Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 21 Januari 2020 09:55
Terima Gelar Adat LAMR, Bupati Bengkalis Sebut Kehormatan Tertinggi

Senin, 20 Januari 2020 21:43
Honorer dan Pengedar Sabu di Bengkalis Diringkus Polisi

Senin, 20 Januari 2020 20:30
Beri Motivasi Para Penghapal Al Quran, Syaikh dari Palestina Ini Sambangi Sejumlah Masjid di Riau

Senin, 20 Januari 2020 20:17
Anggota Dewan Datang Saat Eksekusi Lahan, Nurul Huda: Bisa Dituduh Menghasut

Senin, 20 Januari 2020 19:48
Kapolda Riau Copot Kapolsek Teluk Meranti Diduga Akibat Karhutla

Senin, 20 Januari 2020 18:32
Sekdaprov Riau Prihatin Melihat Kondisi Bangunan Mess Pemprov Riau di Jakarta

Senin, 20 Januari 2020 17:29
Porkab III Bengkalis, ‎Cabor Tinju Akan Gelar Pertandingan di Lapangan Tugu

Senin, 20 Januari 2020 16:19
MoU PT Jamkrida Riau, Perbarindo dan BPR se-Riau Jadi Momentum Peningkatan Kembangkan UMKM

Senin, 20 Januari 2020 15:07
Olimpiade Fisika se-Sumatera, Kadisdik Sebut Bisa Tolak Ukur dan Evaluasi Pendidikan Riau

Senin, 20 Januari 2020 14:50
Pinjaman UEDSP Fiktif,
Kejari Bengkalis Resmi Tahan Mantan Kades Bukitbatu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 18:00
Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru, MPC PP Datangi Kejaksaan

MPC Pemuda Pancasila datangi Kejari Pekanbaru. Mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko.

Riauterkini - PEKANBARU - Bertujuan mempertanyakan perkembangan perkara korupsi dana hibah Pemko Pekanbaru, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru datangi Kejari Pekanbaru, Senin (13/01/20) kemarin. Korupsi dana hibah tahun 2015 tersebut senilai Rp120 miliar.

Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis SH, kepada wartawan, Selasa (14/01/20) menejaskan kedatang rombongannya ke Kejari Pekanbaru merupakan bukti keseriusan PP Kota Pekanbaru mengawal kasus tersebut. Bahkan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, bernomor 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020.

"Kedatangan kita sekaligus memasukkan surat, bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp120 miliar, karena sejak ditangani Kejari Pekanbaru pada 2015, sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut," ujarnya.

Bahkan, sebutnya, Walikota Pekanbaru selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD Pekanbaru sampai saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto, Sekda Kota Pekanbaru saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan, dan beberapa camat pada saat itu," tambahnya.

Ormas Pemuda Pancasila, tegas Dedi Harianto Lubis, mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan/penyidikan kasus tersebut, agar ada kepastian hukum.

Sementara, Sekretaris MPC PP Kota Pekanbaru, Mustakim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. "Saya sudah sampaikan dan koordinasi kepada Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, terkait sikap BPPH mengirimkan surat kepada Kejari dan Kejati Riau juga kabarnya," katanya.

Menurutnya, secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini akan mereka dukung. "Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," papar Mustakim.

Di dalam surat yang dikirimkan tersebut, BPPH MPC PP Pekanbaru juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menelusuri kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberikan salah satu media online beberapa waktu lalu.

"Kami pada posisi mempertanyakan proses yang ada, dan mendukung Kejaksaan menindaklanjuti kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak ini," tegas Alfred Ziliwu SH, Sekretaris BPPH MPC PP Kota Pekanbaru.***(rls/rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Honorer dan Pengedar Sabu di Bengkalis Diringkus Polisi
- Pinjaman UEDSP Fiktif,
Kejari Bengkalis Resmi Tahan Mantan Kades Bukitbatu

- Polda Riau Tetapkan 12 Orang Tersangka Karhutla
- Polres Bengkalis Amankan Enam Tersangka Pembakar Lahan Gambut 84,5 Hektar
- Proyek Pompa Air Gagal BPBD Bengkalis, Polda Riau Cek Legalitas PT PWH ke Jakarta
- Merun Merambat Kebun Orang Lain, Buruh Tani di Bengkalis Ditangkap Polisi
- Truk Tangki CPO Seruduk Rumah Warga Duri
- Ganggu Kenyamanan, Belasan Sepeda Motor Knalpot Bising di Bengkalis Diamankan Polisi
- Angkut Sabu 10 Kg dan 14.581 Butir Pil Ekstasi,
Dua Warga Bengkalis Divonis Mati

- Polda Riau Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Pompa Air BPBD Bengkalis
- Polda Riau Tetapkan Sembilan Tersangka Pembakar Hutan
- Dua Bandar Sabu Diringkus Polsek Bantan, Bengkalis
- Kapolres Kuansing Keliling Seluruh Polsek, Pastikan Kesiagaan Personil
- Tilap Dana Perusahaan Miliaran Rupiah, Mantan GM Hiburan Malam Diadili
- Pegang Pistol Rakitan Saat Keributan, Pria di Kabun ini Ditangkap Polisi Rohul
- Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru, MPC PP Datangi Kejaksaan
- Kadivpas Kumham Wilayah Riau Diperiksa Polda Jatim
- Polda Riau Cokok Tiga Orang Pemain Judi Online
- Dua Terdakwa Divonis Mati, PN Bengkalis Tangani 728 Perkara Pidana
- Mayat Pemulung Wanita di Parit Bikin Geger Warga Rumbai, Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com