Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 2 Juli 2020 21:47
RUPS-LB PT PER, Dua Jajaran Penting Dicopot

Kamis, 2 Juli 2020 19:45
Saat Jabat Anggota Dewan, Bupati Bengkalis Disebut Terima Suap Ketuk Palu APBD

Kamis, 2 Juli 2020 18:20
Tambah Pos Chek Point Covid-19, Dishub Riau Sebut Perbatasan Masih Dijaga Ketat

Kamis, 2 Juli 2020 17:47
Amuk Riau Minta KPK Usut Dugaan Kasus Korupsi yang Menyeret Ketua DPRD Riau

Kamis, 2 Juli 2020 17:19
Pulang dari Makasar, Hasil Swab Warga Dumai Ternyata Positif

Kamis, 2 Juli 2020 15:48
Ketua DPRD Riau Disebut Terima Uang Ketok Palu

Kamis, 2 Juli 2020 15:39
Diprotes Terkait Transparansi UKT, Rektor UIn Suska Ajak Dialog Mahasiswa

Kamis, 2 Juli 2020 15:33
Anggaran Dialihkan Penanggulangan Covid-19, Tahun Ini Pelalawan Expo Ditiadakan

Kamis, 2 Juli 2020 15:24
SKK Migas-PT CPI Gelar WFD

Kamis, 2 Juli 2020 15:19
Dua Bandar Narkoba Ditangkap di Pelalawan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Maret 2020 17:46
Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Plt Bupati Bengkalis

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tolak permohonan Praperadilan yang diajukan Plt Bupati Bengkalis. Sesuai edaran Mahkamah Agung statusnya DPO.

Riauterkini - PEKANBARU - Amar putusan penolakan permohonan pra peradilan yang diajukan Plt Bupati Bengkalis, Muhammad itu disampaikan langsung oleh Hakim Tunggal Yudissilen dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa (24/03/20).  

Dalam putusannya, Yudissilen menjelaskan bahwa eksepsi yang diajukan kuasa hukum Plt Bupati Bengkalis Muhammad tidak diterima, dan menerima eksepsi yang disampaikan kuasa hukum termohon, Polda Riau.  

Sementara itu, hakim menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengajukan Praperadilan sebagai pertimbangannya. Lantaran mangkirnya Muhammad dalam panggilan penyidik, dianggap upaya melarikan diri dan tidak mentaati proses hukum yang sedang berlangsung.  

Sebelumnya dalam sidang eksepsi, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau, Kombes Pol Harry Nugroho menyebutkan, pihaknya memohon agar hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad.  

Dijelaskan Harry, pihaknya menekankan soal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutkan, tersangka yang tidak kooperatif menjalani proses hukum maka tidak dapat melakukan praperadilan.  

"Dalam eksepsi kami ke hakim, setiap pemohon praperadilan yang melarikan diri atau DPO, itu praperadilannya tidak dapat dilakukan. Kami memohon kepada hakim supaya praperadilan (Muhammad) ini ditolak," ujar Harry kala itu.  

Tak hanya Surat Edaran Mahkamah Agung, Harry juga menyampaikan sejumlah dalil hukum kepada hakim agar praperadilan Muhammad ditolak. Sebab, Polda Riau menegakkan hukum dan menetapkan Muhammad sebagai tersangka dengan barang bukti yang cukup.  

Sementara dengan putusan hakim tersebut, Kuasa Hukum Muhammad, dari Bris & Partners Gusti Made Kartika W SH dan Adih Ernawan SH mengaku kecewa. Lantaran menurut mereka hakim telah mengesampingkan dalil-dalil dan fakta hukum di persidangan.  

"Kita akan melakukan upaya hukum lainnya," katanya.  

Untuk diketahui, Plt Bupati Bengkalis, Muhammad, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.  

Saat proyek pipa transmisi dilaksanakan, Muhammad menjabat sebagai bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran. Proyek itu dianggarkan di Dinas PU Riau dengan senilai Rp3.828.770.000.  

Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013 itu. Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.  

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.  

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.  

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap dan menandatangi dokumen PHO yang tidak benar hingga merugikan negaraRp2.639.090.623. ***(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Saat Jabat Anggota Dewan, Bupati Bengkalis Disebut Terima Suap Ketuk Palu APBD
- Ketua DPRD Riau Disebut Terima Uang Ketok Palu
- Dua Bandar Narkoba Ditangkap di Pelalawan
- Istri Dikaitkan dengan Kasusnya, Kuasa Hukum Amril Mukminin Sebut Sangat Politis
- Polres Bengkalis Musnahkan 13,5 Kg Ganja
- Pengacara Sebut Makmur Aan tak Terkait Suap Amril Mukminin
- Bandar Sabu, Bos Berumur 60 Tahun Diringkus Polres Bengkalis
- Mandor PT Mup, Pelalawan Dibunuh Anggotanya
- Viralkan Hoaks RSUD Duri di Medsos, Netizen Wanita Minta Maaf
- Diduga Pengedar Ganja 1 Kg, Honorer dan Lima Pelaku Diringkus Timsus Polres Bengkalis
- Telantarkan Bayi Berusia Dua Hari, Remaja 17 Tahun Ditangkap Polresta Pekanbaru
- Kecewa Putusan Bebas Tiga Nelayan Asing, Mahasiswa Bantan Geruduk PN Bengkalis
- Rokok Tanpa Cukai Beredar Luas di Duri
- Demo di DPRD Riau, Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Riau Menolak RUU HIP
- Sidang Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis, Kuasa Hukum Minta Jangan Dipolitisir
- Kuasai 645,3 Ha Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Bisa Diseret ke Ranah Hukum
- Dua Petak Rumah di Duri Terbakar
- Sidang Online Perdana, Bupati Nonaktif Bengkalis Didakwa Terima Suap Proyek Miliaran Rupiah
- Setelah Divonis Bebas, Nelayan Malaysia Kembali Ditahan Polres Bengkalis Karena Miliki Sabu
- Vonis Bebas Tangkap Ikan di Perairan NKRI,
Nelayan di Bengkalis Mengaku Kecewa



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com