Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 September 2021 09:37
Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai

Sabtu, 25 September 2021 09:31
Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua

Sabtu, 25 September 2021 08:57
Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1

Sabtu, 25 September 2021 08:51
Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 08:48
Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang

Sabtu, 25 September 2021 07:37
Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako

Sabtu, 25 September 2021 07:31
Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu

Sabtu, 25 September 2021 07:24
Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat

Jum’at, 24 September 2021 20:46
Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau

Jum’at, 24 September 2021 20:07
HUT Provinsi Kepri ke 19, BNI Serahkan Bantuan Mobil Transfusi Darah

Jum’at, 24 September 2021 19:59
Berjalan Sebulan, PTM Inhu Masih Aman dari Covid-19

Jum’at, 24 September 2021 18:59
Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan

Jum’at, 24 September 2021 18:15
Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan

Jum’at, 24 September 2021 17:41
Petugas Rutan Kelas I Pekanbaru Gagalkan WB Percobaan yang Coba Melarikan Diri

Jum’at, 24 September 2021 17:38
Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 24 Juli 2021 17:40
Melihat Kinerja Pansus Konversi BRK menjadi BRK Syariah DPRD Riau

Wakil Rakyat Riau bentuk Tim Pansus Konversi Bank Riau Kepri (BRK) m enjadi BRK Syariah. Pansus sebut sudah menyelesaikan pekerjaanya.

Riauterkini-PEKANBARU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah. Sejauh mana pansus ini bekerja, riauterkinicom akan mengulas berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum.

Mulai dari konversi BRK ke Syariah tunggu Kemendagri, dimana Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Konversi Bank Riau Kepri (BRK) dari konvensional Menjadi Syariah sudah menyelesaikan pekerjaan.

Saat itu, pansus tinggal menunggu hasil pendaftaran Ranperda dari Biro Hukum Pemprov Riau ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk fasilitasi ranperda.

Setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri keluar barulah ranperda tersebut bisa disahkan di Rapat Paripurna DPRD Riau. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Karmila Sari dikutip dari riaupos.co yang terbit Kamis (11/3/21), dan diakses, Sabtu (24/7/21).

Dikatakan dia, sejak awal pansus bekerja dengan baik dengan berbagai pihak dalam melengkapi masukan untuk Ranperda dan masukan untuk kelancaran persiapan BRK menjadi BRK Syariah.

Termasuk untuk terus meningkatkan pelayanan. Karena di dalam pembahasan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini memastikan seluruh pihak sudah diajak untuk berkonsultasi. Mulai dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Muamalat bahkan sudah melakukan uji publik dengan tokoh masyarakat, akademisi, paguyuban Tionghoa dan Batak, asosiasi pedagang pasar bahkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Menurut dia, jika tidak ada kendala maka dalam waktu sebulan ke depan perda konversi BRK ke syariah sudah bisa disahkan.

Dilanjutkan dia, ada 5 pasal perubahan dan 5 pasal tambahan di ranperda. Termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak lain agar peningkatan SDI dan produk syariah sesuai kebutuhan pasar dan perbankan.

Bahkan pansus mengecek Anggaran Dasar Bank yang berlaku untuk memasukkan syarat komisaris dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang harus memiliki ilmu dan pengalaman dalam ekonomi syariah dan perbankan.

"Perubahan ranperda ini banyak merujuk ke Anggaran Dasar dan peraturan perundangan seperti UU Perbankan Syariah, Peraturan BI dan Peraturan OJK, sehingga BRK diberi keleluasaan dalam mengembangkan sistem perbankan syariah," terangnya.

Saat ditanya apakah akan terkendala konversi BRK ke syariah karena kekosongan posisi komisaris utama? Karmila menjawab, ada pengaruh. Sebab posisi komut sendiri termasuk strategis dan mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu dirinya meminta kepada Gubernur untuk segera mengisi jabatan Komut BRK. "Karena itu posisi strategis, kami (pansus) minta supaya segera diisi. Kami ingatkan terus, karena komut juga punya hak suara dan membantu dalam kelancaran kebijakan dan pengembangan BRK," tuntasnya.

Lalu, di bisnis.com, ter bit 23 April 2021, diakses Sabtu (24/7/1), Bank Riau Kepri menargetkan dapat mengajukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan perihal konversi dari bank konvensional menjadi bank umum Syariah setelah lebaran.

Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari mengatakan seluruh persiapan administrasi telah selesai dan segera diajukan ke otoritas. "Tinggal melampirkan syarat Perda dari DPRD, yang mana baru saja selesai tanggal 19 April," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2021).

Andi pun berharap proses konversi ini bisa berjalan lancar sehingga Bank Riau Kepri resmi menjadi Bank Umum Syariah pada pertengah kuartal II 2021. "Proses di OJK membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan, saya harapkan dapat lebih cepat lagi, terlebih sekarang masih ada pembatasan setelah Lebaran, kita akan submit ke OJK," ujar Andi.

"Saat ini kami masih dalam proses konsultasi, saat ini pun kami sudah melengkapi persyaratan dan sedang dilakukan pemeriksaan kesiapaan teknis, IT pun sedang kami siapkan," papar Andi.

Lebih lanjut, dia menuturkan, kelak setelah proses konversi rampung, Bank Riau Kepri akan dapat menjadi bank syariah terbesar ketiga secara nasional.

Lalu, lewat media sosial resmi Humas DPRD Provinsi Riau dipublikasikan, Pansus Ranperda Konversi Bank Riau Kepri (BRK) Syariah DPRD Provinsi Riau mengikuti rapat kerja koordinasi melalui zoom meeting dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri di Ruang Rapat Komisi III, Kamis (22/07/2021).

Rapat dihadiri oleh ketua Pansus Karmila Sari didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Husaimi Hamidi. Rapat dipimpin oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun serta turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchori, Deputi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK Nyimas Rohmah, Kasubdit BUMD LKAU Kemendagri Bambang Ardianto, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, dan anggota rapat lainnya.

Rapat koordinasi ini membahas mengenai proses konversi syariah Bank Riau Kepri. Menurut keterangan Karmila Sari, dalam Prolegda 2021 Pansus sudah memulai pembahasan dengan melihat peraturan OJK dan kinerja Bank Riau Kepri, dimana 16 persyaratan konversi syariah, hampir semua telah terpenuhi.

"Beberapa hal yang belum terpenuhi nantinya akan segara dilengkapi oleh Bank Riau Kepri. Kedua pihak baik OJK dan Kemendagri juga sangat mendukung keberadaan Bank Syariah ini. Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun berharap konversi syariah ini nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik," tutur Karmila Sari.

Dalam pada itu, persyaratan perubahan kegiatan usaha, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, tertuang dalam Bab II.

Bagian Kesatu , Persyaratan Umum, Pasal 5, Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.

Pasal 6, Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: a. menyesuaikan anggaran dasar; b. memenuhi persyaratan permodalan; c. menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; d. membentuk DPS; dan e. menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Pasal 7, Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Kedua, Persyaratan Menjadi Bank Umum Syariah, Pasal 8, Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah.

Pasal 9, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah. Pasal 10, (1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS. (2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Umum Syariah. (Advertorial Humas DPRD Riau/noprio sandi)

Loading...


Berita lainnya..........
- DPRD Riau Bicara Pandemi Covid-19
- DPRD Riau Terima Kunker DPRD Kabupaten/Kota, Sumbar dan Sumut
- Jambi dan Sumbar Jadi Lokasi Kunjungan Observasi DPRD Riau
- DPRD Riau Mencari Titik Terang Bankeu Khusus RLH
- Mendadak, DPRD Riau Kuntil Kesejumlah Perusahaan dan Rohil
- DPRD Riau RDP Dengan Sejumlah Mitra Kerja
- Advertorial DPRD Riau,
DPRD Riau Lakukan Kunker Keberbagai Tempat

- Webinar Nasional Program CSR PT CPI,
Sandiaga Uno: Cherish Harus Lahirkan Ide-Ide Baru

- ApresiasiKontribusi PT CPI di Riau,
Calvron Anugerahkan Lancang Kuning Award

- Korem 031/WB dengan SKK Migas-PT CPI Kembangkan Program Babinsa Berbakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com