Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 9 Agustus 2020 13:15
Dapat Dana BOSDA Riau, Gubri Minta Sekolah Swasta tak Pungut Uang SPP.

Ahad, 9 Agustus 2020 11:44
Paripurna HUT ke-63 Riau, Gubri Ajak Perkuat Ketahanan Ekonomi

Sabtu, 8 Agustus 2020 19:07
Penderita Gizi Buruk di Pekanbaru Capai 1.248 Kasus, DPRD: Harusnya Ini Tidak Terjadi

Sabtu, 8 Agustus 2020 19:06
Tambahan 50 Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Hari Ini Terbanyak Siak dan Pekanbaru

Sabtu, 8 Agustus 2020 16:27
Syahrul Aidi Tunjukkan Abrasi Terparah di Inhu-Kuansing ke Kepala Balai Sungai KemenPUPR

Sabtu, 8 Agustus 2020 16:26
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lurah Talang Mandi Serahkan Alat Penyemprot dan Disinfektan

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:20
Musda V, Golkar Kuansing Buka Pendaftaran Calon Ketua

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:17
Direkomendasi Partai Demokrat, Irjen Pol Wahyu Adi Siap Maju di Pilkada Inhu

Sabtu, 8 Agustus 2020 13:13
Pemkab Inhil Serahkan 4500 Sertifikat Tanah

Sabtu, 8 Agustus 2020 11:23
Simpan di Celana Dalam, Polisi Ringkus Jaringan Pengedar Sabu di Pinggir


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 18:00
Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru, MPC PP Datangi Kejaksaan

MPC Pemuda Pancasila datangi Kejari Pekanbaru. Mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko.

Riauterkini - PEKANBARU - Bertujuan mempertanyakan perkembangan perkara korupsi dana hibah Pemko Pekanbaru, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru datangi Kejari Pekanbaru, Senin (13/01/20) kemarin. Korupsi dana hibah tahun 2015 tersebut senilai Rp120 miliar.

Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis SH, kepada wartawan, Selasa (14/01/20) menejaskan kedatang rombongannya ke Kejari Pekanbaru merupakan bukti keseriusan PP Kota Pekanbaru mengawal kasus tersebut. Bahkan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, bernomor 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020.

"Kedatangan kita sekaligus memasukkan surat, bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp120 miliar, karena sejak ditangani Kejari Pekanbaru pada 2015, sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut," ujarnya.

Bahkan, sebutnya, Walikota Pekanbaru selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD Pekanbaru sampai saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto, Sekda Kota Pekanbaru saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan, dan beberapa camat pada saat itu," tambahnya.

Ormas Pemuda Pancasila, tegas Dedi Harianto Lubis, mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan/penyidikan kasus tersebut, agar ada kepastian hukum.

Sementara, Sekretaris MPC PP Kota Pekanbaru, Mustakim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. "Saya sudah sampaikan dan koordinasi kepada Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, terkait sikap BPPH mengirimkan surat kepada Kejari dan Kejati Riau juga kabarnya," katanya.

Menurutnya, secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini akan mereka dukung. "Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," papar Mustakim.

Di dalam surat yang dikirimkan tersebut, BPPH MPC PP Pekanbaru juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menelusuri kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberikan salah satu media online beberapa waktu lalu.

"Kami pada posisi mempertanyakan proses yang ada, dan mendukung Kejaksaan menindaklanjuti kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak ini," tegas Alfred Ziliwu SH, Sekretaris BPPH MPC PP Kota Pekanbaru.***(rls/rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Simpan di Celana Dalam, Polisi Ringkus Jaringan Pengedar Sabu di Pinggir
- Kebakaran Gudang Besi Tua Kejutkan Warga Duri yang Terlelap
- Jajakan Rokok Ilegal Sebanyak 76.780 Batang, ZD di Ringkus DJBC Riau
- Jutaan Rupiah Disita, Polisi Ringkus Pengedar dan Kurir Sabu di Mandau
- Provokator Warga Kuansing Tolak Eksekusi Lahan Ditangkap Polisi
- Terbukti Sindikat Sabu 19 Kg, Pengendali dan Tukang Antar Dihukum Mati PN Bengkalis
- Unsur Pimpinan DPRD Bengkalis Minta Jatah Fee Proyek Jalan di Bengkalis
- HMI Minta Kejati Riau Tuntaskan Kasus Korupsi di Pemkab Siak
- Polairud Bengkalis Musnahkan 30 Ton Gula Pasir Ilegal dari Malaysia
- Warga Rohul Tewas Tenggelam di Sungai Kampar Dekat PLTA Koto Panjang
- Gasak Ratusan Juta Milik Nasabah,
Komplotan Maling Ganjal Tusuk Gigi di Mesin ATM Diringkus Polres Bengkalis

- Mankir, Polda Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Anggota DPRD Bengkalis
- Polres Bengkalis Musnahkan Sabu 13,6 Kg
- Bertahun Beroperasi, PT SIPP di Duri Belum Miliki Sejumlah IzinĀ 
- Diduga Arus Pendek, Rumah Warga Balai Raja, Bengkalis Ludes Dilalap Api
- Dikendalikan Napi dari Jakarta, 3 Kurir Asal Sukabumi Diringkus Saat Menjemput Sabu di Pekanbaru
- Sampai Awal Agustus 2020, Polda Riau Tangani 53 Kasus Karhutla
- Jaksa Banding Atas Vonis Ringan Terdakwa Korupsi Kredit Macet PT PER
- Peras 64 Kepala SMPN se-Inhu, 5 Jaksa dan 1 Pegawai TU Diusulkan Sanksi Berat
- Bunuh Gajah, Dua Ditangkap dan Seorang Diburu Polres Inhu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com