Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 6 Juli 2020 17:25
Sekdaprov Riau Diperiksa Jaksa Terkait Dugaab Korupsi Pemkab Siak

Senin, 6 Juli 2020 17:25
Satu Penumpang Positif Covid-19, Maskapai Lion Air Diminta Lakukan Tracing Kontak

Senin, 6 Juli 2020 17:01
Tambahan Satu Kasus Positif Covid-19, Satu Lagi Meninggal Dunia

Senin, 6 Juli 2020 16:47
DPRD Pelalawan Desak Proses Karlahut PT Arara Abadi

Senin, 6 Juli 2020 15:56
Luasan Karhutla Tahun Ini Jauh Berkurang

Senin, 6 Juli 2020 15:32
PHRI Sebut Okupansi Hotel Mulai Mengeliat di Pekanbaru di Tengah Corona

Senin, 6 Juli 2020 14:43
Pimpin Rakor, Gubri Minta Utamakan Pencegahan Tangani Karhutla

Senin, 6 Juli 2020 14:03
Empat Tahun Vakum, Plh. Bupati Bengkalis Kembali Aktifkan Forum CSR

Senin, 6 Juli 2020 12:50
Anak tak Diterima, Puluhan Warga Tegar Geruduk SMAN 4 Mandau

Senin, 6 Juli 2020 11:42
Menjadi Kurir Sabu, Seorang Warga Sorek Dicokok Polisi


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Nopember 2019 17:02
Terbukti Korupsi Kredit Fiktif BRK Rohul, Mantan Kacab dan Tiga Pegawai Divonis Berbeda

Hakim Tipikor PN Pekanbaru nyatakan mantan Kacab dan tiga pegawai BRK terbukti korupsi kredit fiktif. Masing-masing divonis berbeda.

Riauterkini-PEKANBARU- Mantan kepala Bank Riau Kepri (BRK) cabang Dalu Dalu, Rokan Hulu (Rohul) beserta tiga orang staffnya selaku tim analis kredit. Dinyatakan hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Kendati vonis hukuman majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Vonis hukuman terhadap Ardinol Amir, mantan Kacab BRK tetap lebih tinggi dari tiga bawahannya, dan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Ardinol.

Dalam amar putusan pada sidang Rabu (13/11/19) sore. Ardinol Amir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan. Selain hukuman, Ardinol diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 32.400.365.000 atau subsider selama 4 tahun kurungan.

Staff Ardinol selaku tim analis yakni Syaiful Yusri dan Syafrizal masing masing dihukum 5 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider selama 1 bulan. Sementara terdakwa Heri Aulia, dijatuhi hukuman 4 tahun denda Rp 300 juta subsider 1 bulan. Ketiga tim analis kredit ini, tidak dibebankan membayar kerugian negara.

" Perbuatan keempat terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Saut.

Atas putusan vonis tersebut, keempat terdakwa menyatakan pikir pikir. Begitu juga dengan jaksa penuntut.

Sebelumnya, Jaksa penuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Apriliana SH menuntut Ardinol Amir dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan, denda Rp 500 juta subsidier 5 bulan. Ardinol juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 32,4 Miliar atau dapat diganti dengan hukuman kurungan (subsideir) selama 3 tahun 9 bulan.

Tiga tim analis kredit, Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia. Masing masing dituntut 6 tahun penjara denda Rp 300 juta, subsidier 3 bulan. Ketiga terdakwa tidak dibebankan membayar kerugian negara.

Untuk diketahui, perkara yang menjerat keempat terdakwa ini terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Dimana penyaluran kredit yang diduga fiktif itu, berupa kredit umum perorangan yang dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur. Mayoritas para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Pimpinan BRK Cabang Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Belakangan diketahui kredit itu macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit. Sehingga negera dirugikan Rp 32 miliar lebih. ***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sekdaprov Riau Diperiksa Jaksa Terkait Dugaab Korupsi Pemkab Siak
- Menjadi Kurir Sabu, Seorang Warga Sorek Dicokok Polisi
- Edar Ganja, Buruh Asal Dumai Diringkus Polres Bengkalis
- Videonya Viral di Medsos, Polresta Pekanbaru Amankan Pelaku Penganiayaan Driver Ojol
- SIM Internasional Kini Dapat Diurus Secara Online
- Saat Jabat Anggota Dewan, Bupati Bengkalis Disebut Terima Suap Ketuk Palu APBD
- Ketua DPRD Riau Disebut Terima Uang Ketok Palu
- Dua Bandar Narkoba Ditangkap di Pelalawan
- Istri Dikaitkan dengan Kasusnya, Kuasa Hukum Amril Mukminin Sebut Sangat Politis
- Polres Bengkalis Musnahkan 13,5 Kg Ganja
- Pengacara Sebut Makmur Aan tak Terkait Suap Amril Mukminin
- Bandar Sabu, Bos Berumur 60 Tahun Diringkus Polres Bengkalis
- Mandor PT Mup, Pelalawan Dibunuh Anggotanya
- Viralkan Hoaks RSUD Duri di Medsos, Netizen Wanita Minta Maaf
- Diduga Pengedar Ganja 1 Kg, Honorer dan Lima Pelaku Diringkus Timsus Polres Bengkalis
- Telantarkan Bayi Berusia Dua Hari, Remaja 17 Tahun Ditangkap Polresta Pekanbaru
- Kecewa Putusan Bebas Tiga Nelayan Asing, Mahasiswa Bantan Geruduk PN Bengkalis
- Rokok Tanpa Cukai Beredar Luas di Duri
- Demo di DPRD Riau, Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Riau Menolak RUU HIP
- Sidang Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis, Kuasa Hukum Minta Jangan Dipolitisir


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com