30/04/2019 08:55
Paripurna DPRD, Pemkab Bengkalis Usulkan Penyertaan Modal Rp30 M ke BSP

28/04/2019 09:07
DPRD dan Pemkab Bengkalis Komitmen Atasi Perdagangan Perempuan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

22/03/2019 09:55
Tahun Keempat Kepemimpinan Amril Mukminin, Dewan Desak Realisasi Capaian RPJMD 2016-2021 Bengkalis

19/03/2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

12/03/2019 16:22
DPRD Bengkalis Sahkan 16 Propemperda 2019

6/03/2019 07:40
Dewan Desak Kontraktor 13 Proyek Strategis Bengkalis Segera Lakukan Pekerjaan

27/02/2019 21:01
Ap

1/08/2017 17:15
DPRD Bengkalis Sarankan Seluruh Proyek OPD Tayang di ULP

30/07/2017 13:42
Hari Jadi ke-505 Bengkalis DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

20/12/2016 06:51
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2017 Sebesar Rp3,69 Triliun

13/12/2016 12:50
DPRD-Pemkab Teken KUA-PPAS, RAPBD Bengkalis 2017 Estimasinya Rp3,7 Triliun

19/11/2016 16:06
Inilah Penyebab Berkurangnya APBD Bengkalis 2016

19/11/2016 15:25
DPRD Bengkalis Sahkan APBD Perubahan 2016 Rp4,056 T

19/10/2016 09:44
DPRD Bengkalis Sahkan Perda RPJMD 2016-2021

28/09/2016 06:41
DPRD Bengkalis Terima Tiga Ranperda

  Ahad, 5 Mei 2019 10:38
Pansus Ranperda Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Konsultasi ke Biro Kesra Setda Provinsi Riau

Riauterkini-BENGKALIS- Setelah terbentuk, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pembiayaan Transportasi Haji Daerah yang diketuai oleh H. Abi Bahrun, Wakil Ketua Hj. Aisyah, serta anggota Zuhandi, Syaukani, Syahrial, dr. H. Fidel Fuadi, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Irmi Syakip Arsalan, Pipit Lestari dan H. Mawardi melakukan konsultasi ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Riau, Kamis (2/5/19) lalu.

Konsultasi dilaksanakan guna mendapatkan masukan dan penjelasan terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berupa pembiayaan, medical check up, akomodasi serta transportasi untuk jamaah calon haji tahun ini. Pertemuan diterima oleh Kepala Biro Kesra H. Masrul Kasmy beserta jajarannya di ruang rapat lantai dua.

Masrul Kasmy menjelaskan hal yang paling penting bahwa ada dasar hukum yang mengatur terkait penyelenggaraan Embarkasi jemaah haji yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pada pasal 35 menyebutkan yang pertama transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan yang kedua ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

"Berdasarkan yang kami ketahui untuk wilayah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menangani pembiayaan transportasi jemaah haji dari Kabupaten/Kota menuju ke Embarkasi haji. Seluruh hal yang berkaitan dengan transportasi haji dihitung dari pemberangkatan. Boleh dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota, kemudian dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi", ujar Masrul.

Masrul melanjutkan, langkah yang diambil Bengkalis untuk membuat Peraturan Daerah agar pembiayaan jemaah haji ini memiliki payung hukum yang menaunginya sudah tepat. Sehingga proses penganggaran dalam pembahasan di DPRD sudah memenuhi persyaratan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang transportasi jemaah haji daerah menyebutkan: (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap transportasi jemaah haji, dan (2) tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi haji jemaah. Artinya pemerintah daerah hanya bertanggung jawab terhadap transportasi, selebihnya merupakan tanggung jawab dari PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) yang telah di SK kan oleh Gubernur. Seluruh proses perjalanan haji dari keimigrasian, medical check up dan lainnya sudah dilakukan di Embarkasi. 

Diketahui pula, berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 untuk wilayah Riau mendapat kuota jemaah haji sebanyak 5.064 orang dan informasi terbaru bertambah lagi sebanyak 295 orang sehingga totalnya sebanyak 5.359 orang.

"Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menginginkan agar jemaah haji khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis mendapatkan fasilitas terbaik. Kami meminta pencerahannya terkait payung hukum agar kami di daerah bisa menganggarkan juga terkait akomodasi jemaah haji," ungkap H. Abi Bahrun.

Masrul Kasmy menjawab, berkaitan dengan berbagai fasilitas jemaah haji merupakan kewenangan dari Kementerian Agama  melalui PPIH, karena hal ini berkaitan dengan wilayah. Contohnya jemaah haji yang berbeda-beda kloter akan rumit mengatur pengangkutannya. Hal-hal diluar transportasi ini sudah dijamin oleh PPIH dan diberikan pelayanan terbaiknya.

BPKAD Provinsi Riau menegaskan pada dasarnya Provinsi Riau sebelumnya juga pernah mencantum biaya-biaya lain diluar transportasi, namun perjalanan di pembahasan, Menteri Dalam Negeri tidak membenarkan terkait biaya-biaya tersebut, hanya undang-undang yang mengatur biaya transportasi dibenarkan. Biaya lain-lain yang ingin dianggarkan tergantung kebijakan dari Kepala Daerah, bisa berupa Perda atau Perbub.

Hadir juga dalam pertemuan Kepala bidang pengelola keuangan daerah Fajriani Provinsi Riau, Biro Hukum Provinsi Riau Arif Rahman , Kepala Bagian Keagamaan Kesra Provinsi Riau Rudi Hartono, Bagian Hukum Kab. Bengkalis Khairul Anwar, dan Kepala Bagian Kesra H. Hambali.***(dik/rls)

Foto: Terkait teknis pelaksanaan, Pansus Ranperda Pembiayaan Transportasi Haji Konsultasi ke Biro Kesra Setda Provinsi Riau.

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012