Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 4 Juni 2020 17:51
Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah

Kamis, 4 Juni 2020 17:08
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana 1ON+ Dengan Bonus Kuota Melimpah

Kamis, 4 Juni 2020 16:35
Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP

Kamis, 4 Juni 2020 16:17
Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS

Kamis, 4 Juni 2020 14:45
Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif

Kamis, 4 Juni 2020 13:53
Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri

Kamis, 4 Juni 2020 13:47
Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla

Kamis, 4 Juni 2020 13:43
Warga Diterkam Harimau, BBKSDA Turunkan Tim ke Bengkalis

Kamis, 4 Juni 2020 13:37
Kabupaten Inhu Siap Menyongsong New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 13:16
Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 19 Agustus 2019 08:38
Praktisi Hukum Menduga Ada Kejanggalan Dokumen Pemenang Proyek Perpustakaan Kuansing

Praktisi hukum menyarankan aparat terkait memeriksa dokumen pemenang tender proyek Perpustakaan Kuansing. Diduga ada kejanggalan.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Zubirman, SH praktisi hukum Kuansing meminta aparat penegak hukum memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen proses lelang Perpustakaan yang diduga direkayasa.

"Dokumen yang kita maksud ini seperti Curriculum Vitae atau SKT maupun SKA. Apakah kompetensinya sesuai dengan pengalaman yang diminta atau hanya rekayasa," ujar Zubirman, Senin (19/8/2019) di Telukkuantan.

Zubirman menyebutkan, SKT ini adalah Sertifkat Keterampilan Kerja sedangkan SKA merupakan Surat Keahlian. Dalam setiap penawaran persyaratan ini menurutnya diminta dan boleh dikatakan wajib sebagai kelengkapan.

"Apa sebab, karena ini menyangkut dengan pengalaman pihak penawar yang keahliannya benar-benar teruji dalam melaksanakan pekerjaan proyek," kata Zubirman.

Setidak-tidaknya SKA dan SKT yang dimiliki pihak penawar ini berpengalaman selama 5 tahun. Maka kata Zubirman persyaratan ini perlu ditelusuri apakah benar-benar tidak terjadi rekayasa kepemilikan.

"Karena, dari informasi yang kita peroleh SKA dan SKT diduga hanya dipinjam sehingga kita juga menduga dokumen ini direkayasa. Mana ada orang yang sama mempunyai pengalaman yang sama sebanyak itu," sebut Zubirman.

Zubirman mencontohkan, misalkan pernah bekerja pada paket A dan pernah bekerja pada paket B di Dinas yang sama. Untuk memastikan benar atau tidaknya, maka kata Zubirman pihak panitia atau ULP wajib melakukan konfirmasi ke Dinas terkait dimana pelaksana ini pernah mengerjakan proyek dimaksud.

Sebab, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 panitia wajib memeriksa personil dan peralatan. Jika panitia mengatakan memang berpengaman maka perlu di cek pengalaman yang dibuat tersebut, dimana saja pengalamannya.

"Maka dari itu, proses lelang ini perlu ditelusuri dan kita minta pihak penegak hukum melakukan pemeriksaan apakah tidak terjadi perbuatan curang," ungkap Zubirman.

Mengapa demikian kata Zubirman, berdasarkan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah melalui UU No 21 tahun 2000 ada beberapa jenis tindak pidana korupsi.

Seperti menerima hadiah/gratifikasi. Perbuatan curang dan suap menyuap. Maka jika dalam proses lelang ini terindikasi demikian dan memenuhi unsur korupsi sehingga penegak hukum wajib menindak lanjutinya.

Terkait proses lelang proyek ini, Kabag Pembangunan Kuansing Andri Yama, selaku penangggungjawab ULP sebelumnya memastikan tidak ada permainan dalam pemenangan proyek ini.

Karena menurutnya, evaluasi berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan rekanan, sehingga perusahaan yang memenuhi syarat lah yang ditetapkan sebagai pemenang.

Sementara pelaksana proyek Jondri Sahwana hingga kini belum mau memberi keterangan sejak dikonfirmasi Senin (12/8/2019) lalu terkait perusahaannya ini.

Perusahaan Arindo Jayatama Raya ini diduga banyak bermasalah seperti tahun 2018 lalu, dugaan gagal beton membangun lantai 2 SDN 018 Koto Taluk. Meskipun dilakukan perbaikan. Namun, besi penahan tak diganti, hanya dilakukan penambahan hal ini juga diakui Kadis pendidikan Jupirman saat itu.* (Jok)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri
- Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla
- Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal
- Cabuli Anak Bawah Umur, Kakek 60 Tahun di Rohul Diciduk Polisi
- Sempat Curhat Motor Mau Dijual, Siswa SMP di Rohul ini Memilih Jalan Salah
- Jaksa Tetapkan Tersangka Keempat Kredit Macet Rp1,2 Miliar PT PER
- Kabur, Dua Napi Lapas Bengkalis Kembali Berhasil Diringkus
- Ibu Pencuri 3 Tandan Sawit di PTPN V Sei Rokan Dijatuhi Hukuman Percobaan
- Lagi, Bandar Narkoba Dibekuk Tim Opsnal Polres Pelalawan
- Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat
- Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis
- Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil
- Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa
- Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul
- Demi Berjudi, Dua Petani di Bengkalis Diduga Nekat Maling Motor
- Dua Unit Rumah di Pinggir, Bengkalis Ludes Dilalap Api
- Pencuri Honda Vario di Rambah Hilir Diciduk Polisi Rohul di Kepenuhan Hulu
- Pelaku Curas di Rambah Hilir Ditangkap Polisi Rohul di Padang Lawas
- Terkena Peluru Nyasar, Seorang Warga Rohil Tewas
- Melawan Usai Mencuri Puluhan Kursi Gereja, Pria di Pekanbaru Ini Ditembak Polisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com