Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 15:32
‎13 OPD Belum Serahkan Berkas ke ULP Rohul, 32 Paket Belum Dilelang

Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu (Rohul), melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

Dari 182 paket lelang, sedikitnya 32 paket kegiatan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker) belum dilelang oleh ULP Rohul. Sedangkan 1 paket bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul batal dilelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, Samsul Kamar,‎ mengatakan 32 paket di 13 OPD belum dilelang‎ karena berkas paket belum diserahkan OPD ke ULP, meski sudah memasuki awal Agustus 2018.

Dari 150 paket yang sudah diterima ULP, jelas Samsul, 147 paket kegiatan sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan pagu Rp242,1 miliar.

"Kendalanya pertama karena dokumen lelang belum diterima ULP sampai hari ini," ungkap Samsul Kamar kepada riauterkini.com, Jumat (10/8/2018).

‎Samsul mengungkapkan dari 32 paket yang belum dilelang, ada 1 proyek anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau senilai Rp422 juta, yakni pembangunan jalan akses pendukung kawasan Benteng Tujuh Lapis di Kecamatan Tambusai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Rohul.

Sedangkan dana untuk 31 paket kegiatan di 13 OPD yang belum dilelang bersumber dari APBD Rohul 2018 dengan total anggaran Rp243,7 miliar.

Samsul mengungkapkan, dari 31 paket kegiatan yang belum dilelang, ada 4 paket multiyears di Dinas PUPR Rohul dengan total Rp243 miliar,‎ yakni peningkatan ruas jalan kesejahteraan rakyat (Kesra) Kampung Panjang-Muara Jaya.

Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Simpang PIR-Pendalian, peningkatan ruas jalan Surau Munai-Sei Mendung, dan peningkatanan ruas jalan KM 11 Cindur-Mahato.

Selain itu, 1 paket kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul senilai Rp21 miliar‎ bersumber dari APBD Rohul 2018 juga belum dilelang. PJU tenaga surya rencananya akan dipasang di jalan ibukota, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Rohul.

"Kita mengharapkan OPD untuk secepatnya menyerahkan dokumen ke ULP, sehingga proyek berjalan dan selesai sesuai waktu dan harapan‎," harap Samsul.

Terlepas itu, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan‎ dengan sistem LPSE versi 4.2, BPBJ Setdakab Rohul bisa efesiensi anggaran sebesar Rp24,8 miliar, atau daerah lebih hemat anggaran 10,26 persen.

Dan mulai 1 Juli 2018, sambung Samsul, BPBJ Setdakab Rohul sudah menerapkan lelang menggunakan aplikasi LPSE versi 4.3, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum lama disosialisasikan.

Menurutnya, aplikasi LPSE versi 4.3 tentunya akan jauh lebih baik dari versi sebelumnya LP‎SE versi 4.2. Aplikasi LPSE versi 4.3 lebih transparan, dan sistem tender cepat dengan waktu 3 hari.

Selain itu, penyedia jasa atau rekanan yang akan mengikuti lelang cepat diwajibkan atau harus sudah terdaftar di aplikasi e-SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).‎***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- Januari, MPP di Pekanbaru Segera Hadir dengan 18 Tenant
- HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa
- Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Gelar Funtastic Walk Bersama Warga
- Harkodia 2018: Bank Riau Kepri Satu-satunya BPD pada Pameran IBIC 2018
- Pelajari Teknis Penyiaran, Radio Kominfoss Kuansing Berkunjung ke Siak
- Layani Mandiri, Mendag Resmikan UPT Metrologi Legal Pemkab Bengkalis
- Bentuk Unit Metrologi Legal dan Pasar Tertib Ukur, Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Kemendag RI
- PGN Kembali Sabet Penghargaan LHKPN dari KPK
- Pengurus Himperra Riau Periode 2018-2022 Resmi Dilantik
- Dapat Giliran Pemadaman Bergilir,
Pegawai Disdalduk KB Pekanbaru Tetap Bekerja

- BPOM Pekanbaru Gelar Bulan Keamanan Pangan
- 5 Kabupaten di Riau Ikuti Workshop Proklim Tajaan PT RAPP
- Petani KUD Mulus Rahayu di Siak Panen Perdana Kebun Peremajaan Sawit Rakyat
- Bila Menunggak Hingga 21 Desember,
PLN Bengkalis Akan Putus Aliran Listrik ke Pelanggan dan Ubah Sistem Pembayaran

- 2018, Himperra Bangun 8.750 Rumah Subsidi di Riau
- Bupati Siak Dukung Kegiatan Seismik Migas PT EMP di Kerinci Kanan
- Keluh Kesah Masyarakat Viral di Medsos, Ini Jawaban RSUD Mandau
- Harga Tiket Pesawat Rute Pekanbaru-Jakarta Diduga Sengaja Dinaikkan Hingga Lebih 100 Persen
- KEHATI-Apkasindo Riau Gelar Pelatihan Pilot Drone
- Ratusan Mitra RAPP Komit Dukung Keselematan Kerja


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com