Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Maret 2019 22:08
Lahan Gambut di Kawasan 7 Kecamatan Kembali Terbakar

Rabu, 20 Maret 2019 22:04
Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di BPN Kampar

Rabu, 20 Maret 2019 21:15
Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu

Rabu, 20 Maret 2019 20:48
Bupati Kuansing Berharap Sejumlah Usulan Musrenbang Bisa Menjadi Skala Prioritas Provinsi

Rabu, 20 Maret 2019 19:10
Paska Tujuh Tahanan Kabur, Proses Sidang di PN Pelalawan Berjalan Normal

Rabu, 20 Maret 2019 19:07
Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut se-Dunia 2019, Ribuan Murid SD di Rohul Sikat Gigi Massal

Rabu, 20 Maret 2019 19:02
DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU

Rabu, 20 Maret 2019 18:57
Musrenbang 2020, Bupati Bengkalis Sebut Capaian RPJMD 2016-2021 Akan Dievaluasi

Rabu, 20 Maret 2019 18:32
PN Pasirpangaraian Canangkan Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK WBBM

Rabu, 20 Maret 2019 18:26
Penyalaan Belum Normal, PLN Bengkalis Gesa Perbaikan Mesin Rusak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 3 Januari 2019 14:53
Salahkan Perencanaan,
Komisi V DPRD Riau Sayangkan Pemadaman Listrik di Dinsos dan Puswil


Pemutusan listrik di kantor Dinas Sosial Provinsi Riau dan Perpustakaan Soeman Hs sangat disayangkan Komisi V DPRD Riau. Bagian Perencanaan dinilai paling bersalah.

Riauterkini-PEKANBARU- Pemutusan listrik di kantor Dinas Sosial Provinsi Riau dan Perpustakaan Soeman Hs sangat disayangkan Komisi V DPRD Riau. Perpustakaan Soeman Hs sendiri tergabung dalam Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau.

"Sangat kita sayangkan persoalan pemutusan listrik ini, kenapa sampai terjadi," kata Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau kepada wartawan, Kamis (03/01/18).

Meski demikian, pihaknya tidak mempersoalkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal ini. PLN sebutnya pasti bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

"Kalau kita lihat, persoalan ini karena adanya kesalahan perencanaan anggaran. Mereka mengajukan anggaran bukan untuk satu tahun anggaran, tapi untuk 8 bulan anggaran, karena mereka berharap adanya perubahan APBD," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak dinas terkait agar bisa mencarikan solusi terhadap pemutusan listrik tersebut. Minimal mencari pinjaman angggaran untuk melunasi tunggakan listrik yang dimaksud.

"Listrik, gaji dan lainnya kita anggap wajib dianggarkan untuk satu tahun anggaran. Jangan menunggu adanya perubahan, oke lah kalau ada perubahan, kalau tidak ya seperti ini jadinya," ujar politisi Demokrat ini. ***(ary)

Loading...


Berita lainnya..........
- Apindo Harapkan 3 Hal pada Gubri Baru
- Apkasindo Kutuk Larangan Penggunaan Minyak Sawit di Uni Eropa
- Sambut HUT Ke-21 Kementerian BUMN,
Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus

- Apindo Riau: Kenaikan UMSP Migas 2019 Sebesar 3 Persen
- Bupati Kuansing Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Melalui e-Filing
- 14.950 Paket Sembako Seharga Rp3,4 Miliar akan Dijual ke Masyarakat Bengkalis
- Ribuan Hektar Lahan PT BAG di Rohul Diduga Dikuasai Tengkulak Selama 16 Tahun
- Dari 149, Baru 14 Paket Selesai Lelang
- Bank Riau Kepri Dikunjungi Bank Banten Untuk Studi Banding Pajak Online
- Besok, Jembatan Sultan Abdul Jalil Diuji Coba Buka Dua Jam
- Tanindo Riau Siap Dampingi Program Prioritas Gubernur Riau
- Diterima Gubri, Investor Jepang Tertarik Kelola Cangkang Sawit
- Kerja Sama SKK MIgas dan PT CPI,
Peserta WFD Terima Sertifikasi BNSP

- Balai Pengujian KIR Kuansing Segera Beroperasi
- Kadispora Riau Dukung Gala Karya 2019 Zona Riau
- Pasca Kericuhan, BNI KCU Dumai Tetap Berjalan Normal
- Pekan Ini, Pertamina Kembali Pasok SPBBE Pasir Putih
- Bapenda Buka Posko Pembayaran Pajak di Tujuh Mall di Pekanbaru
- 107 Ribu Ton Komoditas Pertanian Riau Dilepas Ekspor Karantina Pertanian Riau
- KAI Wilayah Riau Laksanakan Diklat Khusus Profesi Advokat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com