Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 21 Agustus 2018 13:35
‎Diduga Bacok Anggotanya,
Mandor Kebun Sawit Ini Ditangkap Polsek Kepenuhan Rohul


Selasa, 21 Agustus 2018 13:19
Asal Tepat Sasaran, Dewan Dukung Tembak di Tempat Pembakar Lahan

Selasa, 21 Agustus 2018 13:07
Diminta Mendagri Dana Bantu Gempa Lombok, Pemprov Riau Bingung

Selasa, 21 Agustus 2018 11:32
Dianggap tak Transparan, Rekrutmen Bawaslu Riau Harus Diusut Tuntas

Selasa, 21 Agustus 2018 10:48
7 Kios Semi Permanen di Bengkalis Ludes Dilalap Api

Selasa, 21 Agustus 2018 09:25
148 Titik Api Kepung Sumatera, 36 di Riau

Selasa, 21 Agustus 2018 08:04
Pagi ini Sebagian Umat Islam Pekanbaru Sholat Idul Adha

Selasa, 21 Agustus 2018 07:19
KPU Kampar Tetapkan 458.639 Warga Masuk DPT Pileg dan Pilpres 2019

Selasa, 21 Agustus 2018 03:22
Kebakaran Terjadi di Pemukiman Padat Penduduk Kota Selatpanjang

Selasa, 21 Agustus 2018 03:19
Pemilu 2019, KPU Tetapkan 200.876 DPT dan 919 TPS di Pelalawan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 15:32
‎13 OPD Belum Serahkan Berkas ke ULP Rohul, 32 Paket Belum Dilelang

Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sampai Agustus 2018, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu (Rohul), melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul sudah melelang‎ 150 paket dari 182 paket kegiatan di tahun 2018.

Dari 182 paket lelang, sedikitnya 32 paket kegiatan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja (Satker) belum dilelang oleh ULP Rohul. Sedangkan 1 paket bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul batal dilelang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Rohul, Samsul Kamar,‎ mengatakan 32 paket di 13 OPD belum dilelang‎ karena berkas paket belum diserahkan OPD ke ULP, meski sudah memasuki awal Agustus 2018.

Dari 150 paket yang sudah diterima ULP, jelas Samsul, 147 paket kegiatan sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan pagu Rp242,1 miliar.

"Kendalanya pertama karena dokumen lelang belum diterima ULP sampai hari ini," ungkap Samsul Kamar kepada riauterkini.com, Jumat (10/8/2018).

‎Samsul mengungkapkan dari 32 paket yang belum dilelang, ada 1 proyek anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau senilai Rp422 juta, yakni pembangunan jalan akses pendukung kawasan Benteng Tujuh Lapis di Kecamatan Tambusai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Rohul.

Sedangkan dana untuk 31 paket kegiatan di 13 OPD yang belum dilelang bersumber dari APBD Rohul 2018 dengan total anggaran Rp243,7 miliar.

Samsul mengungkapkan, dari 31 paket kegiatan yang belum dilelang, ada 4 paket multiyears di Dinas PUPR Rohul dengan total Rp243 miliar,‎ yakni peningkatan ruas jalan kesejahteraan rakyat (Kesra) Kampung Panjang-Muara Jaya.

Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Simpang PIR-Pendalian, peningkatan ruas jalan Surau Munai-Sei Mendung, dan peningkatanan ruas jalan KM 11 Cindur-Mahato.

Selain itu, 1 paket kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul senilai Rp21 miliar‎ bersumber dari APBD Rohul 2018 juga belum dilelang. PJU tenaga surya rencananya akan dipasang di jalan ibukota, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Rohul.

"Kita mengharapkan OPD untuk secepatnya menyerahkan dokumen ke ULP, sehingga proyek berjalan dan selesai sesuai waktu dan harapan‎," harap Samsul.

Terlepas itu, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mengatakan‎ dengan sistem LPSE versi 4.2, BPBJ Setdakab Rohul bisa efesiensi anggaran sebesar Rp24,8 miliar, atau daerah lebih hemat anggaran 10,26 persen.

Dan mulai 1 Juli 2018, sambung Samsul, BPBJ Setdakab Rohul sudah menerapkan lelang menggunakan aplikasi LPSE versi 4.3, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum lama disosialisasikan.

Menurutnya, aplikasi LPSE versi 4.3 tentunya akan jauh lebih baik dari versi sebelumnya LP‎SE versi 4.2. Aplikasi LPSE versi 4.3 lebih transparan, dan sistem tender cepat dengan waktu 3 hari.

Selain itu, penyedia jasa atau rekanan yang akan mengikuti lelang cepat diwajibkan atau harus sudah terdaftar di aplikasi e-SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).‎***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- Lusa, Jadwal Keberangkatan Roro Air Putih-Pakning, Bengkalis Ditunda 3 Jam
- Dituding Kerja Asal-asalan,
Rekanan Perenovasi Kantor DPRD Pelalawan Berikan Klarifikasi

- Sudah Tiba di Pekanbaru,
Sapi Kurban Presiden Jokowi Beratnya Hampir Satu Ton dan Gubri 400 Kg

- Periksa Hewan Kurban, Disnakbun Rohul Kerahkan 32 Petugas
- Tunda Salur Capai Rp500 Miliar,
Pembayaran Kontrak Kerja Pihak Ketiga di Riau Baru Dibayarkan 2019

- Hadirkan Danang D’Acamedy, Panggung Asik Telkomsel Goyang Masyarakat Inhu
- ‎Terkesan Asal-asalan,
Proyek Renovasi Kantor DPRD Pelalawan Tuai Kecaman

- Jelang Idul Adha, Stok Sembako Riau Cukup
- Defisit Anggaran, Sekda Sebut Pemprov Riau Alami Masa-masa Sulit
- Kerahkan 26 Petugas, Distan Bengkalis Targetkan Periksa 3.000 Hewan Qurban
- Traffic Light Padam, Lalin di Duri Semrawut
- Permudah Layanan, Disdukcapil Bengkalis akan Maksimalkan Peran UPTD
- Lagi BRK Raih Platinum Award Kinerja Keuangan Sangat Bagus 10 Tahun Berturut-Turut
- Audit RAL, BPKP Ibaratkan Seperti Kumpulkan Serpihan
- Akhirnya Rekanan Pasang Papan Nama Proyek Renovasi Gedung DPRD Pelalawan
- BI Riau Sosialisasikan SBR004
- PLTMG Langgam Berhenti Beroperasi, Ini Tanggapan Bupati Pelalawan
- Fasilitasi Kaula Muda Berkarya,
AXIS Gelar AXIS Pop-Up Station di 9 Kota

- Telkomsel Optimis Sukseskan Asian Games 2018
- Agar Diketahui Publik,
Kalangan Dewan Desak Pemborong Pasang Papan Nama Proyek



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com