Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 14:37
Diduga Rusak HPT dan Bakar Lahan,
Pengusaha Asal Rupat, Bengkalis Segera Diadili


Jum’at, 5 Juni 2020 14:30
BPBD Riau: Pesawat TMC Dipindahkan ke Sumsel

Jum’at, 5 Juni 2020 11:31
Ukur Suhu Badan, Jemaah Mesjid An-Nur Wajib Masuk Pintu Utama

Jum’at, 5 Juni 2020 06:33
Cek Warga Bengkalis, Disiapkan 3.000 Alat Tes Cepat Covid-19

Kamis, 4 Juni 2020 21:26
Korupsi Pembangunan Kantor Lurah di Inhil,
Seorang Kontraktor dan Mantan Camat Divonis 4 dan 1 Tahun Penjara


Kamis, 4 Juni 2020 21:18
Bupati Inhil Resmikan 3 Dermaga dan 2 BLKK

Kamis, 4 Juni 2020 18:44
Ada Mobile Tunai BNI di Era New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 17:51
Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah

Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 1 Pebruari 2019 17:04
PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

Riauterkini-BENGKALIS- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Jum'at (1/2/19).

Berlangsung di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis, penandatanganan dokumen itu diawali oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY disaksikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM.

Dua bentuk dokumen tersebut berisi, pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kesempatan ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap, setelah melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja itu pejabat yang berkenaan dapat menjaga citra dan kredibilitas organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari dinas, badan maupun kecamatan dengan melaksanakan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan OPD masing-masing.

“Pimpinan harus memberi contoh dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan organisasinya. Kerjanya secara konsisten, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta proaktif dalam mencegah dan pemberantasan KKN, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Selanjutnya, Bupati Bengkalis juga memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PPTP yang telah bekerja keras, sehingga Kabupaten Bengkalis bisa mendapatkan Predikat B pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2018 lalu.

Menurut Amril, kinerja tersebut harus selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat, secara administrasi sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dengan predikat yang diraih tersebut..

“Kemudian kami juga meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan laporan tersebut kepada instansi terkait pada minggu pertama Februari 2019 ini dan kepada OPD yang tidak menyerahkan laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi tegas,” tegas Amril.

Serahkan SK Pendamping Desa Sementara itu dibagian yang lain dan masih di tempat yang sama, Bupati Amril Mukminin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Desa dan Kelurahan (PD/PK) se-Kabupaten Bengkalis.

Secara simbolis SK tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan PD/PK turut mendampingi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Dr. Sutarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Drs. H. Yuhelmi.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya Pendamping Ekonomi berjumlah 178 orang, Pendamping Pembangunan berjumlah 113 orang, dan Tenaga Akuntansi terdiri 23 orang.

Bupati Amril kepada seluruh PD/PK yang ditugaskan tersebut mengatakan, PD/PK mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

“Kemampuan harus terus diasah, baik keterampilan maupun wawasannya tujuan akhirnya adalah memajukan desa,” ungkapnya.

Menurut Amril, desa yang mempunyai peran untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Kabupaten bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Untuk itu, tenaga pendamping dituntut untuk semakin profesional, disiplin, berinovasi, mencari terobosan untuk membangun desa tempat bertugas. Tidak hanya terkait proses administrasi, namun harus mampu memberikan solusi dan sekaligus masukan berharga dalam membangun desa.
"Tidak segan-segan memberhentikan tenaga pendamping yang ikut berpolitik dengan bukti kartu anggota partai politik dan juga bagi yang memiliki rangkap kerja. Kami akan mengevaluasi jika tidak mengikuti aturan yang telah disepakati dalam kontrak kerja," tegasnya.

Disamping itu Bupati Amril juga mengingatkan kepada seluruh tenaga pendamping, untuk tidak menjadi provokator dan penyebar berita hoax atau bohong melalui media sosial (Medsos) yang dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.***(dik/inf) Foto : Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja serta penyerahan SK Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan, Jum'at (1/2/19).

Loading...


Berita lainnya..........
- DPRD Kampar Gelar Paripurna Istimewa HUT ke 70 Kabupaten
- Usai Ikuti Program VOTED Tajaan PT CPI,
Rangga: Kini Saya Tak Lagi Bebani Orang Tua

- Keuletan Warga Sakai Menjadi Mandiri
- Program Kemitraan PT CPI dengan Universitas di Riau,
Dosen Unri ke Jepang, Mahasiswa UIR ke Korea Selatan, Jepang dan Vietnam

- Saat Mitra Bicara Cara Kerja PT CPI
- Wakil Kepala SKK Migas Kunjungi Operasi PT CPI di Dumai
- Arahan Bupati Yopi Bikin Pelayanan Administrasi Kependudukan Inhu Kian Optimal
- Peduli Rakyat, Bupati Yopi Buka Sentra Ekonomi di Inhu
- Tingkatkan Pengawasan, Bupati Yopi Antar Pemkab Inhu Raih Penghargaan BPKP
- SKK Migas-Chevron- UIR Resmikan Migas Center Pertama di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com