30/04/2019 08:55
Paripurna DPRD, Pemkab Bengkalis Usulkan Penyertaan Modal Rp30 M ke BSP

28/04/2019 09:07
DPRD dan Pemkab Bengkalis Komitmen Atasi Perdagangan Perempuan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

22/03/2019 09:55
Tahun Keempat Kepemimpinan Amril Mukminin, Dewan Desak Realisasi Capaian RPJMD 2016-2021 Bengkalis

19/03/2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

12/03/2019 16:22
DPRD Bengkalis Sahkan 16 Propemperda 2019

6/03/2019 07:40
Dewan Desak Kontraktor 13 Proyek Strategis Bengkalis Segera Lakukan Pekerjaan

27/02/2019 21:01
Ap

1/08/2017 17:15
DPRD Bengkalis Sarankan Seluruh Proyek OPD Tayang di ULP

30/07/2017 13:42
Hari Jadi ke-505 Bengkalis DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

20/12/2016 06:51
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2017 Sebesar Rp3,69 Triliun

13/12/2016 12:50
DPRD-Pemkab Teken KUA-PPAS, RAPBD Bengkalis 2017 Estimasinya Rp3,7 Triliun

19/11/2016 16:06
Inilah Penyebab Berkurangnya APBD Bengkalis 2016

19/11/2016 15:25
DPRD Bengkalis Sahkan APBD Perubahan 2016 Rp4,056 T

19/10/2016 09:44
DPRD Bengkalis Sahkan Perda RPJMD 2016-2021

28/09/2016 06:41
DPRD Bengkalis Terima Tiga Ranperda

  Jum’at, 14 Juni 2019 11:14
Soal Zonasi PPDB 2019/2020, Komisi IV DPRD Bengkalis Konsultasi ke Disdik Riau

Riauterkini-BENGKALIS- Sehubungan dengan penerimaan siswa baru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang akan segera dimulai, tentunya perlu adanya informasi yang jelas menyangkut syarat dan tata aturan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019-2020. Untuk itu, Komisi IV DPRD Bengkalis yang dipimpin oleh Wakil Ketua Nanang Haryanto beserta anggota menyambangi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (13/6/19) kemarin. Rombongan Komisi IV diterima oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan dan Pendidikan, Disdik Riau, Hendri Anof.

"Pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB menjadi dilema tersendiri di masyarakat, karena banyak anak-anak yang tidak termasuk dalam wilayah zonasi tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya khususnya di Kecamatan Mandau, Bengkalis," ujar Nanang Haryanto.

Nanang melanjutkan, bahwa Komisi IV selalu mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena hal itu sangat penting dilakukan demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Komisi IV berkeinginan mencari solusi sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut dari tahun ketahun.

Kemudian Komisi IV berharap, agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten Bengkalis agar dapat berkoordinasi dengan DPRD Bengkalis untuk mencari solusi menyangkut masalah zonasi tersebut. 

"Selain itu, kami telah menyuarakan untuk penambahan SMA di Duri. Karena ada beberapa kelurahan yang tidak memiliki SMA. Akses jalan yang tidak bagus tentunya menyulitkan anak-anak menuju sekolah yang lebih jauh," tambah anggota Komisi IV, Abi Bahrun.

Mengenai koordinasi yang disebutkan oleh Komisi IV, Hendri Anof mengatakan, Disdik Provinsi Riau sangat mendukung, hal ini bertujuan agar sistem penerimaan siswa baru lebih teratur dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang merata.

Disdik Provinsi Riau juga sepakat atas usulan yang disampaikan oleh Komisi IV untuk melakukan pertemuan dengan kepala sekolah di Mandau bersama DPRD dan Disdik Bengkalis untuk mengkoordinasikan secara bersama menyangkut aturan dan teknis PPDB 2019-2020 agar masalah-masalah yang terjadi menyangkut sistem zonasi dapat teratasi sebelum PPDB tersebut dilaksanakan.

"Kami berharap hasil musyawarah mengenai jadwal pertemuan dengan kepala sekolah ini dapat segera terlaksana. Agar segala aturan dan teknis penerimaan siswa baru di Kecamatan Mandau dan sekitarnya dapat disampaikan secara langsung dan diharapkan pula masalah-masalah yang terjadi serta isu-isu yang berkembang dapat diminimalisir," ujar Nanang lagi.

Harapan orang tua anak-anak untuk dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik menjadi sebuah tanggung jawab bersama oleh Pemerintah Daerah untuk diwujudkan. Sistem zonasi yang diterapkan harus ada pemerataan dan penyebaran sehingga semua anak mendapatkan peluang dan kesempatan untuk memiliki pendidikan yang sama.***(dik/rls)

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012