Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 Juni 2019 21:14
10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi

Selasa, 25 Juni 2019 21:11
Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen

Selasa, 25 Juni 2019 21:06
PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas

Selasa, 25 Juni 2019 21:01
Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat

Selasa, 25 Juni 2019 20:58
Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019

Selasa, 25 Juni 2019 20:14
Melawan Arus, Dua Motor "BALAGO" Hebat di Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 18:54
Miliki Shabu Setengah Milliar Lebih, Seorang Pengengguran di BS, Bengkalis 'Dicokok' Polisi

Selasa, 25 Juni 2019 18:24
Kawanan Gajah Rusak Tanaman Warga Cerenti, Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 16:33
Cuci Uang Narkoba,
Bandar di Bengkalis Ini Dituntut 5 Tahun Penjara


Selasa, 25 Juni 2019 16:30
Hingga Akhir Juni,
Smartfren Berikan Bonus Minyak Goreng untuk Pengisian Minimal Rp50 Ribu


 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 15:32
‎13 OPD Belum Serahkan Berkas ke ULP Rohul, 32 Paket Belum Dilelang

Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu (Rohul), melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

Dari 182 paket lelang, sedikitnya 32 paket kegiatan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker) belum dilelang oleh ULP Rohul. Sedangkan 1 paket bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul batal dilelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, Samsul Kamar,‎ mengatakan 32 paket di 13 OPD belum dilelang‎ karena berkas paket belum diserahkan OPD ke ULP, meski sudah memasuki awal Agustus 2018.

Dari 150 paket yang sudah diterima ULP, jelas Samsul, 147 paket kegiatan sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan pagu Rp242,1 miliar.

"Kendalanya pertama karena dokumen lelang belum diterima ULP sampai hari ini," ungkap Samsul Kamar kepada riauterkini.com, Jumat (10/8/2018).

‎Samsul mengungkapkan dari 32 paket yang belum dilelang, ada 1 proyek anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau senilai Rp422 juta, yakni pembangunan jalan akses pendukung kawasan Benteng Tujuh Lapis di Kecamatan Tambusai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Rohul.

Sedangkan dana untuk 31 paket kegiatan di 13 OPD yang belum dilelang bersumber dari APBD Rohul 2018 dengan total anggaran Rp243,7 miliar.

Samsul mengungkapkan, dari 31 paket kegiatan yang belum dilelang, ada 4 paket multiyears di Dinas PUPR Rohul dengan total Rp243 miliar,‎ yakni peningkatan ruas jalan kesejahteraan rakyat (Kesra) Kampung Panjang-Muara Jaya.

Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Simpang PIR-Pendalian, peningkatan ruas jalan Surau Munai-Sei Mendung, dan peningkatanan ruas jalan KM 11 Cindur-Mahato.

Selain itu, 1 paket kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul senilai Rp21 miliar‎ bersumber dari APBD Rohul 2018 juga belum dilelang. PJU tenaga surya rencananya akan dipasang di jalan ibukota, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Rohul.

"Kita mengharapkan OPD untuk secepatnya menyerahkan dokumen ke ULP, sehingga proyek berjalan dan selesai sesuai waktu dan harapan‎," harap Samsul.

Terlepas itu, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan‎ dengan sistem LPSE versi 4.2, BPBJ Setdakab Rohul bisa efesiensi anggaran sebesar Rp24,8 miliar, atau daerah lebih hemat anggaran 10,26 persen.

Dan mulai 1 Juli 2018, sambung Samsul, BPBJ Setdakab Rohul sudah menerapkan lelang menggunakan aplikasi LPSE versi 4.3, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum lama disosialisasikan.

Menurutnya, aplikasi LPSE versi 4.3 tentunya akan jauh lebih baik dari versi sebelumnya LP‎SE versi 4.2. Aplikasi LPSE versi 4.3 lebih transparan, dan sistem tender cepat dengan waktu 3 hari.

Selain itu, penyedia jasa atau rekanan yang akan mengikuti lelang cepat diwajibkan atau harus sudah terdaftar di aplikasi e-SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).‎***(zal)



Berita lainnya..........
- Harga Tiket Melambung, Realisasi Avtur Pertamina MOR I Menurun
- APKASINDO Pelalawan Sayangkan PT MUP Tolak Beli TBS Masyarakat
- PT MUP Mendadak Tolak Beli, TBS Sawit Warga Langgam Membusuk
- Ditertibkan Satpol PP, PKL di Gerbang Perkantoran Pemkab‎ Rohul Minta Ini ke Bupati
- 20 Club Ramaikan Suzuki Saturday Night Riding di Pekanbaru
- Harga Sawit di Bawah 1000 Petani di Kuansing Menjerit
- Sejak Sepekan Terakhir, Harga Si Pedas Meroket di Bengkalis
- Pererat Sillaturahmi dengan Media,
Pertamina MOR I Sumbagut Taja Media Gathering di Bandung

- Tak Kantongi IMB, Satpol PP Pekanbaru Segel Satu Bangunan di Jalan Sudirman
- Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan
- Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
- Minta Lemburan Terus, Security Chevron Mogok Jaga
- Dinas Penanaman Modal Pelalawan Tahun Ini Buka Kantor Pelayanan di Setiap Kecamatan
- Wacana Naik Pesawat ke Jakarta Via Negeri Jiran Tunggu Izin Menko Perekonomian
- Sekdakab Kuansing Tinjau Pasar Modern Sebelum Pedagang Dipindahkan
- Tiket Pesawat Mahal, Gubri Wacanakan ke Jakarta via Malaysia
- Dekat dan Berdampak Positif Besar,
Akademisi Sarankan Pulau Bengkalis ke Pulau Padang Dibangun Jembatan

- Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan

- Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit
- Juli, Pedagang Pasar Rakyat di Pindah ke Pasar Modern Telukkuantan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com