Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 5 Juli 2020 20:22
HUT BNI Ke 74, Pegawai dan SP BNI Bagikan 146.000 Paket Sembako

Ahad, 5 Juli 2020 18:17
Edar Ganja, Buruh Asal Dumai Diringkus Polres Bengkalis

Ahad, 5 Juli 2020 13:17
Video Buang Ratusan Skripsi Tersebar, Kepala Perpus Unilak Dipecat

Ahad, 5 Juli 2020 13:14
Silaturahmi dengan Pangdam I BB, Bupati Kuansing Bahas Keamanan Pilkada Hingga Covid - 19

Ahad, 5 Juli 2020 13:06
Plh. Bupati Bengkalis Ingatkan ASN dan Honorer Jangan Dekati Narkoba

Ahad, 5 Juli 2020 11:30
Water Bombing dan Alat Berat Dikerahkan, Sebagian Besar Karla Gambut di Pulau Rupat, Bengkalis Padam

Ahad, 5 Juli 2020 06:35
Videonya Viral di Medsos, Polresta Pekanbaru Amankan Pelaku Penganiayaan Driver Ojol

Sabtu, 4 Juli 2020 18:32
Hari Ini Riau Termasuk Provinsi Pasien Sembuh Lebih Banyak dari Pada Kasus Baru

Sabtu, 4 Juli 2020 17:35
Riau Masuk Delapan Nominasi API

Sabtu, 4 Juli 2020 17:20
Wujudkan Mini Data Center, Diskominfo Inhil Kunjungi Data Center Pekanbaru


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 18:00
Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru, MPC PP Datangi Kejaksaan

MPC Pemuda Pancasila datangi Kejari Pekanbaru. Mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko.

Riauterkini - PEKANBARU - Bertujuan mempertanyakan perkembangan perkara korupsi dana hibah Pemko Pekanbaru, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru datangi Kejari Pekanbaru, Senin (13/01/20) kemarin. Korupsi dana hibah tahun 2015 tersebut senilai Rp120 miliar.

Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis SH, kepada wartawan, Selasa (14/01/20) menejaskan kedatang rombongannya ke Kejari Pekanbaru merupakan bukti keseriusan PP Kota Pekanbaru mengawal kasus tersebut. Bahkan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, bernomor 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020.

"Kedatangan kita sekaligus memasukkan surat, bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp120 miliar, karena sejak ditangani Kejari Pekanbaru pada 2015, sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut," ujarnya.

Bahkan, sebutnya, Walikota Pekanbaru selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD Pekanbaru sampai saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto, Sekda Kota Pekanbaru saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan, dan beberapa camat pada saat itu," tambahnya.

Ormas Pemuda Pancasila, tegas Dedi Harianto Lubis, mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan/penyidikan kasus tersebut, agar ada kepastian hukum.

Sementara, Sekretaris MPC PP Kota Pekanbaru, Mustakim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. "Saya sudah sampaikan dan koordinasi kepada Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, terkait sikap BPPH mengirimkan surat kepada Kejari dan Kejati Riau juga kabarnya," katanya.

Menurutnya, secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini akan mereka dukung. "Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," papar Mustakim.

Di dalam surat yang dikirimkan tersebut, BPPH MPC PP Pekanbaru juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menelusuri kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberikan salah satu media online beberapa waktu lalu.

"Kami pada posisi mempertanyakan proses yang ada, dan mendukung Kejaksaan menindaklanjuti kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak ini," tegas Alfred Ziliwu SH, Sekretaris BPPH MPC PP Kota Pekanbaru.***(rls/rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Edar Ganja, Buruh Asal Dumai Diringkus Polres Bengkalis
- Videonya Viral di Medsos, Polresta Pekanbaru Amankan Pelaku Penganiayaan Driver Ojol
- SIM Internasional Kini Dapat Diurus Secara Online
- Saat Jabat Anggota Dewan, Bupati Bengkalis Disebut Terima Suap Ketuk Palu APBD
- Ketua DPRD Riau Disebut Terima Uang Ketok Palu
- Dua Bandar Narkoba Ditangkap di Pelalawan
- Istri Dikaitkan dengan Kasusnya, Kuasa Hukum Amril Mukminin Sebut Sangat Politis
- Polres Bengkalis Musnahkan 13,5 Kg Ganja
- Pengacara Sebut Makmur Aan tak Terkait Suap Amril Mukminin
- Bandar Sabu, Bos Berumur 60 Tahun Diringkus Polres Bengkalis
- Mandor PT Mup, Pelalawan Dibunuh Anggotanya
- Viralkan Hoaks RSUD Duri di Medsos, Netizen Wanita Minta Maaf
- Diduga Pengedar Ganja 1 Kg, Honorer dan Lima Pelaku Diringkus Timsus Polres Bengkalis
- Telantarkan Bayi Berusia Dua Hari, Remaja 17 Tahun Ditangkap Polresta Pekanbaru
- Kecewa Putusan Bebas Tiga Nelayan Asing, Mahasiswa Bantan Geruduk PN Bengkalis
- Rokok Tanpa Cukai Beredar Luas di Duri
- Demo di DPRD Riau, Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Riau Menolak RUU HIP
- Sidang Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis, Kuasa Hukum Minta Jangan Dipolitisir
- Kuasai 645,3 Ha Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Bisa Diseret ke Ranah Hukum
- Dua Petak Rumah di Duri Terbakar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com