Home > Covid19 >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 September 2021 09:37
Dinas PUPR Riau Diminta Segera Perbaiki Jembatan Sungai Mesjid Dumai

Sabtu, 25 September 2021 09:31
Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua

Sabtu, 25 September 2021 08:57
Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1

Sabtu, 25 September 2021 08:51
Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru

Sabtu, 25 September 2021 08:48
Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang

Sabtu, 25 September 2021 07:37
Jumat Barokah, Jamaah Dhuafa Masjid Ikhlas LBT Dapat Paket Sembako

Sabtu, 25 September 2021 07:31
Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu

Sabtu, 25 September 2021 07:24
Hari Tani, BPP Bantan Salurkan Ratusan Benih dan Sayuran ke Masyarakat

Jum’at, 24 September 2021 20:46
Aliansi Peduli Lingkungan Nagan Raya Aceh akan Adopsi Penanganan Gambut Riau

Jum’at, 24 September 2021 20:07
HUT Provinsi Kepri ke 19, BNI Serahkan Bantuan Mobil Transfusi Darah


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 30 Juli 2021 13:58
Tak Sesuai Ekspektasi, DPRD Minta DLHK Tinjau Ulang Kesepakatan Kontrak Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), mengatakan 70 persen sampah di Pekanbaru dikelola secara ilegal, dan hanya 30 persen sampah yang mampu dikelola oleh pihak swasta yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

RIAUTERKINI. PEKANBARU- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), mengatakan 70 persen sampah di Pekanbaru dikelola secara ilegal, dan hanya 30 persen sampah yang mampu dikelola oleh pihak swasta yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

Hal ini mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, sebagai leading sector DLHK diminta mengkaji ulang kontrak yang sudah disepakati, dan melakukan evaluasi.

‘’Tentu ini tidak sesuai dengan ekspaktasi, DLHK harus melakukan kajian kontrak terhadap dua perusahaan sebaai operator sampah Pekanbaru,’’ kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar kepada wartawan. .

Disebutkan, pengelolaan sampah yang mampu di kelola oleh pihak ketiga hanya 30 persen dari dua zonasi yang diserahkan, sementara 70 persen di swakelola secara mandiri oleh masyarakat tempatan.

"Jelas ini sudah menghambur-hamburkan uang daerah. Kita minta DLHK tanggungjawab. Dari awal kita tidak setuju kalau pengelolaan sampah ini dikelola oleh swasta," kata politisi PDIP ini.

Ditegaskan Robi, sejak lelang pengelolaan sampah, kalangan legislatif terutama Komisi IV yang membidangi tidak menyetujui sampah dikelola oleh swasta dan meminta dikelola secara swakelola dengan dikendalikan oleh Lurah dan Camat dan melibatkan masyarakat tempatan.

‘’Ini jelas akan jauh lebih menguntungkan Pemko ketimbang diswastakan, terbukti dari apa yang disampaikan oleh DLHK sendiri,‘’ ujarnya.

Menurutnya, kalau dikelola secara swadaya, Pemko Pekanbaru tidak akan rugi uang sampai begitu banyak seperti sekarang ini. Kalau sampah ini hanya dikelola 30 persen oleh swasta, ini sudah tak beres. ‘’Untuk apa kita anggarkan begitu besar, sementara tidak mampu memenuhi harapan masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu, Robin meminta agar kontrak kerjasama pengelolaan sampah di Pekanbaru ditinjau ulang. Sebab, pelaksanaan harus sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati. .

"Kalau mereka hanya mengangkut 30 persen saja, dibayarkan juga dengan jumlah persentase yang mereka angkut itu. Ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Jangan pekerjaan hanya 30 persen yang dibayar 100 persen, ini tentu menjadi masalah nanti,’’ ungkapnya.

Terhadap persoalan ini, disebutkan Robin, sudah terjadi sejak Maret, vendor sampah belum mampu menunjukkan kinerja yang baik untuk pengelolaan sampah Pekanbaru. ‘’Keluhan masyarakat banyak, sampah masih ada dimana-mana dan merusak wajah kota Pekanbaru,’’ ujarnya.

Untuk itu dia juga menyarankan, supaya dua perusahaan pengelola sampah harus mampu merangkul pengangkut mandiri yang selama ini dianggap sebagai penghalang untuk dapat memenuhi kuota sampahnya. ‘’Harus mampu merangkul pengelola mandiri itu, ajak Kerjasama. Jika tidak mampu tentu sikap tegas dari DLHK lagi mengambil kebijakan,’’ tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala DLHK Marzuki saat dikonfirmasi mengatakan,untuk dua wilayah yang di pihak ketigakan itu Zona I dilakukan oleh PT Godang Tua Jaya. Dan Zona 2 PT Samhana Indah. Dari tidak capainya ekspaktasi pengangkutan sampah in, pihaknya membayarkan seberapa jumlah sampah yang tertimbang saja.

‘’Jadi saat ini memang, tidak dari anggaran yang ada itu dibayarkan ke vendor sampah itu, akan tetapi dibayarkan dengan jumlah yang tertimbang di TPA saja. Tentu ini yang rugi vendor itu sendiri,’’ ungkap Marzuki.

Oleh karena itu, untuk agar dapat memenuhi ekspaktasi pihaknya juga mendorong supaya vendor ini dapat membangun komunikasi dengan pengangkut mandiri itu agar dapat masuk ke sumber sampah yang selama ini dikelola mandiri.

‘’Kami sudah mendorong untuk adanya kerjasama antara vendor dengan pengangkut sampah secara mandiri itu,’’ harapnya.***(Parlementaria)

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun

Loading...


Berita Covid19 lainnya..........
- Walikota: Pekanbaru Mendekati Indikator PPKM Level 1
- Kadiskes Pekanbaru: Tinggal 7 Kelurahan Zona Merah di Pekanbaru
- Sembuh 9, Pasien Positif Covid-19 Kuansing Bertambah 3 Orang
- Cegah Penukaran COVID-19, DWP Kota Pekanbaru Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Maharatu
- Berjalan Sebulan, PTM Inhu Masih Aman dari Covid-19
- Meski Diundur, GAPKI Riau Komitmen Dukung Program Vaksinasi Sektor Perkebunan
- Sembuh 2, Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Bertambah 5 Orang
- PT NSK Bersama Kodim 0301 Bukit Barisan Gelar Vaksin Masal
- Sembuh 7, Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Bertambah 10 Orang
- Terapkan Prokes dengan Ketat, Pelatihan Public Speaking IMM PK Hisyam Berlangsung Sukses
- Tim Yustisi Covid-19 Inhil SIdang di Tempat 3 Pelanggar Prokes
- Disupport Mabes Polri dan Polda Riau, UMRI Kembali Gelar Vaksinasi untuk 4.000 Peserta
- Warga Binaan Lapas Pekanbaru Diberi Vaksin Dosis Kedua
- Bupati Kuansing Tinjau Sekolah Tatap Muka di Muaro Sentajo
- Disdag Bengkalis Bina dan Latih UMKM Menghadapi Pandemi Covid-19
- Tinjau Proses Belajar Tatap Muka, Bupati Kuansing Tekankan Patuhi Prokes
- Sembuh 6, Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Bertambah 5  Orang
- PT IIS Kebun Ukui Dukung Kelompok Ternak, di Tengah Pandemi
- Waka Polres Bengkalis Lepas Tim Edukasi Prokes Covid-19 dan Tertib Lalin
- Sembuh 6, Pasien Positif Covid - 19 Kuansing Bertambah 3  Orang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com