Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 18 September 2019 12:43
Tak Mau Dihukum Dua Kali, Dirut Travel JPW Minta Air Asia Kembalikan Dana Tiket Jamaah Umrah

Dirut Travel JPW berharap tak dihukum dua kali dalam kasus serupa. Karena itu, ia mendesak Air Asia kembalikan uang tiket jemaah umroh.

Riauterkini - PEKANBARU - Direktur Umum (Dirut) Joe Pentha Wisata (JPW), M Yusuf Johansah berharap, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tak jatuhi hukuman dengan perkara yang sama pada medio 2018. Untuk itu, Ia meminta pihak Air Asia selaku rekan kerjasamanya kala itu, mengembalikan dana tiket jamaah umrahnya.

Menurutnya, perkara ini berawal dari melonjaknya jumlah calon jamaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci melalui JPW. Hal ini lantas membuat manajemen harus melakukan blocking tiket minimal 10 bulan sebelum musim pelaksanaan umrah dimulai. Rincian 30 persen dari total harga untuk uang muka, dan harus lunas 40 hari sebelum keberangkatan.

"Dengan kata lain harus mensubtitusi silang penggunaan dana. Jika tidak melaksanakan blocking tiket, dengan intensitas keberangkatan tinggi akan mengancam jadwal keberangkatan jamaah," jelas Johan.

Untuk pengamanan program perjalanan, Johan berinisiatif mencari tambahan atas kekurangan 3.500 lebih seat pesawat antar negara. Apalagi waktu uang tinggal hanya 4 bulan menjelang keberangkatan. Diputuskan mengambil tawaran dari pihak Air Asia X Berhad dengan Block Series +/- 4000 seat.

Untuk kerjasama ini, JPW telah menyerahkan uang $789.000 <789000> dan RM 2.000.000 <2000000> yang tertahan di Air Asia X Berhard di Malaysia. Namun pihak Air Asia membatalkan kerja sama secara sepihak hingga jemaah umrah tak bisa berangkatnya.

Katanya lagi, sampai kasus ini bergulir dua kali di PN Pekanbaru, pihak Air Asia juga tidak pernah dibahas di setiap persidangan. Dana yang disetor juga belum dikembalikan. "Jangan diamkan Air Asia yang menjadi penyebab utamanya. Jangan diamkan kerugian materi anak bangsa yang telah direbut negara lain," tuturnya.

Selain dana yang masih tertahan di Air Asia, Johan juga mengaku mengalami kerugian lainnya. Sepetti disitanya aset kantor PT JPW oleh bank senilai Rp 6.100.000.000 dan good will paper JPW senilai lebih dari Rp 50 miliar. "Hak lain uang tak ternilai harganya adalah masa tahanan yang telah saya jalani. Jika berbicara kerugian materil, saya pribadilah yang paling sangat dirugikan saat ini. Jangankan niat untuk menipu calon jamaah, bahkan terfikirpun tidak pernah terbesit sekalipun," tegasnya.

Johan berharap, PN Pekanbaru tak kembali jatuhi hukuman dikasus yang serupa. "Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuataan hukum tetap," ujar Johan dalam pembelaannya di PN Pekanbaru, baru-baru ini.

Rincinya hal itu sudah diatur dalam pasal 76 KUHP, di mana suatu perbuatan yang sama dan telah diputuskan terhadap seorang terdakwa tidak bisa diulang kembali, "Seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuayan yang sama," ulang Johan.

Pada Mei 2018 silam, Johan diadili oleh majelis hakim PN Pekanbaru atas perkara penipuan ratusan jemaah umrah di JPW. Ketika itu, hakim yang diketuai Abdul Azis menghukum Johan dengan penjara 4 tahun. Dalam masa menjalani hukuman, Johan kembali dilaporkan oleh sejumlah jamaah yang gagal berangkat umrah. Saat ini, kasus bergulir di meja hijau dan menunggu putusan majelis hakim.

"Kasus yang sedang saya hadapi saat ini, terjadi di satu musim penerimaan pendaftaran jamaah yang sama pada kasus sebelumnya yaitu musim keberangkatan 2016/2017 <20162017> dan terjadi ditempat yang sama pula pada kasus sebelumnya, yaitu dikantor PT Joe Pentha Wisata yang bertempat di Jalan Panda 45/27 Sukajadi Pekanbaru," tutur Johan.

Dia menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat membuat surat dakwaan. JPU tidak jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. "Seharusnya saya tidak dapat diadili sepeti ini," tutur Johan.

Johan menjelaskan, PT JPW adalah perusahaan biro perjalanan haji dan umrah yang memiliki legalitas lengkap, yang terdiri dari SK Kemenkumham, SK Umrah Kementrian Agama, Lisensi IATA, izin Pariwisata, dan seluruh legalitas dari Pemko pekanbaru dan Provinsi Riau. Seluruh legalitas itu sudah didapat sejak 2009 silam.

Dalam 10 tahun beroperasi, tidak ditemukan kendala. Lebih dari 10.000 <10000> orang jamaah haji dan umrah yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui JPW. Semua kebutuhan jamaah disisipkan dengan baik, mulai keberangkatan hingga menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Untuk memenuhi itu, administrasi dilakukan secara menyeluruh untuk waktu pemberangkatan yang berbeda beda dengan menggunakan dana yang terdapat di setiap rekening JPW. Dana di rekening itu terkumpul atas proses operasional perusahaan, mulai dana down payment calon jamaah yang telah melakukan pendaftaran untuk musim selanjutnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Rusak HPT dan Bakar Lahan,
Pengusaha Asal Rupat, Bengkalis Segera Diadili

- Korupsi Pembangunan Kantor Lurah di Inhil,
Seorang Kontraktor dan Mantan Camat Divonis 4 dan 1 Tahun Penjara

- Balita Dianggap Rewel di Pekanbaru Dibunuh Ayah Tiri
- Sampai Juni 2020, Polda Riau Terima 50 LP dengan 57 Tersangka Karhutla
- Kejari Bengkalis Musnahkan 13,481 Kg Sabu dan 562 Ponsel Ilegal
- Cabuli Anak Bawah Umur, Kakek 60 Tahun di Rohul Diciduk Polisi
- Sempat Curhat Motor Mau Dijual, Siswa SMP di Rohul ini Memilih Jalan Salah
- Jaksa Tetapkan Tersangka Keempat Kredit Macet Rp1,2 Miliar PT PER
- Kabur, Dua Napi Lapas Bengkalis Kembali Berhasil Diringkus
- Ibu Pencuri 3 Tandan Sawit di PTPN V Sei Rokan Dijatuhi Hukuman Percobaan
- Lagi, Bandar Narkoba Dibekuk Tim Opsnal Polres Pelalawan
- Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat
- Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis
- Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil
- Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa
- Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul
- Demi Berjudi, Dua Petani di Bengkalis Diduga Nekat Maling Motor
- Dua Unit Rumah di Pinggir, Bengkalis Ludes Dilalap Api
- Pencuri Honda Vario di Rambah Hilir Diciduk Polisi Rohul di Kepenuhan Hulu
- Pelaku Curas di Rambah Hilir Ditangkap Polisi Rohul di Padang Lawas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com