Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 16:37
Korupsi, Tiga ASN Pemkab Inhu Ditahan Kejari

Rabu, 26 Juni 2019 15:38
Bertema "Kampanye Akbar Stop Narkoba", BNNP Riau Taja Peringatan HANI 2019

Rabu, 26 Juni 2019 15:06
5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang

Rabu, 26 Juni 2019 14:49
Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara

Rabu, 26 Juni 2019 14:28
‎Kembali Gulirkan Program Desa Bebas Api, PT RAPP Bertekad 'Zonk-kan' Karhutla

Rabu, 26 Juni 2019 13:58
Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine

Rabu, 26 Juni 2019 13:47
LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri

Rabu, 26 Juni 2019 13:33
Diikuti 564 JCH , Bupati Inhil Buka Kegiatan Manasik Haji 2019

Rabu, 26 Juni 2019 13:26
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pematangan Konsep dan Pemodelan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz

Rabu, 26 Juni 2019 13:23
Dalam Upaya Pembangunan SDM, Pemkab Inhil Titik Beratkan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 14:21
Apkasindo Kutuk Larangan Penggunaan Minyak Sawit di Uni Eropa

Melarang minyak sawit masuk ke Eropa, Apkasindo Riau mengutuk kebijakan Uni Eropa memberlakukan kebijakan tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengutuk Kebijakan UE tentang larangan penggunaan minyak sawit di Eropa karena ini sudah kejahatan kemanusian dan melanggar HAM. Hal itu diungkapkan Gulat ME Manurung, Ketua APKASINDO Riau di Kantor DPW rabu (20/3/19).

Untuk itu, tambahnya, APKASINDO all out mendukung pemerintah di berbagai forum internasional agar produk minyak sawit ditempatkan setara dengan minyak nabati lain di pasar Uni Eropa (UE).

"Mengikutsertakan APKASINDO sebagai organisasi Petani Sawit terbesar di Indonesia dengan 22 Propinsi dan 116 Kabupaten Perwakilan Apkasindo sudah pernah berperan melobi negara negara UE, seperti di Roma, Francis, Swiss, bahkan sampai ke Rusia, keberadaan Apkasindo di Forum Diplomasi Sawit saat itu sangat signifikan mempengaruhi kebijakan UE tahun 2017 dan 2018 ketika itu, karena dengan 18 juta petani sawit cukup membuat UE tertekan dengan konsep SDGs," terangnya.

Tim Diplomasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat itu berhasil mengulur waktu penolakan CPO yang rencana semula tahun 2020 mundur menjadi tahun 2030. Tapi belum genap 1 tahun kesepakatan tersebut, masyarakat UE kembali membuat kebijakan Politik Perdagangan Negatif terhadap Sawit yang tertuang dalam RED II (Renewable Energy Directive II).

Sebagai upaya alternatif strategis dari Pemerintah menurut Gulat Manurung, Apkasindo berharap pemerintah gesit melakukan perluasan pasar ekspor sawit melalui negosiasi secara dengan negara importir di luar UE seperti India, Pakistan, Tiongkok dan Afrika bahkan sampai kenegara ke Negara-Negara Timur Tengah.

Gulat berkeyakinan bahwa sejatinya UE tidak punya niat baik terkait rancangan aturan Delegated Regulation yang disetujui Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019, memang niatnya sudah jelek, jadi apapun penjelasan Negara penghasil CPO tetap saja akan merugikan Indonesia sebagai Negara Produsen CPO terbesar di Dunia.

"Semua elemen yang berhubungan dengan keberlanjutan sawit Indonesia, seperti GAPKI dan APKASINDO mendukung langkah pemerintah untuk menggugat Delegated Regulation yang disahkan Komisi Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO). Prinsip dari WTO itu jelas keadilan dan kemanusiaan, nah WTO kan selalu mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), disini sisi pentingnya kita harus menggugat, karena faktanya kelapa sawit telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani sawit yang jumlahnya di Ring 1 mencapai 19 juta KK, belum lagi multy player effect dari ekonomi kelapa sawit terhadap masyarakat di Ring 2 dan 3, sawit telah membuat lompatan amazing (lompatan diluar dugaan) terhadap percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan," terangnya.

Dalam SDGs, tambahnya, ada 17 tujuan dengan 169 capaian secara terukur yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB atau United Nations (UN) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi diantaranya pengentasan masyarakat miskin. Indonesia dan Malaysia supaya lebih intens jalin kerjasama memperjuangkan industri sawit sebagai komoditas yang menjadi sebagai sumber mata pencarian dan sumber pengentasan kemiskinan.

Banyak hasil penelitian berskala internasional telah ditulis dan diseminarkan baik di journal internasional maupun pertemuan ilmiah, tidak satupun jurnal atau pertemuan ilmiah tersebut menyepakati bahwa sawit perusak utama hutan justru yang mencuat adalah keperkasaan dari sawit berbanding tanaman dari marga Brassica yang dibudidayakan untuk diambil minyak dari bijinya (rapeseed).

Kajian ilmiah, Sebagai satu kebijakan, harusnya putusan itu lahir dari kajian yang komprehensif. Misalnya perlu ada perbandingan antara CPO dengan minyak bunga matahari, minyak kedelai, atau kelompok tanaman rapeseed oil. Keperkasaan dari sawit dibandingkan minyak sumber nabati lain jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sawit punya banyak keunggulan.

Gulat menuturkan kutipan kajian International Union for Conservation of Nature (IUCN), bahwa sawit lebih hemat 9 kali lipat dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lain dalam penggunaan lahan, tentu ini akan berdampak terhadap banyak faktor, terutama biaya produksi dari minyak nabati yang berbahan baku kacangan dan rapaseed lainnya akan membengkak pulak sampai 9 kali lipat, belum lagi terhadap keberlangsungan ekologi akibat lebih seringnya intensitas pengolahan tanah, dimana dalam 25 tahun sawit hanya sekali mengolah tanah (land claearing) dan selama 25 tahun pulak tanah akan tertutupi sawit, sementara tanaman kacangan/rapeseed dalam kurun waktu 25 tahun harus 75 kali mengolah tanah (asumsi IP 3 kali setahun). Dalam konsep ekologi, semakin sering mengolah tanah maka akan berpengaruh negatif terhadap iklim dan agroecologi lainnya.

Lebih lanjut Gulat Manurung, yang juga merupakan pemegang sertifikat Auditor ISPO, menuturkan data, bahwa kelapa sawit memiliki produktivitas 3,8 metrik ton (MT) per hektare per tahun. Sedangkan rapeseed oil hanya 0,6 MT dan minyak kedelai 0,5 MT per hektare per tahun. Data ini semakin meyakinkan kita bahwa ini bukan masalah lingkungan tetapi kejahatan politik perdagangan yang sangat bertentangan dengan Piagam UN (PBB).

Upaya dan Kerja Keras pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan keberlanjutan komoditas tersebut dengan mengeluarkan beragam regulasi yang semua regulasi tersebut berpayung kepada konsep keberlanjutan sebagaimana selalu dikampanyekan oleh negara-negara Eropa. Konsep Intensifikasi sebagai salah satu penjabaran dari Inpres No 08 tahun 2018 adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR/Replanting), dimana sawit rakyat yang tidak produktif lagi di replanting dan diganti dengan tanaman baru yang produktivitasnya jauh lebih tinggi, artinya tidak perlu menambah luas lahan untuk mencapai produksi yang tinggi tapi dengan konsep Intensifikasi akan tercapai produksi yang jauh lebih tinggi tanpa harus membuka lahan perkebunan yang baru, sasaran semua Program Replanting ini adalah kebun  masyarakat yang sangat berkesesuaian dengan konsep SDGs Piagam UN.

"Dengan segala upaya Pemerintah dan kerjasama dengan semua lini yang berkaitan dengan kelapa sawit untuk mencapai tujuan yang sama yaitu perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan yang faktanya pihak Uni Eropa masih menganggap itu tidak ada gunanya maka benarlah seperti apa yang diungkapkan oleh Prof.Dr. Yanto Santosa, DEA bahwa Dosa Sawit hanya Satu, yaitu sawit tidak dapat tumbuh di Eropa," terangnya.

Lebih lanjut Prof Yanto mengatakan bahwa tuduhan deforestasi oleh sawit adalah murni politik dagang Eropa dan saya sudah berkeliling di beberapa negara di Eropa, seperti Luxemburg, Berlin, Belgia dan Prancis. Tidak ada penolakan dari warganya yang mengkonsumsi dan memanfaatkan turunan minyak sawit.

Bahkan, keterangan dari berbagai pihak kalangan pendidik juga tidak ada tudingan deforestasi. Jadi semuanya adalah politik dagang.

"Harusnya mereka sadar, Indonesia ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kelestarian lingkungan, karena letak yang tropis ditumbuhi perkebunan sawit. Hasil penelitian yang saya lakukan, di Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit diatas 90 persen berada diatas lahan HGU, dan bukan diatas tutupan hutan primer," tambahnya. Jika Eropa tetap ngotot, menurut Prof.Dr. Yanto Santosa, DEA, pemerintah harus mempercepat penyerapan sawit domestik. Termasuk di dalamnya, mempercepat program B20 hingga B50.

"Jika dua program terakhir ini bisa terwujud, kita tak perlu lagi takut dengan ancaman Eropa atau ancaman dari negara manapun. Indonesia akan kuat secara ekonomi berbasis industri kelapa sawit, " paparnya.

Kebijakan UE Larangan Minyak Sawit
Eropa kontra SDGs, diskriminasi Keperkasaan Sawit sebagai prinsip utama kemanusiaan UE kembali membuat ulah yang diskriminatif terhadap produk unggulan Indonesia kelapa sawit.

Hal ini bermula dari Komisi Eropa mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Menurut pemerintah, langkah tersebut bertujuan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa, untuk menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang merupakan produksi unggulan negara-negara Uni Eropa.

Keputusan tersebut muncul sebagai jawaban atas kesepakatan yang telah disetujui oleh 28 negara Uni Eropa yang menyoroti masalah deforestasi akibat adanya budidaya sawit yang masif.*(H-we)



Berita lainnya..........
- Harga Tiket Melambung, Realisasi Avtur Pertamina MOR I Menurun
- APKASINDO Pelalawan Sayangkan PT MUP Tolak Beli TBS Masyarakat
- PT MUP Mendadak Tolak Beli, TBS Sawit Warga Langgam Membusuk
- Ditertibkan Satpol PP, PKL di Gerbang Perkantoran Pemkab‎ Rohul Minta Ini ke Bupati
- 20 Club Ramaikan Suzuki Saturday Night Riding di Pekanbaru
- Harga Sawit di Bawah 1000 Petani di Kuansing Menjerit
- Sejak Sepekan Terakhir, Harga Si Pedas Meroket di Bengkalis
- Pererat Sillaturahmi dengan Media,
Pertamina MOR I Sumbagut Taja Media Gathering di Bandung

- Tak Kantongi IMB, Satpol PP Pekanbaru Segel Satu Bangunan di Jalan Sudirman
- Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan
- Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
- Minta Lemburan Terus, Security Chevron Mogok Jaga
- Dinas Penanaman Modal Pelalawan Tahun Ini Buka Kantor Pelayanan di Setiap Kecamatan
- Wacana Naik Pesawat ke Jakarta Via Negeri Jiran Tunggu Izin Menko Perekonomian
- Sekdakab Kuansing Tinjau Pasar Modern Sebelum Pedagang Dipindahkan
- Tiket Pesawat Mahal, Gubri Wacanakan ke Jakarta via Malaysia
- Dekat dan Berdampak Positif Besar,
Akademisi Sarankan Pulau Bengkalis ke Pulau Padang Dibangun Jembatan

- Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan

- Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit
- Juli, Pedagang Pasar Rakyat di Pindah ke Pasar Modern Telukkuantan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com