Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Oktober 2020 16:32
Secara Virtual, Agung Toyota Luncurkan New Kijang Innova dan New Fortuner

Rabu, 21 Oktober 2020 16:24
Hari Ini, 11 Penambahan Pasien Positif Corona di Kuansing

Rabu, 21 Oktober 2020 16:05
Diresmikan Pjs Bupati Rohul,
Ponpes Daarul Quran Darussalam Punya Green House Agrowisata Organik Dibantu BI


Rabu, 21 Oktober 2020 16:03
Talkshow Riauter Channel,
Cegah Libur Panjang jadi Klaster Penyeberan Corona


Rabu, 21 Oktober 2020 15:57
Buronan Kasus Korupsi Asal Maluku Ditangkap Jaksa di Pekanbaru.

Rabu, 21 Oktober 2020 14:44
Dampak Covid-19, Program Pembangunan Jalan Desa di Rohul Kena Pangkas

Rabu, 21 Oktober 2020 13:39
Edar Sabu, Seorang Kakek Ditangkap Polres Pelalawan

Rabu, 21 Oktober 2020 12:59
Distanak Pekanbaru Punya Strategi Hadapi Rawan Pangan Saat Pandemi Corona

Rabu, 21 Oktober 2020 12:54
Dandim 0314 Inhil Bagi Sembako untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hulu

Rabu, 21 Oktober 2020 12:45
Pendemi Covid 19, Warga Pekanbaru Sulap Halaman Rumah Jadi Kebun Bunga dan Buah-buahan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 17 Oktober 2020 20:12
Laporkan Temuan Penyalahgunaan Beras PKH, Dua PNS Pelalawan Malah Jadi Tersangka Pilkada

Dua PNS Pelalawan ditetapkan sebagai tersangka Pilkada. Dinilai telah merugikan salah satu paslon akibat laporan video penyalah gunaan beras PKH.

Riauterkini - PEKANBARU - Sungguh malang nasib dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Pelalawan. Bukan mendapatkan penghargaan lantaran menemukan adanya dugaan penyalahgunaan bantuan beras Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial, justru mereka malah menjadi tersangka lantaran merekam dan melaporkan temuan itu ke Bupati Pelalawan dan Bawaslu Pelalawan bersama satu orang lainnya yang diketahui merupakan warga sipil.

Dalam video yang sempat menghebohkan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pelalawan itu, sejumlah warga menerima bantuan beras PKH bersamaan dengan sebuah tas yang berlambangkan nama salah satu pasangan calon Bupati Pelalawan yakni Bangkri atau Zukri Misran yang diusung oleh partai PDI Perjuangan, PKB dan PPP.

Ketiganya ditetapkan tersangka oleh Polres Pelalawan setelah melakukan penyelidikan selama 5 hari. Dimana sejak 10 Oktober lalu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakhumdu) yang beranggotakan Bawaslu, Polres Pelalawan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan telah melakukan penyelidikan hal tersebut.

"Kita telah menetapkan tersangka sebanyak tiga orang dalam kasus ini," ungkap Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Aryo Damar Kamis (15/10/20) lalu.

Ia menceritakan, tiga orang tersangka itu diproses dalam dua berkas perkara. Yakni perihal video viral bantuan beras Program Keluarga Harapan (PKH) dan ada tas nama Calon Bupati (Cabup).

"Saat ini Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) sudah kita kirimkan ke Kejaksaan," bebernya.

Nantinya, pihaknya akan menyelidiki selama 14 hari yang setelahnya akan dilimpahkan ke Kejari Pelalawan untuk dilanjutkan proses hukumnya.

Mereka dijerat lantaran diduga merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) Pilkada akibat video yang beredar luas tersebut.

Menanggapi hal di atas tersebut, Ketua Bawaslu Pelalawan, Mabrur saat dikonfirmasi mengatakan bahwa salah satu Paslon yang disebutkan dalam video tersebut menjadi pihak yang dirugikan. Dimana Paslon yang terdapat dalam video tersebut adalah salah satu dari pasangan cabup nomor urut 2 yakni Bangkri.

"Yang disebut dalam video itu merasa dirugikan," terangnya Sabtu (17/10/20)

Sementara saat ditanya pasangan yang diuntungkan, Mabrur masih enggan menjawab. "Salah satu sajalah jangan dua-duanya, satu saja cukup," imbuhnya.

Sedangkan terkait bantuan beras itu, Ia membenarkan dari pihak Kementrian Sosial Yakni beras PKH. "Ini bukan dari salah satu paslon," ujarnya.

Sementara, Kuasa Hukum tersangka, Asep Ruhiat menilai bahwa terhadap salah satu paslon yang mengatas namakan bantuan itu, diduga keras melakukan money politik.

"Ini harus diusut sampai akar - akarnya. Seperti siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang bertanggung jawab," terangnya.

"Terhadap dugaan money politik ini harus dikejar oleh Gakumdu bukan menersangkakan petugas Dinas Sosial yang semestinya mendapatkan penghargaan," imbuhnya.

Sementara terkait penetapan tersangka kepada dua orang PNS Dinas Sosial itu, Asep saat ini tengah mempersiapkan gugatan praperadilan.*(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Buronan Kasus Korupsi Asal Maluku Ditangkap Jaksa di Pekanbaru.
- Edar Sabu, Seorang Kakek Ditangkap Polres Pelalawan
- Gelapkan Sepeda Motor Teman, Pria Pengangguran di Rohul ini Dipolisikan
- Polres Inhil Ringkus Lagi Pelaku Narkoba di Kateman
- Polres Kampar Dalami Kejadian Penjarahan di PT Langgam Harmuni
- Polres Kampar Tengah Dalami Kejadian Penjarahan di PT Langgam Harmuni
- Jenguk Anak Sakit, Rumah Warga Aliantan Dibobol Maling
- Polda Riau Panggil Calon Wabup Bengkalis Terkait Dugaan Perambahan Hutan
- KPP Pratama Bengkalis Sita Aset Penunggak Pajak
- Lima Mobil dan Bengkel Ekspedisi Tunas Harapan Pekanbaru Ludes Terbakar
- Kabel PT. CPI di Duri, Bengkalis Bernilai Miliaran Digondol Maling
- Diduga Cabuli Bocah 15 Tahun Tiga Kali, Pemuda di Bonai Darussalam Dipolisikan
- Polisi Rohil Dianiaya di Kedai Tuak
- Ditenangkan Saat Kalap di Kedai Tuak, Petani di Rohil Malah Aniaya Polisi
- BeAT Versus KLX di Kota Lama, Seorang Pelajar Meninggal dan Dua Lainnya Terluka
- Polres Inhil Kembali Ringkus 2 Tersangka Narkoba
- Diajak Jalan-jalan, Gadis di Tambusai Malah Diperkosa di Tribun Lapangan Bola
- 13 Ruangan SMPN 1 Rambah Ludes Terbakar, Kepsek Melapor ke Polisi
- Laporkan Temuan Penyalahgunaan Beras PKH, Dua PNS Pelalawan Malah Jadi Tersangka Pilkada
- Dua Pengedar Antar Provinsi Diringkus Polisi Rohul, 1,2 Kg Ganja Disita


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com