Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 5 Nopember 2018 15:55
Upah Bongkar Muat TBS Sawit dan Barang Pokok di Rohul Naik 15 Persen

Upah bongkar muat TBS sawit dan barang kebutuhan pokok di Rohul. Para buruh menyambut gembira. naik mulai 13 persen sampai 15 persen.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Upah bongkar muat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) naik mulai 13 persen sampai 15 persen.

Kenaikan upah bongkar muat TBS kelapa sawit dan barang kebutuhan pokok disambut baik oleh para buruh, setelah Pemerintah Kabupaten Rohul‎ resmi berlakukan standarisasi biaya muat bongkar barang terbaru mulai 31 Oktober 2018, setelah 9 tahun tarif tidak direvisi.

Kenaikan upah bongkar muat TBS kelapa sawit dan barang kebutuhan pokok ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 35 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Muat Bongkar Barang dalam Kabupaten Rohul.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Transmigrasi (Disnakerkoptrans) Rohul Herry Islami menerangkan kenaikan upah bongkar muat di Kabupaten Rohul merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kadin, Apindo, serikat pekerja, akademisi, serta pemerintah daerah.

“Wajar rasanya jika kita naikkan tarif bongkar muat tersebut. Karena selama 9 tahun tarif belum pernah direvisi, sesuai dengan kondisi real saat ini," ungkap Herry Islami kepada wartawan belum lama ini.

Herry mengatakan indikator dalam penyesuaian upah bongkar muat dilakukan mengingat terus naiknya upah minimum kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya. Sedangkan upah bongkar muat belum dilakukan revisi 9 tahun terakhir.

“Selama ini kita tidak pernah meninjau kesejahteraan buruh. Atas instruski Bupati makanya kita berupaya merumuskan kenaikan upah bongkar muat, guna mengejar kesejehteraan untuk kaum buruh bongkar muat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Rohul ini mengungkapkan jumlah buruh di Kabupaten Rohul cukup besar. Adanya kenaikan upah bongkar muat, diharapkan jadi stimulan bagi peningkatan daya beli masyarakat menegah ke bawah, serta merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Herry menambahkan setelah disosialisasikan ke masyarakat dan perusahaan, maka Perbup Nomor 35 Tahun 2018 resmi berlaku. Dinasnya juga‎ akan tembuskan Perbup ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rohul, sebagai acuan perusahaan dalam menetapkan tarif bongkar muat terbaru, dan mencegah konflik industrial antara perusahaan dan serikat buruh.

"Kita mengimbau perusahaan agar dapat menjalankan aturan ini dengan baik dan konsisten. Jika tidak diterapkan maka perusahaan akan terancam sanksi adminstrasi, mulai sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin oleh pemerintah daerah," tegas Herry.

Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Kabupaten Rohul Sahril Topan, melalui Bendahara Umum Fahren Lubis, juga sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah atas kenaikan upah bongkar muat tersebut.

Fahren Lubis menilai kenaikan upah bongkar muat tersebut‎ sebagai bentuk komitmen Pemkab Rohul dalam memberikan kesejahteraan terhadap kaum buruh.

"Kami minta Pemkab Rokan Hulu dapat melakukan pengawasan dalam implementasi aturan ini, sehingga perusahaan dapat memberlakukan aturan pemerintah ini," harap Fahren Lubis belum lama ini.***(zal)

Loading...


Berita lainnya..........
- BPH Migas Beri Lampu Hijau, Meranti Bisa Jadi Kota Jargas
- 2019, Bulog Akan Serap 4 Ribu Ton Padi Petani Riau
- Penampakan Fisik Jembatan Siak IV Hampir Rampung
- Banyak Rusak dan Tidak Layak, Jumlah Halte TMP Harus Ditambah
- Kinerja Lamban, Pemko Pekanbaru Beri PT ARB Kesempatan Kedua
- Upacara K3 2018, Mayoritas Naker RI Tamat SMP dan SD
- Tahun Ini, MPP Pekanbaru Targetkan Dapat Investasi Rp2 Triliun
- Tahun Ini, Jumlah Bantuan Sapi untuk Peternak Riau Alami Penurunan
- Pertamina Laksanakan Lifting Perdana Minyak Mentah Bagian Chevron di Blok Rokan
- Awal Pekan Ini, Harga Barang Kebutuhan Turun
- Batik Bono Segera Tingkatkan Perekonomian Warga Pelalawan
- Pembuka Awal Tahun 2019,
PUPR Bengkalis Lelang 18 Paket Proyek Ratusan Miliar

- Setahun Beroperasi, 95 Bus TMP Beri Pemasukan Rp13,7 Miliar
- Mahal, Travel Agen di Pekanbaru Tolak Pembelian Tiket Pesawat Domestik
- Kenaikan Tiket Pesawat Domestik Berdampak pada Perekonomian
- Kegiatan Politik Bikin Harga Tiket Pesawat Melonjak
- BI: Temuan Upal di Dumai Terbesar di 3 Tahun Terakhir
- Di-deadline Hingga 15 Februari, CV Citra Makmur Jaya Terancam Diblacklist
- November 2018, Ekspor Riau Capai Rp 1,27 Triliun
- Pengelola Armada Roro Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera Diminta Perbaiki Fasilitas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com