30/04/2019 08:55
Paripurna DPRD, Pemkab Bengkalis Usulkan Penyertaan Modal Rp30 M ke BSP

28/04/2019 09:07
DPRD dan Pemkab Bengkalis Komitmen Atasi Perdagangan Perempuan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

22/03/2019 09:55
Tahun Keempat Kepemimpinan Amril Mukminin, Dewan Desak Realisasi Capaian RPJMD 2016-2021 Bengkalis

19/03/2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

12/03/2019 16:22
DPRD Bengkalis Sahkan 16 Propemperda 2019

6/03/2019 07:40
Dewan Desak Kontraktor 13 Proyek Strategis Bengkalis Segera Lakukan Pekerjaan

27/02/2019 21:01
Ap

1/08/2017 17:15
DPRD Bengkalis Sarankan Seluruh Proyek OPD Tayang di ULP

30/07/2017 13:42
Hari Jadi ke-505 Bengkalis DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

20/12/2016 06:51
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2017 Sebesar Rp3,69 Triliun

13/12/2016 12:50
DPRD-Pemkab Teken KUA-PPAS, RAPBD Bengkalis 2017 Estimasinya Rp3,7 Triliun

19/11/2016 16:06
Inilah Penyebab Berkurangnya APBD Bengkalis 2016

19/11/2016 15:25
DPRD Bengkalis Sahkan APBD Perubahan 2016 Rp4,056 T

19/10/2016 09:44
DPRD Bengkalis Sahkan Perda RPJMD 2016-2021

28/09/2016 06:41
DPRD Bengkalis Terima Tiga Ranperda

  Ahad, 12 Mei 2019 09:24
DPRD Nilai Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT. BSP Perlu Analisa Mendalam

Riauterkini-BENGKALIS- Dalam rangka menggali sumber potensi, mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berencana untuk memasukkan penyertaan modal ke PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP). Didasari dengan surat Gubernur Provinsi Riau No. 500/Ekbang/22/12a tanggal 30 April 2019 yang menyebutkan Kabupaten Bengkalis mendapatkan besaran penyertaan modal sebesar 10 % dari Rp300 miliar yaitu, Rp30 miliar ke perusahaan semi plat merah tersebut. 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD kemudian ditindaklanjuti oleh Pansus Penyertaan Modal kepada PT. BSP dengan melakukan konsultasi ke berbagai daerah terkait substansi Ranperda tersebut agar bisa menjadi Perda yang sempurna. 

Setelah beberapa hari yang lalu Pansus berkunjung ke PT. BSP Pekanbaru, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir bersama Pansus Penyertaan Modal PT. BSP diketuai oleh Indrawan Sukmana, Wakil Ketua Daud Gultom, serta anggota Rianto, Ita Azmi, Andrian Prama Putra, Hendri, H. Asmara, Mus Mulyadi, H. Azmi, Susianto, SR, Simon Lumban Gaol, Adihan, Nanang Haryanto, Leonardus Marbun, Zulkifli dan Safrana Fizar konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, guna mendapatkan masukan dan penjelasan lebih lanjut terkait penyertaan modal tersebut, Kamis (9/5/19) kemarin.

Kepala Seksi Wilayah I Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Gustian Haryanto mengatakan untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD harus dilakukan analisa investasi sesuai dengan aturan yang terdapat di Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.

"Analisa Investasi ini dianggarkan pada APBD, pembuatan dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh pihak ketiga, bukan BUMD ataupun Pemda. Bisa akademisi atau konsultan independen. Analisa inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran penyertaan modal pada BUMD tersebut," ungkap Gustian.

Penyertaan modal tersebut dikatakannya tidak boleh serta merta dilakukan, harus terukur sesuai peraturan yang ada. Analisa investasi dan naskah akademis dinilai sebagai dokumen penting dalam proses Ranperda Penyertaan Modal. Jika kedua hal tersebut sudah dilengkapi baru Ranperda tersebut bisa disahkan.

Hadir dalam pertemuan dari BPKAD Bengkalis Arlis, Kabag Ekonomi Aulia, Sekretaris DPRD Bengkalis Radius Akima, dan Kabag Umum Setwan Samiran.***(dik/rls)

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012