Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Juli 2020 18:29
PKS Pelalawan Dukung Ridi - Habibi di Pilkada Pelalawan

Rabu, 15 Juli 2020 18:12
Satu Pasien Sembuh Hari Ini Berasal dari Klaster Palembang

Rabu, 15 Juli 2020 17:39
Nihil Kasus Poisitif, Satu Pasien Covid-19 Dinyatakan Sehat

Rabu, 15 Juli 2020 17:29
Aspekari Riau Kunjungi Poktan Ternak Desa Lahang Baru Inhil

Rabu, 15 Juli 2020 17:27
Diduga Terlibat Karhutla, Jikalahari Laporkan PT Arara Abadi ke Polda

Rabu, 15 Juli 2020 16:42
HUT Adhyaksa ke 60 dan HUT IAD XX 2020, Kajari Pelalawan Taja Baksos

Rabu, 15 Juli 2020 16:36
Sidang Perdana Karhutla PT Adei, Jaksa Bacakan Dakwaan

Rabu, 15 Juli 2020 15:33
64 Kepala SMPN Mundur, Dewan Minta Lapor Jika Mereka Ditekan

Rabu, 15 Juli 2020 15:27
Bertepuk Sebelah Tangan Dengan PKS,
Demokrat Bengkalis Tidak Akan Tinggal Diam


Rabu, 15 Juli 2020 15:08
Nilai Investasi Terbesar di Riau Terbanyak di Dumai


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 19:45
Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD

Polresta Pekanbaru telah periksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru Anton Marciyanto. Pemeriksaan ini terkait dugaan perkara suap yang dilakukan anggota DPRD Riau berinisial NJ.

Riauterkini - PEKANBARU - Anton Marciyanto selaku Ketua KPU Pekanbaru diperiksa Polresta Pekanbaru terkait adanya dugaan kasus suap yang menyeret nama anggota DPRD Riau,NJ kepada oknum Ketua KPPS di Pekanbaru. Ia diperiksa seputaran tugas dan fungsi Ketua KPU termasuk perekrutan KPPS selama tiga jam.

Dijelaskan Anton Marciyanto, Ia dimintai keterangan soalan tupoksi KPU Pekanbaru sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (KPPS). "Kita dimintai keterangan soal tupoksi KPU Kota Pekanbaru sampai dengan KPPS serta proses rekrutmen lembaga adhock itu," Terangnya.

Dalam perkara ini, menurutnya KPU Pekanbaru akan membantu mempwrcepat penyelesaian perkara dengan memberikan keterangan yang memang dibutuhkan. "Kita akan berikan keterangan dan semua kita serahkan kepada pihak kepolisian," paparnya.

Untuk diketahui sebelumnya KPU Pekanbaru juga telah memberikan sanksi kepada Ketua KPPS yang berinisial Is yang dinyatakan melanggar kode etik beberapa waktu lalu. Namun ternyata sanksi yang diberikan secara tertulis saat aksi Aliansi Mahasiswa Riau Bersatu (AMRB) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu itu adalah sanksi akibat memilih anggota KPPS di daerahnya tanpa koordinasi terlebih dahulu. Bukan terkait gratifikasi itu.

"Kalau masalah gratifikasi itu bukan ranah kami karena KPU tidak bisa melakukan proses penyidikan maupun penyelidikan. Kecuali sudah ada putusan dari pihak kepolisian atau Gakkumdu," Jelasnya.

Anton mengatakan, untuk proses hukum terutama soal dugaan suap sudah tepat dilaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya KPU hanya menindaklanjuti saja hasil putusan.

Sementara, pemeriksaan terhadap Ketua KPU ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Awaluddin Syam. "Iya betul, diperiksa kemarin siang. Kita mintai keterangan saja," ujarnya.

Sementara, sebelumnya Awal juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengetahui SK milik Is. "Saat ini kita tengah berkoordinasi dengan KPU untuk mengetahui SK miliknya Is dan meningkatkan ke tahap penyidikan," tambahnya lagi.

Lanjutnya, SK tersebut merupakan dokumen penting agar petugas dapat meningkatkan ke tahap penyidikan. Sementara, dalam kasus ini baik penerima maupun pemberi dapat dijerat dengan pidana korupsi. "Ini kan menggunakan Undang-undang pidana korupsi, gratifikasi. Baik pemberi dan penerima merupakan tersangka pidana. Dan itu prosesnya harus gelar di Polda Riau," katanya.

Hingga saat ini jelas Awal, pihaknya telah memeriksa empat saksi dalam perkara ini. Namun, dua saksi lainnya hingga kini belum pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka adalah orang yang diduga memberikan uang suap tersebut

"Tidak hadir, tidak masalah. Tidak menjadi hambatan dalam penyelidikan. Nanti bisa kita panggil paksa kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan," terangnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sidang Perdana Karhutla PT Adei, Jaksa Bacakan Dakwaan
- "Jajan" PSK Pakai Uang Palsu, Pria di Pekanbaru Ini Dikerangkeng
- Seorang Istri di Pelalawan, Pergoki Suami Gauli Putri Kandungnya
- Jadi Kurir Sabu, Dua Warga Sumut Diamankan Polres Pelalawan
- Terpeleset Saat Bermain di Turap Sungai Kuantan, Siswa SMP di Teluk Kuantan Hilang
- Polres Siak Sita Ratusan Tual Kayu Diduga Hasil Tindak Pidana Ilegal Logging
- Diupah Rp90 Juta, Polres Bengkalis Ringkus Tiga Kurir Sabu 14,58 Kg
- Polres Bengkalis Ringkus Kurir Sabu di Pangkalan Jambi
- Penipu Modus BIN Gadungan Ditangkap Polda Riau
- Polresta Pekanbaru Ringkus Duet Pengedar Narkoba Bersenjata Api
- Dipastikan Bukan Penderita Corona, Mayat Pria Tergeletak di Tepi Jalan di Pelalawan
- Hindari Tabrakan, Sebuah Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Parit
- Polda Riau Sita 15,8 Kilogram Sabu di Pelabuhan Roro Dumai
- Jadi Saksi, Ketua DPRD Riau Diingatkan Hakim Ancaman Pidana Keterangan Palsu
- Sidang Perdana Kebakaran Lahan PT Adei di PN Pelalawan Ditunda
- Korban Luka-luka, Jambret Diringkus Polres Bengkalis
- Tragis! Seorang Ibu Muda di Pelalawan Tewas Bakar Diri
- Tiga Pejabat Sekwan Rohil Terjerat Korupsi Dana Publikasi Media Diadili
- Dipindah KPK ke Pekanbaru, Bupati Bengkalis Nonaktif Tiba dengan Tangan Diborgol
- Lahan Terbakar, Polda Riau Tetapkan PT DSI Sebagai Tersangka


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com