Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Oktober 2020 16:32
Secara Virtual, Agung Toyota Luncurkan New Kijang Innova dan New Fortuner

Rabu, 21 Oktober 2020 16:24
Hari Ini, 11 Penambahan Pasien Positif Corona di Kuansing

Rabu, 21 Oktober 2020 16:05
Diresmikan Pjs Bupati Rohul,
Ponpes Daarul Quran Darussalam Punya Green House Agrowisata Organik Dibantu BI


Rabu, 21 Oktober 2020 16:03
Talkshow Riauter Channel,
Cegah Libur Panjang jadi Klaster Penyeberan Corona


Rabu, 21 Oktober 2020 15:57
Buronan Kasus Korupsi Asal Maluku Ditangkap Jaksa di Pekanbaru.

Rabu, 21 Oktober 2020 14:44
Dampak Covid-19, Program Pembangunan Jalan Desa di Rohul Kena Pangkas

Rabu, 21 Oktober 2020 13:39
Edar Sabu, Seorang Kakek Ditangkap Polres Pelalawan

Rabu, 21 Oktober 2020 12:59
Distanak Pekanbaru Punya Strategi Hadapi Rawan Pangan Saat Pandemi Corona

Rabu, 21 Oktober 2020 12:54
Dandim 0314 Inhil Bagi Sembako untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hulu

Rabu, 21 Oktober 2020 12:45
Pendemi Covid 19, Warga Pekanbaru Sulap Halaman Rumah Jadi Kebun Bunga dan Buah-buahan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 15 Oktober 2020 17:20
Pledoi Dibacakan, Kuasa Hukum Minta Amril Mukminin Dibebaskan

PN Pekanbaru kembali sidang lanjutan Amril Mukminin. Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan ini meminta terdakwa dibebaskan.



Riauterkini - PEKANBARU - Sidang Lanjutan Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin kembali digelar, Kamis (15/10/20). Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru itu beragendakan pembacaan pembelaan (pledoi) dari Amril Mukminin. Dalam pembacaan pembelaan dengan judul "Menebus Khilaf Dengan Ikhlas" kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar Amril Mukminin dibebaskan atau lepas dari segala tuntunan.

Selian dibacakan oleh Amril, pembacaan pledoi dalam sidang yang dipimpin oleh Lilin Herlina SH itu juga dibacakan secara bergantian oleh Penasihat Hukumnya, Wan Subantriarti, Asep Ruhiat dan Patar Pangasian.

"Memohon yang mulia majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, baik primair ataupun subsidair," kata Asep.

Asep juga memohon hakim memulihkan terdakwa, kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat terdakwa setelah memberikan vonis bebas. Selanjutnya mengeluarkan Amril dari tahanan setelah vonis bebas dibacakan.

"Namun jika majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan seadil-adilnya atau hukuman ringan," kata Asep.

Asep juga meminta majelis hakim membuka nomor rekening Amril yang diblokir KPK saat kasus ini masih penyidikan. Pasalnya rekening itu tidak menjadi bukti dan dihadirkan ke persidangan.

Menurut Asep, rekening di Bank Riau dan CIMB Niaga itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini serta dijadikan tempat membayar gaji Amril sebagai bupati.

"Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tak bersalah, keadilan harus ditegakkan walupun langit runtuh," jelas Asep membacakan pendapat ahli hukum.

Asep menjelaskan, permohonan ini sangat beralasan dan sesuai fakta persidangan selama ini. Dari fakta itu Asep dan tim kuasa hukum Amril yakin kliennya itu tidak bersalah sebagaimana dakwaan JPU KPK.

Salah satu contoh, tambah Asep, bos PT Citra Gading Asritama (CGA) dalam persidangan mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Amril. Namun hal itu dibantah dan Amril mengaku pernah menerima uang melalui ajudannya.

"Hanya saja uang itu diterima bukan sebagai kapasitas terdakwa sebagai penyelenggara negara," sebut Asep.

Sebelumnya terkait uang Rp5,2 miliar dari PT CGA tidak pernah digunakan Amril Mukminin. Uang itu sudah dikembalikan ke negara melalui KPK dan tidak pernah digunakan sekalipun.

Kuasa hukum Amril juga memberikan pembelaan terkait dakwaan gratifikasi menerima gratifikasi Rp12 miliar dari Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Rp10 miliar Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera.

Menurut kuasa hukum Amril lainnya, pemberian itu bukan gratifikasi karena berdasarkan perjanjian di bawah notaris. Uang itu disebut hasil bisnis sawit sehingga ekonomi masyarakat terbantu karena hasil panen diterima kedua perusahaan itu.

Penerimaan itu juga dilaporkan Amril kepada negara melalui laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berikutnya, perjanjian itu diberikan atas dasar keinginan bersama antara Amril dan pengusaha.

"Kalau itu gratifikasi, tidak mungkin terdakwa melaporkannya setiap tahun," kata kuasa hukum Amril.

Tim kuasa hukum Amril juga menyertakan pendapat ahli pidana yang pernah dihadirkan ke persidangan. Ahli itu menyebut perjanjian bisnis yang tidak ada kaitannya dengan jabatan bukanlah gratifikasi.

Sementara Amril dalam pledoi pribadinya menyatakan tidak pernah meminta komitmen fee kepada PT CGA. Amril mengaku pernah ditawari uang tapi menyuruh perusahaan bekerja sesuai aturan.

Dalam perjalanannya, Amril menerima uang Rp5,2 miliar dari PT CGA. Amril menyatakan itu sebagai kekhilafan dan dengan sadar mengembalikan uang itu kepada negara.

Terkait gratifikasi dari pengusaha sawit, Amril menerangkan, pekerjaan sebelum menjabat bupati ataupun anggota DPRD adalah pengepul sawit dari masyarakat di Bengkalis. Sawit itu disalurkan ke perusahaan di sana agar masyarakat terbantu.

"Karena pekerjaan inilah Jonny Tjoa dan Adyanto datang kepada saya untuk memasok sawit ke perusahaannya," jelas Amril.

Permintaan dua pengusaha sawit itu disanggupi Amril lalu membuat perjanjian pada tahun 2012. Di bawah akta notaris, ada kesepakatan Rp5 dari setiap kilogram sawit yang dipasok Amril ke perusahaan.

Cerita Amril di pledoinya, kesepakatan pemberian uang dilakukan setiap bulan. Jika terlambat, Amril mengaku tidak pernah menagih karena sudah ada orang kepercayaan mencatat setiap bulan.

"Sesekali saya mengecek ke pencatat, lalu saya buatkan LHKPN sejak tahun 2015 dan selalu dilakukan setiap tahun," ujar Amril.

Amril juga mengutarakan penyitaan uang Rp1,9 miliar oleh KPK di rumah dinasnya. Menurut Amril, uang itu tidak ada kaitannya dengan jabatan melainkan usaha sawit yang dikumpulkan setiap tahun.

Amril menyebut uang itu selalu digunakan untuk membantu anak yatim dan orang tidak mampu di Kabupaten Bengkalis. Dengan pledoi ini, Amril hanya meminta hukuman ringan dari hakim.***(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Buronan Kasus Korupsi Asal Maluku Ditangkap Jaksa di Pekanbaru.
- Edar Sabu, Seorang Kakek Ditangkap Polres Pelalawan
- Gelapkan Sepeda Motor Teman, Pria Pengangguran di Rohul ini Dipolisikan
- Polres Inhil Ringkus Lagi Pelaku Narkoba di Kateman
- Polres Kampar Dalami Kejadian Penjarahan di PT Langgam Harmuni
- Polres Kampar Tengah Dalami Kejadian Penjarahan di PT Langgam Harmuni
- Jenguk Anak Sakit, Rumah Warga Aliantan Dibobol Maling
- Polda Riau Panggil Calon Wabup Bengkalis Terkait Dugaan Perambahan Hutan
- KPP Pratama Bengkalis Sita Aset Penunggak Pajak
- Lima Mobil dan Bengkel Ekspedisi Tunas Harapan Pekanbaru Ludes Terbakar
- Kabel PT. CPI di Duri, Bengkalis Bernilai Miliaran Digondol Maling
- Diduga Cabuli Bocah 15 Tahun Tiga Kali, Pemuda di Bonai Darussalam Dipolisikan
- Polisi Rohil Dianiaya di Kedai Tuak
- Ditenangkan Saat Kalap di Kedai Tuak, Petani di Rohil Malah Aniaya Polisi
- BeAT Versus KLX di Kota Lama, Seorang Pelajar Meninggal dan Dua Lainnya Terluka
- Polres Inhil Kembali Ringkus 2 Tersangka Narkoba
- Diajak Jalan-jalan, Gadis di Tambusai Malah Diperkosa di Tribun Lapangan Bola
- 13 Ruangan SMPN 1 Rambah Ludes Terbakar, Kepsek Melapor ke Polisi
- Laporkan Temuan Penyalahgunaan Beras PKH, Dua PNS Pelalawan Malah Jadi Tersangka Pilkada
- Dua Pengedar Antar Provinsi Diringkus Polisi Rohul, 1,2 Kg Ganja Disita


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com