Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Agustus 2020 22:21
Inovasi Diskominfopers Inhil,
INPAS, Integrasi Bilik Data dan Informasi Menuju 'Kabupaten Informatif'


Kamis, 13 Agustus 2020 20:42
Putusan Inkrah, Kejari Pekanbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri

Kamis, 13 Agustus 2020 20:37
Saksi Sebut Eet Jemput Uang PT CGA ke Surabaya

Kamis, 13 Agustus 2020 20:32
Tambah 68, Kasus Covid-19 di Riau Kembali Meledak

Kamis, 13 Agustus 2020 19:04
Rencanakan Bom Bunuh Diri, 5 Teroris Diringkus di Kampar

Kamis, 13 Agustus 2020 18:24
Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu

Kamis, 13 Agustus 2020 16:49
DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Bisa Atur Aktivitas Imigran

Kamis, 13 Agustus 2020 16:48
Pembelajaran Tatap Muka,
Disdik Bengkalis Masih Menunggu Rekomendasi Gugus Tugas


Kamis, 13 Agustus 2020 16:45
Team RSPA Pelalawan Taja Dikmas Lantas Di SMP N 1 Pangkalan Kerinci

Kamis, 13 Agustus 2020 16:34
Warga Kuala Sebatu, Inhil Tangkap Buaya Sepanjang 3 Meter


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 2 Juli 2020 15:48
Ketua DPRD Riau Disebut Terima Uang Ketok Palu

Sidang kedua perkara dugaan Tipikor proyek jalan yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin kembali digelar. Satu dari tiga saksi yang dihadirkan sebut Ketua DPRD Riau Indra Gunawan alias Eet terima uang ketok palu.

Riauterkini - PEKANBARU - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru kembali menggelar sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan melibatkan Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin, Kamis (02/07/20).

Sidang itu menghadirkan tiga orang saksi yakni Firza Firdhauli, Abdurrahman Atan dan Jamal Abdillah. Ketiganya adalah mantan anggota DPRD Bengkalis.

Saksi pertama yang dimintai kesaksian adalah Firza Firdhauli. Dimana ia menyebut, Indra Gunawan Eet yang kini sebagai Ketua DPRD Riau dan Sekretaris DPD Golkar Riau, menerima uang untuk jatah ketok palu sebagai legislator. 

Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Lilin Herlina, Firza merupakan anggota DPRD Bengkalis dua periode 2004 hingga 2014, mengaku proyek jalan Sungai Pakning menuju Duri tidak pernah dibahas di komisi II DPRD Bengkalis. Pengajuan proyek yang belakangan bermasalah itu dilakukan pada 2012 silam. Proyek itu langsung dibawa ke Badan Anggaran tanpa melewati Komisi II yang membidangi ekonomi pembangunan.

"Seingat saya langsung dibahas ke Banggar. Tidak pernah dibahas di Komisi II," kata dia.

Selain itu, Firza juga turut mengungkapkan praktik bagi-bagi uang ketok palu. Istilah ketok palu digunakan Firza untuk penetapan anggaran belanja daerah. Dalam keterangannya, dia mengatakan Ketua DPRD Bengkalis saat itu, Jamal Abdillah kerap membagikan uang kepada anggota legislator sebesar Rp50 juta.

Sosok yang beberapa kali disebut turut menerima uang ketok palu itu adalah Indra Gunawan alias Eet. Eet bersama Firza berasal dari fraksi yang sama yakni Golkar. Selain itu, ia juga mengatakan jika Eet merupakan anggota Banggar saat pembahasan proyek itu berlangsung.

"Saya terima Rp50 juta dalam asoi hitam. Amplop lain juga saya berikan untuk Indra Gunawan," kata dia.

Uang ketok palu itu sepertinya menjadi hal yang lumrah saat menanti pengesahan APBD di Bengkalis. Jumlah juga terus meningkat. Firza mengaku di awal dia duduk sebagai wakil rakyat, uang ketok palu hanya Rp30 juta. Belakangan meningkat menjadi Rp50 juta di periode kedua dia.

Sementara, Amril Mukminin didakwa JPU KPK dalam perkara dugaan gratifikasi. Jumlahnya beragam. Ada yang Rp5,2 miliar hingga Rp23,6 miliar lebih.

Uang Rp5,2 miliar, berasal dari PT Citra Gading Asritama (CGA) dalam proyek pembangunan Jalan Duri–Sungai Pakning. Sedangkan uang Rp23,6 miliar lebih itu berasal dari dua pengusaha sawit. Uang dari pengusaha sawit itu diterima ada yang dalam bentuk tunai, maupun transfer.

Atas perbuatannya, Amril dijerat dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.*(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Putusan Inkrah, Kejari Pekanbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri
- Saksi Sebut Eet Jemput Uang PT CGA ke Surabaya
- Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu
- Nyewa Speedboat Polisi, Dua Pengedar Sabu di Pulau Rupat Ditangkap
- Tolak RUU Cipta Kerja, KSBSI Demo di DPRD Riau
- Tim Lapfor Pekanbaru Selidiki Penyebab Kebakaran HPBB Telkom
- PN Bengkalis Vonis Dua Kurir Sabu 16 Tahun Penjara dan Denda Rp1 M
- Kebakaran Gedung HPBB Pekanbaru Lumpuhkan Jaringan Telkomsel
- Polda Riau Bekuk Komplotan Rampok Ratusan Juta Rupiah
- Kapolda Riau Lepas 100 Personel Brimob BKO Polda Papua
- BNNP Riau Gagalkan Penyelundupan 20 Kilogram Sabu dan 10.000 Butir Ekstasi
- Gondol 430 Meter, Komplotan Maling Pipa Minyak CPI Diringkus Polres Bengkalis
- DR. Yudi Krismen SH MH, Beri Materi Penutup pada PKPA Ferari Riau
- Human Error Sebabkan Empat Mobil Tabrakan Beruntun di Tugu Zapin Pekanbaru
- Simpan di Celana Dalam, Polisi Ringkus Jaringan Pengedar Sabu di Pinggir
- Kebakaran Gudang Besi Tua Kejutkan Warga Duri yang Terlelap
- Jajakan Rokok Ilegal Sebanyak 76.780 Batang, ZD di Ringkus DJBC Riau
- Jutaan Rupiah Disita, Polisi Ringkus Pengedar dan Kurir Sabu di Mandau
- Provokator Warga Kuansing Tolak Eksekusi Lahan Ditangkap Polisi
- Terbukti Sindikat Sabu 19 Kg, Pengendali dan Tukang Antar Dihukum Mati PN Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com