Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 15 Oktober 2019 19:26
Hari Pertama, 1.648 Wajib Pajak Peroleh Penghapusan Denda PKB/BBNKB II

Selasa, 15 Oktober 2019 18:43
Indosat Ooredoo dan Facebook Luncurkan Kampanye “Internet 1O1”

Selasa, 15 Oktober 2019 16:47
34 Desa di Bengkalis Deklarasikan Stop BABS

Selasa, 15 Oktober 2019 16:02
Penanggulangan Stunting, DKPP Rohul Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan Melalui Safari Gemarikan

Selasa, 15 Oktober 2019 15:11
BI-Walikota Pekanbaru Serahkan Kartu Madani dan KIA

Selasa, 15 Oktober 2019 14:44
Ini Tanggapan Gubri Soal Kisruh Pembentukan AKD DPRD Riau

Selasa, 15 Oktober 2019 14:25
Pemuda Kunto Darussalam Menilai Khairul Zaman Layak Maju Pilkada Rohul 2020

Selasa, 15 Oktober 2019 14:12
Dihadiri Komisi IV, BI Perwakilan Riau Sediakan Pojok Baca di Bengkalis

Selasa, 15 Oktober 2019 13:18
Siap-siap Diganti, Gubri Warning OPD Lambat Bekerja

Selasa, 15 Oktober 2019 13:12
Kredit Macet, Mantan Kacab BRK Dalu-dalu Dituntut 13,5 Tahun Penjara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 5 Oktober 2019 16:41
Perpres no 55 tahun 2019, BI: Tahun Depan Roadmapnya

Perusahaan industri kehutanan dan perkebunan nakal bakal jadi target perpres no 55 tahun 2019. BI nyatakan tahun depan roadmap.

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait Perpres no 55 tahun 2019, Heru Rahadyan dari Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) mengatakan bahwa prepres no 55 tahun 2019 tersebut adalah pengaturan pemberian kredit untuk product yang berwawasan lingkungan.

Ke depan, menurutnya, perusahaan industri kehutanan dan perkebunan yang terindikasi melakukan kerlahut akan menjadi target dari perpres tersebut. Namun tidak bisa dilakukan secara langsung dan frontal.

"Implementasi dari Perpres no 55 tahun 2019 tidak melarang operasional perusahaan industri kehutanan dan perkebunan yang terindikasi melakukan karlahut. Karena terkait perekonomian. Dalam tataran kebijakan Bank Indonesia bisa jadi akan memberlakukan kebijakan memberikan insentif buat perusahaan yang melaksanakan operasional yng berwawasan lingkungan," terangnya.

Ke depan, tambah Heru, perusahaan harus membuat laporan atau ferifikasi dari pihak ketiga untuk sertifikasi perusahaan berwawasan lingkungan. Jika sudah ada akan diberikan intensitif barangkali seperti kemudahan persetujuan kredit atau bunga kredit lebih rendah.

"Intensif juga bisa diberikan dengan mengatur perbankan mengalokasikan kreditnya khusus ke perusahaan yang berwawasan lingkungan sebesar 10 persen pada awalnya. Ke depan, jumlah alokasi kredit untuk perusahaan berwawasan lingkungan meningkat secara bertahap," katanya.

Kalau sudah 100 persen pengalokasian dana kredit khusus untuk perusahaan berwawasan lingkungan, Heru menegaskan, baru akan diberlakukan kebijakan perusahaan nakal tidak akan dapat kredit.

" Tahun depan baru keluar road map nya," tambah Heru.

Sekarang ini, tambahnya, pemerintah harus lebih aktif dalam melaksanakan aturan pemerintah yang sudah ada. Termasuk pada sanksi kepada perusahaan nakal.

Disinggung implementasi dari prepres tersebut saat ini, Bank Indonesia baru melakukan pengaturan di 2 objek. Yaitu untuk gedung dan kendaraan.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- BI-Walikota Pekanbaru Serahkan Kartu Madani dan KIA
- BI Kpw Riau Resmikan BI Corner Di SMA Dharma Yuda
- Kampung Berseri Astra, Bupati Inhil Optimis Bantu Peningkatan Ekonomi Petani Kelapa
- DAK Fisik untuk Riau Tahun Ini Berpotensi Gagal Salur
- Tersedia Door Prize dan Uang Kaget, BRI Ajak Ramaikan Panen Hadiah Simpedes di Ukui
- BI Gelar Diseminasi Perkembangan Riau Terkini dan Prospek ke Depan
- BPS Catat NTP Naik, Petani Riau Defisit
- Ekonomi Lesu, Exim Riau Turun
- KTNA Riau di Kuansing, Bupati Mursini Banggakan Potensi Pertanian Daerahnya
- Perpres no 55 tahun 2019, BI: Tahun Depan Roadmapnya
- Capacity Building BI-Wartawan Riau, Diskusikan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dunia yang Melambat
- Rapat di Kemenko Maritim LAM Riau Dinilai wajar Ikut kelola Blok Rokan
- Berlangsung 6-12 Oktober, Pelalawan Expo 2019 Bakal Dihibur Nissa Sabyan
- Kemenko Maritim undang LAM Riau Bicarakan Blok Rokan
- Diawali Tanaman Bupati Kampar, Sinar Mas AF Remajakan Kebun Sawit di Kenantan
- Harga TBS Riau Turun Rp 30,55 Perkilogram
- September 2019, Riau Alami Deflasi
- Gubri Dorong Peternak Ikan di Kampar Optimalkan Peluang Ekspor Patin
- Pemkab Kuansing Serius Merinstis Industri Hilir Karet
- APINDO Riau: Pajak Bukan Solusi Emergensi Exit Keuangan Daerah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com