Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 14 Agustus 2020 21:42
Penyaluran BLT Covid - 19 di Duri, Bengkalis, Nama Puluhan Warga Duri Timur Hilang

Jum’at, 14 Agustus 2020 20:11
Lima Sekawan Pelaku Penculikan dan Penyekapan di Pekanbaru Digulung Polisi

Jum’at, 14 Agustus 2020 19:23
Terdampak Covid-19, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Beri Stimulus Pelaku UMKM

Jum’at, 14 Agustus 2020 18:30
Tambah 29, 18 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dari Kuansing

Jum’at, 14 Agustus 2020 17:35
Alasan Minjam, Pria Setengah Abad di Bathin Solapan Malah Larikan Empat Sepeda Motor

Jum’at, 14 Agustus 2020 17:28
Kapolda-Bawaslu Riau Resmikan Jaga Pemilu

Jum’at, 14 Agustus 2020 16:22
Layani Masyarakat Satpas Polresta Pekanbaru Kenakan Kostum Pahlawan

Jum’at, 14 Agustus 2020 16:17
Program Kemitraan Pinky, Pertamina Bantu Bangkitkan UMKM Indonesia

Jum’at, 14 Agustus 2020 16:12
Bawaslu Bengkalis Ingatkan Netralitas Kades dan ASN di Pilkada 2020

Jum’at, 14 Agustus 2020 13:43
Lagi, DPRD Riau di Demo, Ratusan Buruh Tolak RUU Cipta Kerja dan Kenaikan BPJS


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Juli 2020 19:48
Korupsi Dana Desa, Kades Berserta Dua Staffnya di Bengkalis Divonis 3 Tahun dan 4 Tahun Penjara

Hakim PN Pekanbaru nyatakan Kades Bukit Batu, Bengkalis bersama dua stafnya terbukti korupsi dana desa. Terdakwa divonis tiga dan 4 tahun penjara.

Riauterkini-PEKANBARU - Tiga terdakwa korupsi dana Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) senilai Rp1,053 miliar di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Dinyatakan hakim pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi

Ketiga terdakwa, Jaafar, Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, serta dua staffnya Andri Wahyudi (32) sebagai Ketua Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tri Bukit Batu Laksemana dan Subandi selaku Tata Usaha UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana. Diganjar hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 4 tahun penjara.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Sarudi SH pada sidang Rabu (15/7/20) sore. Ketiga terdakwa dinyatakan secara sah melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

" Menghukum terdakwa Jaafar dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Jaafar juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 300 juta subsider 1 tahun 6 bulan," ujar Sarudi.

Sementara lanjut Sarudi, Terdakwa Andri Wahyudi dan Subandi, masing masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Andri Wahyudi diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 548 juta, dan terdakwa Subandi diwajibkan membayar kerugian negara Rp 312 juta. Jika tidak dibayar dapat diganti (subsider) dengan kurungan badan selama 2 tahun," sambungnya.

Ketiga terdakwa yang dihukum lebih ringan dari tuntutan tersebut. menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, jaksa penuntut Doli Novaisal yang menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 itu. Menuntut terdakwa Jaafar dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Jaafar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp192 juta. Jika tidak dibayar diganti (subsider) hukuman 2 tahun kurungan.

Andri Wahyudi dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Andrei juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp548 juta atau subsider 2 tahun 9 bulan. Terdakwa Subandi dituntut hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Subandi juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 312 juta atau subsider 2 tahun 6 bulan.

Seperti diketahui, perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan terdakwa secara bersama-sama pada tahun 2015 hungga tahun 2018 silam. Dimana, pada rentang waktu tiga tahun itu, para terdakwa memberikan pinjaman kepada warga dengan menggunakan nama fiktif dan tidak memenuhi persyaratan pengajuan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa (DUD) pada program pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkalis. Melalui program tersebut Desa Bukit Batu memperoleh alokasi DUD sebesar Rp1 miliar per tahun, sehingga total selama 5 tahun Rp5 miliar.

Dana tersebut diterima melalui rekening pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00590. Kemudian para terdakwa secara bertahap dana itu dipindahkan ke rekening UED-SP Mitra Usaha pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00629 untuk dikelola dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat yang memenuhi syarat (pemanfaat) dalam rangka membantu perekonomian masyarakat.

Dalam periode 1 Januari 2012 sampai dengan 2 Oktober 2019 diketahui Overbooking Dana Usaha Desa (DUD) yang telah digulirkan ke UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Kecamatan Bukit Batu terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 23 kali perguliran. Bahkan sudah ditarik tunai pada tanggal perguliran untuk disampaikan kepada pemanfaat senilai Rp.9.275.000.000.

Dari 23 (dua puluh tiga) kali perguliran senilai Rp9.275.000.000 tersebut, oleh terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah desa.

Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa Jaafar menggunakan 9 nama peminjam fiktif, Andri menggunakan 20 nama fiktif dan Subandi menggunakan 14 nama fiktif.

Puluhan nama fiktif itu, mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi, dengan total Rp1.053.755.000. Oleh ketiga terdakwa, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Lima Sekawan Pelaku Penculikan dan Penyekapan di Pekanbaru Digulung Polisi
- Alasan Minjam, Pria Setengah Abad di Bathin Solapan Malah Larikan Empat Sepeda Motor
- Selain Oknum Jaksa, LSM dan Pengaku Wartawan juga Peras Kepala SMPN di Inhu
- Bersaksi di Sidang, Ajudan Amril Seret Nama Kaderismanto
- Putusan Inkrah, Kejari Pekanbaru Eksekusi Terpidana Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri
- Saksi Sebut Eet Jemput Uang PT CGA ke Surabaya
- Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu
- Nyewa Speedboat Polisi, Dua Pengedar Sabu di Pulau Rupat Ditangkap
- Tolak RUU Cipta Kerja, KSBSI Demo di DPRD Riau
- Tim Lapfor Pekanbaru Selidiki Penyebab Kebakaran HPBB Telkom
- PN Bengkalis Vonis Dua Kurir Sabu 16 Tahun Penjara dan Denda Rp1 M
- Kebakaran Gedung HPBB Pekanbaru Lumpuhkan Jaringan Telkomsel
- Polda Riau Bekuk Komplotan Rampok Ratusan Juta Rupiah
- Kapolda Riau Lepas 100 Personel Brimob BKO Polda Papua
- BNNP Riau Gagalkan Penyelundupan 20 Kilogram Sabu dan 10.000 Butir Ekstasi
- Gondol 430 Meter, Komplotan Maling Pipa Minyak CPI Diringkus Polres Bengkalis
- DR. Yudi Krismen SH MH, Beri Materi Penutup pada PKPA Ferari Riau
- Human Error Sebabkan Empat Mobil Tabrakan Beruntun di Tugu Zapin Pekanbaru
- Simpan di Celana Dalam, Polisi Ringkus Jaringan Pengedar Sabu di Pinggir
- Kebakaran Gudang Besi Tua Kejutkan Warga Duri yang Terlelap


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com