Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 Pebruari 2020 19:40
BUMDes Jangkang Sejahtera, Bantan Serahkan PAD ke Kas Desa Rp68,3 Juta

Kamis, 27 Pebruari 2020 18:07
62,48 Persen Peserta Tes SKD CPNS Rohil Tidak Memenuhi Passing Grade

Kamis, 27 Pebruari 2020 18:03
Minat Kuliah Tamatan SMK di Rohil Tinggi, Namun Terkendala Biaya

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:51
Grand Launching, SIPEKA Dapat Dimanfaatkan Warga Inhu Saat Darurat

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:11
Acara Basolang Kecamatan Bandar Petalangan di Desa Kuala Semuadam

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:06
BI-Polda Riau Tandatangani Pedoman Kerja

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:29
Antisipasi Narkoba, Bupati Inhu Segera Bentuk BNN Kabupaten

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:24
Mitsubishi Motors Kembali Pajang Mobil Unggulan di Living World Pekanbaru

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:20
Warga Curhat Soal Parkir dan Sikap Petugas RSUD Mandau di Medsos

Kamis, 27 Pebruari 2020 15:48
Kirim Utusan, Syamsuar Orang Pertama Daftar Calon Ketua DPD Golkar Riau


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 September 2019 10:01
Lengkapi Gugatan, Posko Pengaduan KorbanAsap Dibuka IKA FH Unri

IKA Fakultas Hukum Universitas Riau membuka Posko pengaduan korban asap. Langkah memperkuat gugatan pada pemerintah terkait bencana asap.

Riauterkini-PEKANBARU - Posko pengaduan korban asap Karhutla Riau sudah dibuka, Rabu (11/9). Lokasinya Sekretariat IKA FH, Kampus FH Unri Gobah. Lokasi pengaduan rencananya nanti bakal ditempatkan di banyak titik. Posko pengaduan ini bakal dibuka untuk sepekan kedepan atau bisa lebih cepat. Salah satunya digunakan untuk melengkapi gugatan Class Action Korban Asap Karhutla Riau atas kelalaian pemerintah.

Mulai dari Presiden, Gubernur Riau dan Bupati, Wali Kota. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IKA Unri, Fitriyanedi SH MKn didampingi Devi Lestari SH (Advokat) dan Sucipto Sihite (Advokat), ditemui di Posko Pengaduan menyebutkan, semakin banyak pengaduan yang masuk, akan semakin baik. Akan memperkuat untuk memenangkan gugatan di pengadilan. Draft gugatan katanya sedag disiapkan.

Semua Alumni Fakultas Hukum yang berstatus pengacara sudah diminta untuk ikut membantu sebagai panggilan moral. Bukti bukti adanya kelalaian pemerintah sudah terkumpul. Pengaduan juga bisa dikontak melalui nomor 082285356253.

"Begitu juga pelapor korban asap. Sudah ada juga. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi rakyat Riau yang melapor. Sehingga kita makin optimis gugatan ini dikabulkan oleh hakim. Sesuai UU, kita menggugat secara class action. Syarat-syarat gugatan sedang dipenuhi. Begitu juga tuntutan," ucapnya.

Di lain tempat, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IKA Unri Ir Fendry Jaswir menambahkan, langkah hukum ini menurutnya tepat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Class Action adalah bagian dari hak masyarakat untuk menuntut haknya sebagai warga negara. Kesehatan, kehidupan yang layak, pendidikan, merupakan hak dasar masyarakat yang wajib diberikan oleh negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, punya kewajiban untuk memenuhi hak dasar rakyat atau masyarakat itu.

"Pemerintah -- mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan seluruh perangkatnya, wajib memenuhi hak masyarakat tersebut. Rakyat punya hak untuk hidup sehat, mengenyam pendidikan, menjalankan aktifitas keseharian (bekerja dan mencari nafkah). Maka, pemerintah wajib bertanggungjawab atas kejadian ini," ucap Fendry.

''Sudah terlalu banyak rakyat dirugikan akan ulah mereka yang membakar lahan dan hutan. Tidak hanya kerugian fisik, moril, tapi juga materil," ujar Fendri Jaswir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bidang Hukum dan Advokasi IKA Unri mengkongkritkan rencana menggugat class action pemerintah. Materi gugatan akan disesuaikan mengacu UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.**(rls)

Keterangan Foto: Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IKA Unri Fitriyanedi SH MKn (tengah), Devi Lestari SH (kanan) dan Sucipto Sihite SH memberikan keterangan dibukanya posko pengaduan korban asap Karhutla Riau, Rabu (11/9).

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Antisipasi Narkoba, Bupati Inhu Segera Bentuk BNN Kabupaten
- Jualan Sabu, Seorang Nenek di Pekanbaru Pasrah Ditangkap Polisi
- 7 Nelayan Rohil Ditangkap Polisi Malaysia, TNI Siap Bantu Polri dan Pemerintah Setempat
- Satu Lagi Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Diserahkan ke Pidsus Kejari Pekanbaru
- Kebakaran Ludeskan Tiga Rumah Warga Duri, Bengkalis
- Tiga Kali Dipanggil Polda Riau, Plt Bupati Bengkalis Masih Mangkir
- Korupsi Dana Hibah, Mantan Anggota DPRD Bengkalis Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Penjara
- Polisi Tangka Pembakar Lahan di Pujud, Rohil
- Polairud Polda Riau Amankan 30 Kubik Meter Kayu Ilegal di Bengkalis
- Simpan Sabu 3 Paket, Rano Karno Dituntut 5 Tahun Penjara
- Pembongkaran TPS di STC Pekanbaru Diwarnai Bentrok Satpol PP Vs Pedagang
- Mayat Tanpa Indetitas di Tapung Dipastikan Bos Tepung Bakso Korban Penculikan
- Polres Bengkalis Temukan Ganja Kering 1,1 Kg di Tepi Selat Bengkalis
- Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Wilayah Tapung Hulu Kampar
- Dua Masih Belia, Polres Pelalawan Tangkap Tiga Jambret
- BC dan Polres Bengkalis Ringkus Pengedar Ganja 950 Gram
- Mobil Dibakar di Kampar, Pengusaha Tepung Bakso Pekanbaru Diduga Diculik
- Polres Bengkalis Musnahkan 17,554 Kg Sabu-sabu dan 9.798 Butir Pil Happy Five
- Belasan Korban Investasi Bodong Melapor ke Ditreskrimsus Polda Riau
- 24 Mess Karyawan Milik PT Arara Abadi di Tualang Terbakar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com