Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 September 2019 20:13
Lima Bakal Cabup Rohul Kembalikan Formulir Penjaringan ke PDIP, 2 Lagi Tidak Ada Kabar

Senin, 23 September 2019 20:05
Ingin Desanya Lebih Maju,
Masyarakat Bantan Sari, Bengkalis Sampaikan Aspirasi ke DPRD


Senin, 23 September 2019 19:00
Peduli Korban Kabut Asap, DPC Peradi Pekanbaru Bagikan Satu Juta Masker

Senin, 23 September 2019 18:17
Launching Keterbukaan Informasi Publik, Fitra Riau Nilai 3 Kabupaten Ini Tertutup

Senin, 23 September 2019 17:33
Bupati Rohul Keluarkan Surat Edaran Sholat Istisqo Serentak di Islamic Center Selasa Besok

Senin, 23 September 2019 17:25
Simpati Asap Karlahut, DPD PKS Rohul Buka Posko Siaga Korban Asap

Senin, 23 September 2019 16:46
Alhamdulillah, Sejumlah Wilayah di Riau Diguyur Hujan

Senin, 23 September 2019 15:17
Peduli Kabut Asap, PPMR Bengkalis Bagikan Ribuan Masker Gratis

Senin, 23 September 2019 15:13
Dua Perusahaan di Riau Ditetapkan Tersangka Karhutla

Senin, 23 September 2019 15:11
‎Asap Dampak Karlahut di Rohul Semakin Pekat, Penderita ISPA Terus Meningkat

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 17 Agustus 2019 13:31
KIP Riau Minta Reklame di Pekanbaru Diaudit

Carut marutnya papan reklame, KPI Riau minta aparat mengaudit papan reklame di Pekanbaru.

Riauterkini-PEKANBARU - Komisi Informasi Riau meminta aparat kepolisian, kejaksaan dan inspektorat untuk melakukan audit investigasi terkait adanya dugaan permainan dan ketidakterbukaan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam mengelola sektor reklame. Demikian diugkapkan Ketua KIP Riau, Zufra Irwan Sabtu (17/8/19).

"Saya pikir ini harus dibuat terang-benderang, karena itu perlu dilakukan audit investigasi oleh aparat penyidik, baik kepolisian, kejaksaan maupun pihak penyidik internal, inspektorat," tambahnya.

Menurut Zufra, ada banyak keanehan yang dilihatnya berkaitan dengan pendapatan dari sektor pajak reklame di Pemko Pekanbaru. Misalnya saja dalam penertiban iklan luar ruang tersebut, muncul istilah reklame ilegal tapi bayar pajak.

"Bagaimana pula ceritanya, ada reklame ilegal tapi bayar pajak. Lha, pajaknya masuk kemana? Ada aturannya reklame ilegal itu pajaknya ditarik negara?" ujar Zufra balik bertanya.

Berdasarkan penelusuran media ini, saat melakukan razia reklame pada 11 Juli 2019 silam, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin kepada wartawan mengungkapkan, ada tiga kategori reklame yang ditertibkan. Pertama, reklame yang tertib, punya izin dan membayar pajak reklame. Kedua, tidak punya izin, tetapi dia membayar pajak, yang ketiga tidak punya izin dan tidak membayar pajak.

"Kategori ketiga ini langsung kita lakukan penertiban,” ungkap Zulhelmi Arifin menjelaskan.

Dari pernyataan Zulhelmi itu terkesan kuat bahwa Bapenda Pekanbaru selama ini "menghalalkan" reklame ilegal atau tanpa izin tersebut untuk ditarik pajaknya.

"Nah, ini perlu ada kejelasan dan dibuat terang benderang. Apakah bisa pajaknya masuk kas negara. Atau jangan-jangan malah masuk kantong pribadi oknum-oknum penarik pajak saja," ujar Zufra.

Carut-marutnya bisnis reklame di kota Pekanbaru, juga mulai terkuak saat sidang sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi (KI) Riau, Jumat (16/8/19) kemarin. Dalam sidang tersebut, pihak Pemko Pekanbaru sebagai termohon mengaku hanya punya data izin videotron, reklame digital dengan visual gambar bergerak. Padahal, reklame jenis lain seperti billboard, bando, dan neon box, bertebaran di Kota Madani ini.

‘’Sebelum mengikuti sidang, saya diberitahu hanya ada data izin Videotron. Izin billboard, bando, dan neon box, tidak ada,’’ ujar Arie Susma Indah SH MH, kuasa hukum Sekretaris Kota Pekanbaru Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH.

Jawaban pihak Pemko Pekanbaru itu yang dinilai pemohon Novrizon Burman sangat aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu yang luar biasa dan tak boleh diketahui publik. "Berarti seluruh billboard, bando, dan neon box yang bertebaran di sepanjang jalan Kota Pekanbaru sekarang ini, ilegal dong?,’’ tanya Novrizon Burman dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Johny Setiawan Mundung dan anggota masing-masing Tatang Yudiansyah dan Hasnah Gazali.

Padahal, DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam penjelasannya di sebuah media lokal, mencatat bahwa jumlah papan reklame berizin di Kota Bertuah hampir 400 tiang. Jumlah tiang bertambah di awal tahun ini berkisar 50 titik. Jumlah total papan reklame berizin mencapai 394 titik.

"Lha, bukankah itu ada datanya? Jadi kok bisa bilang tidak ada data reklame selain Videotron," kata Novrizon yang diminta tanggapannya terkait sidang gugatan yang dilakukannya.

Karena hal itu, Zufra Irwan meminta aparat kepolisian, kejaksaan maupun inspektorat agar melakukan audit investigasi, sehingga ada kejelasan dan transparansi terkait bisnis reklame di Pekanbaru. Sekaligus ini juga akan membuka tabir dugaan monopoli oleh pengusaha advertising tertentu di kota Madani Bertuah tersebut.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- DPMPTSP Siap Bantu Masyarakat Urus IMB Rumah Sederhana
- Perluasan MPP Pekanbaru Terus Digesa
- Ketua APEGTI Riau Minta Pemerintah Bentuk Tim Monitoring Gula Rafinasi
- Kabut Asap Tebal, Kesyahbandaran Bengkalis Terbitkan Edaran Waspadai Aktivitas di Laut
- Disnakbun Rohul dan Tim Gabungan Sidak 4 TPH di Kecamatan Rambah, Ini Hasilnya
- Pelaku UMKM di Bengkalis Masih Minim Pelatihan Memadai
- Tingkatkan TPT Nasional,
Multi Stakeholder Sepakat Optimalkan Penggunaan Bahan Baku Tekstil Dalam Negeri

- Untuk Pertama Kalinya,
Dokumen Rekam Medis RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Dimusnahkan

- Kamar Dagang Amerika Serikat Siap Majukan Industri Ekonomi Kreatif di Riau
- PGN Targetkan Akhir 2019 Jaringan Gas Rumah Tangga Terpasang di Dumai
- Kembangkan Ekonomi Kreatif, Gubri Teken MoU dengan ICCN
- Di Pameran IPA ke-43,
Kevin Lyon Jelaskan Perkembangan Chevron 95 Tahun di Indonesia ke Menteri ESDM

- Alat Berat Warga Asing Dituding Putuskan Akses Jalan Masyarakat di Pulau Rupat
- Gubri Dapat Kehormatan Presentasi Soal Ekonomi Kreatif di ICCF Ternate
- Kadis PMPTSP Riau Sebut Semua Galian C di Riau Diduga Ilegal
- Walikota Resmikan Konter BJB di Kantor Bapenda Pekanbaru
- Agustus, Riau Alami Inflasi Sebesar 0,22 Persen
- UPT KPH Tasik Besar Serkap DLHK Riau Pamerkan Produk Binaan dan Mitra di Riau Expo.2019
- BRCN Diharapkan Jadi Solusi bagi UMKM dalam Berkreasi
- Gubri Syamsuar Kukuhkan Badan Riau Creative Netework


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com