Visi Kabupaten Bengkalis : Tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera, mandiri dan bertaqwa melalui perwujudan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom terbaik di Indonesia tahun 2015


12/05/2019 10:28
Sanksi Potong TPP, 11 Persen Penyelenggara Negara Bengkalis "Tidak Patuh" Sampaikan LHKPN ke KPK

10/05/2019 19:27
Komitmen Pemkab Bengkalis Perangi Berita Hoax Ala Diskominfotik

8/05/2019 09:23
Safari Ramadhan, Bupati Bengkalis Janji Honor Guru Madrasah, Imam Masjid dan Ketua RT/RW akan Dinaikkan

7/05/2019 10:11
Buka Pasar Takjil, Bupati Bengkalis Ingatkan Pedagang Jaga Kesehatan Makanan

4/05/2019 20:14
Tampung Aspirasi, Bupati Bengkalis Blusukan ke Kedai Kopi

25/04/2019 21:27
Usulkan Masuk RPJMN 2020-2024, Pemkab Bengkalis Komitmen Tangani Abrasi Pulau Terdepan

24/04/2019 07:15
133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K

13/04/2019 08:00
Peletakan Pancang Pertama DIC, Bupati Bengkalis Komit Bangun Insfrastruktur Adil dan Merata

5/04/2019 08:58
Serahkan SK, Bupati Bengkalis Tegaskan 252 CPNS Wajib Jalani Uji Coba

19/03/2019 11:38
TP4D Akan Kawal 12 Proyek Strategis di Bengkalis

4/03/2019 18:16
Disambut Sekda, Ini Arahan Kepala BNBP Ketika Ikuti Rakor Kesiapsiagaan Ancaman Karhutla

21/02/2019 08:17
237 Honorer Lulus Administrasi P3K  Pemkab Bengkalis

11/02/2019 09:18
Bengkalis Berharap Pengelolaan Pajak P3 Diserahkan ke Daerah

8/02/2019 10:37
2019, Bengkalis Tanggung Premi Kesehatan 64.685 Jiwa

30/01/2019 10:29
Kosong, Bupati Bengkalis Tunjuk Dua Pejabat jadi Plt Kadis dan Kaban

  Ahad, 12 Mei 2019 10:28
Sanksi Potong TPP, 11 Persen Penyelenggara Negara Bengkalis "Tidak Patuh" Sampaikan LHKPN ke KPK

Ratusan penyelenggara negara di Bengkalis terncam dipotong TPP-nya. Sanksi atas ketidak-patuhan serahkan LHKPN ke KPK.

Riauterkini-BENGKALIS- Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY menyebutkan, bahwa 88,6% pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sedangkan sebanyak 11,4% atau sekitar 27 dari 228 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis "tidak patuh" menyampaikan laporan sampai batas waktu penambahan yang telah ditentukan. 

"Sudah 88,6% yang sudah menyerahkan LHKPN tinggal 11,4% yang belum atau lebih kurang sebanyak 27 orang ASN. Seluruh kepala perangkat daerah sudah menyerahkan semua," ungkapnya kepada wartawan, Ahad (12/5/19).

Disinggung sanksi yang akan diberikan kepada pejabat negara yang "tidak patuh", ditegaskan Sekda Bustami akan dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang ada, tetap diterapkan dan pertegasannya akan dilakukan secara berangsur-angsur. Bagi penyelenggara negara yang "tidak patuh" tersebut akan dilakukan pemotongan terhadap hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bersangkutan. 

"Atas kebijakan kita. Karena ini yang paling mudah atau instan untuk dimengerti. Dengan pemotongan TPP pejabat penyelenggara negara akan antusias menyampaikan laporan. Kemudian di tahun depan bukan LHKPN saja, tetapi juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sejalan, jadi sanksi itu dari tahun ke tahun akan kita pertegas. Karena sejak terakhir Maret 2019 yang menyampaikan hanya 60% namun setelah informasi pemotongan TPP ini akan dilakukan, menjadi naik hingga April terakhir ini menjadi hampir 90% yang melapor. Untuk laporan tahun 2018 tidak ada lagi penambahan waktu untuk menyampaikan LHKPN. Jadi menyisakan sekitar 11,4% lagi dan ini yang akan dipotong TPP-nya," terangnya.

Untuk diketahui, periode atau penyampaian LHKPN berdasarkan pada berkala, saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Kemudian saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode Perubahan Jabatan, yaitu saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara (PN) setelah berakhir masa jabatan/pensiun.

Dan, batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret?, Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan "tidak patuh".***(dik)

 
Home  |  www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS © 2011