30/04/2019 08:55
Paripurna DPRD, Pemkab Bengkalis Usulkan Penyertaan Modal Rp30 M ke BSP

28/04/2019 09:07
DPRD dan Pemkab Bengkalis Komitmen Atasi Perdagangan Perempuan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

22/03/2019 09:55
Tahun Keempat Kepemimpinan Amril Mukminin, Dewan Desak Realisasi Capaian RPJMD 2016-2021 Bengkalis

19/03/2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

12/03/2019 16:22
DPRD Bengkalis Sahkan 16 Propemperda 2019

6/03/2019 07:40
Dewan Desak Kontraktor 13 Proyek Strategis Bengkalis Segera Lakukan Pekerjaan

27/02/2019 21:01
Ap

1/08/2017 17:15
DPRD Bengkalis Sarankan Seluruh Proyek OPD Tayang di ULP

30/07/2017 13:42
Hari Jadi ke-505 Bengkalis DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

20/12/2016 06:51
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2017 Sebesar Rp3,69 Triliun

13/12/2016 12:50
DPRD-Pemkab Teken KUA-PPAS, RAPBD Bengkalis 2017 Estimasinya Rp3,7 Triliun

19/11/2016 16:06
Inilah Penyebab Berkurangnya APBD Bengkalis 2016

19/11/2016 15:25
DPRD Bengkalis Sahkan APBD Perubahan 2016 Rp4,056 T

19/10/2016 09:44
DPRD Bengkalis Sahkan Perda RPJMD 2016-2021

28/09/2016 06:41
DPRD Bengkalis Terima Tiga Ranperda

  Ahad, 28 April 2019 09:07
DPRD dan Pemkab Bengkalis Komitmen Atasi Perdagangan Perempuan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Riauterkini-BENGKALIS- Komisi IV DPRD Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen atasi perdagangan perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam rangka keseriusan itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan, Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Haryanto dan anggota bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan utusan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis berkunjung Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) Kota Batam, Jum'at  (26/4/19) lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencari informasi terkait maraknya perdagangan perempuan dan anak, karena Kota Batam merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan peraturan-peraturan terkait permasalahan tersebut.

Mewakili DP3A Kabupaten Bengkalis, Hj. Yusnani dan Wasiah, dan dari Dinsos Kabupaten Bengkalis Ismi Susanti.

Kunjungan Komisi IV bersama dinas terkait disambut oleh Sekretaris P3APPKB Kota Batam, Dra. Diah Sri Purwanti, Kabid PPKK Yohana Rumetri, Kasi Pengasuhan, Alternatif, Pendidikan dan Budaya, Roswita dan Hasriah Kasi Data Informasi Perempuan dan Anak di Gedung Dinas Bersama Kota Batam.

Kesempatan ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan mengatakan, di Pulau Bengkalis sendiri ada beberapa kali kasus dimana TKW yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini perlu penanganan serta pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemda saat ini juga sedang berupaya untuk menjadikan Bengkalis sebagai Kota Layak Anak.

"Masukan dan penjelasan yang kami dapat nantinya akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan anggaran, kegiatan dan mendukung program-program dinas terkait," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris P3APPKB Kota Batam, Dra. Diah Sri Purwanti menyebutkan, Kota Batam sendiri sudah tidak asing lagi dengan perdagangan perempuan. Berdasarkan penjelasannya, Batam bukanlah tujuan untuk trafficking tetapi hanya tempat singgah bagi pelaku untuk memberangkatkan korbannya. Selain itu, ia mengakui bahwa Kota Batam hanya menangani masalah TKW yang dipulangkan dari Malaysia dengan berbagai masalah.

Untuk menanganinya, Kota Batam membentuk tim gugus tugas yang bekerja sama dengan dinas terkait, misalnya Dinas Sosial, Imigrasi, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Kementerian Agama, PKK dan lainnya yang berjumlah sekitar 30 dinas.

Kemudian terkait Kabupaten/Kota Layak Anak, Kasi Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya, Roswita menjelaskan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis sama dengan yang dilakukan di Kota Batam. Kota Batam sejak tahun 2012 telah membentuk Kelurahan Layak Anak, dan baru-baru ini membentuk Komisi Pengawasan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Yusnaini dari DP3A Kabupaten Bengkalis  menyampaikan, bahwa di Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan banyak cara dalam rangka perlindungan perempuan dan anak termasuk pembentukan Satgas, tetapi Satgas memiliki kemampuan yang terbatas. Kecamatan Mandau dan Pinggir merupakan penerima kasus terbesar kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk pelecehan anak, prostitusi dan pornografi.

Katanya, dibutuhkan solusi untuk kasus-kasus tersebut karena kasus sangat mengkhawatirkan.

"Kemudian, untuk menjadikan Kota Layak Anak, harus di buat regulasi/payung hukum yang kuat. Dan sudah ada wacana untuk membuat Perda dan diharapkan kepada dewan dapat mendukung program ini," ungkap Hj. Yusnani.

Di Kota Batam untuk penanganan kasus disesuaikan dengan kebutuhan, untuk penanganan pelaku dan korban P3APPKB bekerja sama dengan Dinsos dan Polres. Anak-anak yang melakukan kejahatan seksual akan dilakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, keluarga dan penegak hukum terkait penanganannya. Pelaku bisa saja dimasukkan ke pesantren atau panti sosial atau sesuai dengan kesepakatan.

Diakhir pertemuan Ketua Komisi IV Sofyan bersama Anggota berharap agar diskusi yang dilakukan bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terhadap penanganan kasus perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bengkalis.***(dik/rls)

Foto : Komisi IV DPRD bersama dinas terkait lakukan kunjungan ke Kota Batam dalam rangka komitmen mengatasi perdagangan perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak.

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012