Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 September 2019 00:26
Tengku Zulkenedy Yusuf, Anggota DPRD Termuda di Riau dari PKS Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 21:43
Belum Maksimal Tangani Karhutla,
Presiden Sentil Pejabat Daerah Hingga Perangkat Paling Bawah


Senin, 16 September 2019 21:13
40 Anggota DPRD Siak 2019-2024 Dilantik, Zulkifli Jadi Ketua Sementara

Senin, 16 September 2019 21:09
Terkait Asap Riau, LAM Riau Keluarkan Warkah Untuk Presiden Jokowi

Senin, 16 September 2019 20:17
Wakil Rakyat Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 20:15
Sidang Paripurna Perdana Pasca Pengambilan Sumpah, DPRD Bengkalis Bentuk Fraksi

Senin, 16 September 2019 20:12
Pengurus DPC PDI Perjuangan Tinjau Posko Kesehatan di Pangkalan Kerinci

Senin, 16 September 2019 20:05
Usai Bersumpah Berjanji, Enam Anggota DPRD Bengkalis Ini Langsung Tepuk Tepung Tawar

Senin, 16 September 2019 19:59
Tiba didi Pekanbaru, Presiden Langsung Gelar Rapat Bersama Pejabat Pusat dan Riau di Novotel

Senin, 16 September 2019 19:55
Demo Mahasiswa dan SAPMA PP Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 28 Agustus 2019 11:58
Subkon CV CPK Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Dituding tak Mau Bayarkan Hak Pekerja

Kabar kurang sedap datang dari proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Subkon CV CPK dituding tak mau bayar hak pekerja.

Riauterkini - PEKANBARU - Para pekerja di proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai kecewa dengan CV Cipta Pratama Karya (CPK), sub kontraktor pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Menurut pekerja, hasil pekerjaan mereka di beberapa titik seperti pengecoran jalan dan box culvert hanya dibayar sebagian. Alih alih menuntut hak, para pekerja ini justru diberhentikan sepihak tanpa alasan jelas.

"Awalnya kita bekerja sama CV CPK. CPK ini subkon dari proyek pembangunan tol. Cuma dari pekerjaan kita yang sudah tuntas termasuk waktu diminta membantu pengecoran, tidak semua dibayarkan," kata Mudir, salah seorang mandor proyek pembangunan jalan tol, kepada riauterkini.com, Rabu (28/8/19).

Mudir menjelaskan, pekerjaan proyek awal saat dirinya dan 15 orang anggotanya diminta CPK bekerja untuk pembuatan box culvert di seksi 4 A 54102. Pekerjaan ini dimulai tidak lama setelah Idul Fitri lalu.

Setelah tuntas pembangunan box culvert, Mudir dan pekerja lainnya diminta membantu proyek pengecoran jembatan. Namun, setelah pekerjaan dilakukan uang harian yang mestinya diterima para pekerja tak kunjung dicairkan.

Menurut Mudir selaku mandor, biasanya uang pekerja untuk pembangunan box culvert yang sudah dituntaskan sebelumnya ditalanginya melalui cashbon yang diajukannya kepada pihak CPK.

Namun karena uang yang diminta untuk pekerja tak juga dicairkan, pekerja sempat ogah menyelesaikan pekerjaan. Namun, setelah dijanjikan akan segera dibayar, tiba-tiba CPK memutuskan memberhentikan mereka secara sepihak, tanpa menjelaskan runut peraoalan.

"Selain itu, saya diminta membantu pengecoran di jembatan di seksi 2. Itukan uangnya lambat keluar, jadi anggota tak mau kerja karena uang lambat keluar. Begitu kita mulai kerja lagi, tiba tiba kita diberhentikan," jelas Mudir.

Namun yang menjadi persoalan pihak CPK tidak mau membayar hasil pekerjaan sesuai yang diklaim para pekerja. Menurut Mudir, dari perhitungannya yang juga diketahui pekerja lainnya. Dari estimasi perhitungannya basil pekerjaan mereka mestinya menghasilkan Rp55 juta. Kemudian dihitung Dana casbond yang diperuntukkan untuk membayar pekerja dan operasional sebesar Rp30 juta.

Sedangkan sisa Rp25 juta yang harusnya tetap menjadi haknya, tidak dibayarkan sekali. Pihak CPK malah berkilah, dari total hasil pekerjaan justru masih terjadi minus sebesar Rp5 juta.

"Kami tidak paham maksud perusahaan minus itu apa. Kami semua punya catatan, berapa persen pekerjaan kami selesaikan. Berapa dana casbon yang kami ajukan. Anehnya, waktu kami minta penjelasan kenapa sampai minus, CPK tak bisa menjelaskan sampai saat ini," ungkap Mudir.

Itu pun pemberitahuan klaim minus dana dari hasil pekerjaan diberi tahu melalui WhatsApp, beberapa waktu kemudian setelah mereka diberhentikan.

"Saya persisnya kapan. Yang jelas, kita datangi pihak CPK beberapa waktu Kali, kita minta penjelasan tidak pernah disampaikan. Setelah kita pulang meninggalkan lokasi proyek tol, ada pemberitahuan lewat WA, katanya kita justru minus," jelas Mudir.

Bahkan lebih mengherankan, alat perlengkapan kerja seperti helm, rompi, sarung tangan dan alat sefty lainnya ternyata dibebankan kepada pekerja. Dana ini pun dimasukkan dalam beban pekerja yang harus dibayar, dihitung dalam bentuk potongan hasil pekerjaan.

"Nilainya Rp2,9 juta. Alat perlengkapan kerja ini juga harus dibebankan kepada pekerja. Dimana-mana alat safety justru disediakan perusahaan, ini justru dibebankan ke kami," ujar Mudir.

Menurut Mudir lagi, dia akan terus mengupayakan agar hak dari sisa pekerjaannya dibayarkan oleh CPK. Namun, sampai saat ini CPK belum menunjukkan itikad baiknya.

Selain Mudir, rekannya Yatno yang juga mandor untuk pekerjaan jembatan di seksi 1 zona b proyek pembangunan box culvert di jalan tol Pekanbaru-Dumai juga bernasib sama. Pekerjaan Yatno bersama 15 orang lainnya yang diakui pihak CPK sebanyak 52 persen saja.

Dari anggaran pekerjaan itu dihitung, sebesar Rp167 juta lebih. Sementara yang harua diterima Yatno Rp85 juta. Namun setelah dipotong casbond sebesar Rp42 juta yang juga digunakan untuk membayar pekerja dan operasional lainnya, Yatno mestinya masih menerima Rp43 juta.

Namun yang terjadi, pihak CPK hanya mau membayarkan Rp12 juta saja dalam bentuk kwitansi bertuliskan pelunasan sisa hasil pekerjaan sebesar Rp12 juta.

Menurut Mudir yang didengarnya langsung dari keluh kesah Yatno, uang Rp12 juta terpaksa diterima, karena dia tertekan, baik CPK mau pun para pekerja yang terus menuntut hak mereka selama bekerja.

"Kata Yatno, CPK bilang kalau tak mau terima uang Rp12 just itu dialihkan ke yang lain. Sementara Yatno juga terus ditanya sama anggotanya. Makanya tak ada pilihan lain, dari pada uang itu dialihkan, uang pekerja juga tak terbayar makanya diambil. Sebetulnya katanya dia sangat keberatan," jelas Mudir.

Dari berbagai masalah ini, Mudir mengaku bersama rekan pekerja lainnya pernah mengadukan masalah ini kepada Ahmad, yang berasal dari Hutama Karya (HK) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Namun, keluh kesah ini tidak pernah disampaikan kepada jajaran di HK. Kecuali hanya turut mendorong agar terus menuntut hak pekerja kepada CPK.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- Ketua APEGTI Riau Minta Pemerintah Bentuk Tim Monitoring Gula Rafinasi
- Kabut Asap Tebal, Kesyahbandaran Bengkalis Terbitkan Edaran Waspadai Aktivitas di Laut
- Disnakbun Rohul dan Tim Gabungan Sidak 4 TPH di Kecamatan Rambah, Ini Hasilnya
- Pelaku UMKM di Bengkalis Masih Minim Pelatihan Memadai
- Tingkatkan TPT Nasional,
Multi Stakeholder Sepakat Optimalkan Penggunaan Bahan Baku Tekstil Dalam Negeri

- Untuk Pertama Kalinya,
Dokumen Rekam Medis RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Dimusnahkan

- Kamar Dagang Amerika Serikat Siap Majukan Industri Ekonomi Kreatif di Riau
- PGN Targetkan Akhir 2019 Jaringan Gas Rumah Tangga Terpasang di Dumai
- Kembangkan Ekonomi Kreatif, Gubri Teken MoU dengan ICCN
- Di Pameran IPA ke-43,
Kevin Lyon Jelaskan Perkembangan Chevron 95 Tahun di Indonesia ke Menteri ESDM

- Alat Berat Warga Asing Dituding Putuskan Akses Jalan Masyarakat di Pulau Rupat
- Gubri Dapat Kehormatan Presentasi Soal Ekonomi Kreatif di ICCF Ternate
- Kadis PMPTSP Riau Sebut Semua Galian C di Riau Diduga Ilegal
- Walikota Resmikan Konter BJB di Kantor Bapenda Pekanbaru
- Agustus, Riau Alami Inflasi Sebesar 0,22 Persen
- UPT KPH Tasik Besar Serkap DLHK Riau Pamerkan Produk Binaan dan Mitra di Riau Expo.2019
- BRCN Diharapkan Jadi Solusi bagi UMKM dalam Berkreasi
- Gubri Syamsuar Kukuhkan Badan Riau Creative Netework
- Subkon Tol Pekanbaru-Dumai Kembali Dituding tak Bayarkan Puluhan Juta Hak Pekerja
- BI Fast Payment, BI Sempurnakan SKNBI


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com