Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 September 2021 09:37
Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai

Sabtu, 25 September 2021 09:31
Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua

Sabtu, 25 September 2021 08:57
Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1

Sabtu, 25 September 2021 08:51
Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 08:48
Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang

Sabtu, 25 September 2021 07:37
Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako

Sabtu, 25 September 2021 07:31
Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu

Sabtu, 25 September 2021 07:24
Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat

Jum’at, 24 September 2021 20:46
Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau

Jum’at, 24 September 2021 20:07
HUT Provinsi Kepri ke 19, BNI Serahkan Bantuan Mobil Transfusi Darah

Jum’at, 24 September 2021 19:59
Berjalan Sebulan, PTM Inhu Masih Aman dari Covid-19

Jum’at, 24 September 2021 18:59
Jalin Kemitraan, BRI Cabang Duri Semeja Bareng Wartawan

Jum’at, 24 September 2021 18:15
Loncati Pagar, Petugas Rutan Pekanbaru Gagalkan Upaya Pelarian Tahanan

Jum’at, 24 September 2021 17:41
Petugas Rutan Kelas I Pekanbaru Gagalkan WB Percobaan yang Coba Melarikan Diri

Jum’at, 24 September 2021 17:38
Berencana Dirikan BUMD Bidang Agro, Kabiro Ekonomi Sumbar Kunjungi PT SPR



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 26 Juli 2021 16:45
DPRD Riau Minta Telaah Bersama SIPD

Mengantisipasi tak terealisasinya SIPD Riau, Dewan berharap ada telaah bersama pihak terkait.

Riauterkini-PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menilai ada hal yang rumit tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Diharapkan ada telaah bersama dari konteks identifikasi sehingga tidak menjadi kendala ketika tidak terealisasi.

Fajar Tejo Nuswantoro dalam bangda.kemendagri.go.id, diakses Minggu (25/7/21) menjelaskan, SIPD ini berkaitan dengan hasil pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan beberapa dasar hukum.

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); serta 4) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri 005/4712/Bangda tanggal 17 Oktober 2016 perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan di Provinsi Riau dinilai rumit, lalu, apakah kondisi ini hanya di Provinsi Riau saja, tentu tidak. Di sejumlah provinsi di Indonesia juga mengalami hal yang sama.

Frans Diona dan Utami Paradina, dalam penelitiannya berjudul Impelementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah, dipublikasikan ejournal.ipdn.ac.id, diakses Minggu (25/7/21) mendapatkan hasil, bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD pada salah satu provinsi di Indonesia.

Selain itu, belum maksimal peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data.

Saran dari penelitian ini antara lain perlunya komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan program SIPD. Pemerintah perlu juga menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif untuk Dinas Instansi yang tidak mendukung program SIPD.

Sementara itu, di Provinsi Riau, SIPD telah disosialisasikan sejak tahun 2017. Dalam bappedaprov.riau.go.id, diakses Minggu (25/7/21) telah dilakukan pengelompokan, untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam penginputan data SIPD dan menghindari overload pengguna SIPD dari seluruh Indonesia baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Terdapat beberapa usulan dan saran dari perangkat daerah, defenisi operasional untuk setiap elemen data SIPD agar dapat menggambarkan kondisi daerah yang sesungguhnya.

SIPD ini terus bergulir, DPRD Provinsi Riau kembali memberi penekanan, dalam media sosial resmi Humas DPRD Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau dan Forkopimda terkait tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia secara virtual, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Kamis (22/07/2021) lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar serta Forkopimda Provinsi Riau serta OPD-OPD terkait.

Syamsuar menjelaskan ada 4 arahan presiden yang perlu dilaksanakan di antaranya seperti :, 1. Menyeimbangkan strategi penanganan dampak kesehatan dan ekonomi secara beriringan; 2. Arahan presiden dan mendagri kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan dana alokasi umum untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19;

3. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara serius, bersama-sama dan berimbang mengalokasikan anggaran untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah pada APBD masing-masing; 4. Pemerintah pusat beserta lembaga pengawas mengikuti dan memantau pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, terutama anggaran Covid dan juga non Covid-19.

“Arahan presiden kalau lancar kegiatan tentunya akan mempengaruhi ekonomi di masing-masing daerah. Perlu di ketahui saat ini ada tiga daerah di Riau yang mengalami penuruan ekonomi yaitu Kota Pekanbaru, Bengkalis dan Dumai. Harapan kita kelak ketiga ini bisa meningkat pertumbuhan ekonominya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto mengatakan, identifikasi persoalan APBD harus ada pembicaraan penerapan SIPD karena di DPRD dan Pemprov ada beberapa pembahasan yang cukup rumit berkaitan dgn SIPD.

“Saya pikir perlu di telaah bersama dari konteks identifikasi sehingga SIPD tidak lagi menjadi kendala Ketika tidak terealisasi,” jelas Hardianto.(Advertorial Humas DPRD Riau/noprio sandi)

Loading...


Berita lainnya..........
- DPRD Riau Bicara Pandemi Covid-19
- DPRD Riau Terima Kunker DPRD Kabupaten/Kota, Sumbar dan Sumut
- Jambi dan Sumbar Jadi Lokasi Kunjungan Observasi DPRD Riau
- DPRD Riau Mencari Titik Terang Bankeu Khusus RLH
- Mendadak, DPRD Riau Kuntil Kesejumlah Perusahaan dan Rohil
- DPRD Riau RDP Dengan Sejumlah Mitra Kerja
- Advertorial DPRD Riau,
DPRD Riau Lakukan Kunker Keberbagai Tempat

- Webinar Nasional Program CSR PT CPI,
Sandiaga Uno: Cherish Harus Lahirkan Ide-Ide Baru

- ApresiasiKontribusi PT CPI di Riau,
Calvron Anugerahkan Lancang Kuning Award

- Korem 031/WB dengan SKK Migas-PT CPI Kembangkan Program Babinsa Berbakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com