎ bersumber dari APBD Rohul 2018 juga belum dilelang. PJU tenaga surya rencananya akan dipasang di jalan ibukota, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Rohul.

"Kita mengharapkan OPD untuk secepatnya menyerahkan dokumen ke ULP, sehingga proyek berjalan dan selesai sesuai waktu dan harapan‎," harap Samsul.

Terlepas itu, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan‎ dengan sistem LPSE versi 4.2, BPBJ Setdakab Rohul bisa efesiensi anggaran sebesar Rp24,8 miliar, atau daerah lebih hemat anggaran 10,26 persen.

Dan mulai 1 Juli 2018, sambung Samsul, BPBJ Setdakab Rohul sudah menerapkan lelang menggunakan aplikasi LPSE versi 4.3, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum lama disosialisasikan.

Menurutnya, aplikasi LPSE versi 4.3 tentunya akan jauh lebih baik dari versi sebelumnya LP‎SE versi 4.2. Aplikasi LPSE versi 4.3 lebih transparan, dan sistem tender cepat dengan waktu 3 hari.

Selain itu, penyedia jasa atau rekanan yang akan mengikuti lelang cepat diwajibkan atau harus sudah terdaftar di aplikasi e-SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).‎***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- KUBE Bengkalis Terbaik 10 Besar Nasional
- Kelola Sumur Tua,
Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Inhu Tetap Berkontribusi di CSR Terpadu

- PT Nagamas Palmoil Lestari Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Buluh Kasap
- Petani Muda Riau Terima Bantuan Bibit Sapi dari Chevron
- Inhil Dinobatkan sebagai Kabupaten dengan Pembinaan KUR Terbaik
- SKK Migas-EMP Santuni Anak Yatim Sebelum Lakukan Pengeboran di MSBY-03
- Hanya di Duri, Bengkalis, Proyek Siluman Bertebaran Tanpa Keterangan
- Capacity Bulding BI untuk Jurnalis, Bahas Perlunya Pergeseran Rantai Pasok Global
- RSUD Telukkuantan Upayakan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PT. CPI Luncurkan Program Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja
- MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah
- BUMD Bakal Padukan Gerai Makan Pelalawan Bakal dengan Lapangan Futsal
- 2019 Keuangan Membaik, Pengetatan Anggaran Pemprov Riau Lebih longgar
- Kontrak Kerjasama Dua PLTD di Kabupaten Rohul Segera Diperpanjang
- Kelola 844 Hektar Lahan di Luar HGU di Pelalawan, Komisi II DPRD Riau Sebut PT SBP Nakal
- Januari, MPP di Pekanbaru Segera Hadir dengan 18 Tenant
- HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa
- Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Gelar Funtastic Walk Bersama Warga
- Harkodia 2018: Bank Riau Kepri Satu-satunya BPD pada Pameran IBIC 2018
- Pelajari Teknis Penyiaran, Radio Kominfoss Kuansing Berkunjung ke Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com