Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 16 April 2021 23:24
Peran Masyarakat Sangat Penting Melawan Terorisme

Jum’at, 16 April 2021 19:34
Terkait Pengumpulan KK dan KTP,
Berikut Klarifikasi Manager dan Humas PT. Torganda ke Bawaslu Rohul


Jum’at, 16 April 2021 16:36
Polres Inhil Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Desa Sanglar

Jum’at, 16 April 2021 16:29
Perambahan Hutan Secara Liar di Siakkecil, Bengkalis Masih Terjadi

Jum’at, 16 April 2021 16:12
Polsek Teluk Meranti Lakukan Penegakan Prokes

Jum’at, 16 April 2021 16:01
Razia Masker, Polsek Kuala Kampar Sasar Penjual Beli di Tempat Keramaian

Jum’at, 16 April 2021 15:40
Kapolsek Pangkalan Lesung Lakukan Giat Pengecekan Pos Pantau

Jum’at, 16 April 2021 15:28
Polisi Langgam Optimalkan Razia Masker di Pos PPKM

Jum’at, 16 April 2021 15:13
Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli C3

Jum’at, 16 April 2021 14:58
3.633 Guru Honor Madrasah Bengkalis di Bengkalis Terima Bantuan Kesejahteraan Dua Bulan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 1 Maret 2021 15:34
Soal Vonis Bebas Terdakwa Bandar Narkoba, PN Rengat tak Risau Opini Masyarakat

Pengadilan Negeri Rengat memvonis bebas terdakwa bandar Narkoba. Masyarakat dipersilakan beropini soal itu.

Riauterkini-RENGAT-Putusan Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang memvonis bebas bandar Narkoba yang telah beroperasi puluhan tahun, berujung polemik. PN Rengat menegaskan, silahkan masyarakat beropini, putusan majelis hakim bersifat mandiri tanpa adanya intervensi.

Penegasan PN Rengat yang mempersilahkan masyarakat untuk beropini, mengingat putusan majelis hakim bersifat mandiri tanpa adanya intervensi pasca divonis bebasnya Hj Nurhasanah alias Mak Gadih yang diketahui sebagai bandar Narkoba selama puluhan tahun, disampaikan Adityas Nugraha SH Humas PN Rengat kepada riauterkinicom Senin (1/3/21) melalui selulernya.

"Silahkan masyarakat untuk beropini, itu hak masyarakat untuk berpendapat dan sudah menjadi kemandirian majelis hakim dalam memutus perkara," ujarnya.

Diungkapkanya, sidang Mak Gadih ini berlangsung lama selama berbulan-bulan sejak tahun kemarin dan pemeriksaan nya pun sepenuhnya milik majelis hakim, disitu ada kemandirian majelis hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Berdasarkan musyawarah, memang majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Mak Gadih tidak terbukti bersalah atas perkara yang diajukan. Perkara Mak Gadih memang gak cuma sendiri, ada perkara anak dan menantunya. Anak dan menantunya sudah terbukti bersalah. Menurut majelis mengenai Mak Gadih memang tidak ada barang buktinya dan tidak bisa dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa Mak Gadih itu menjual sabu-sabu. Jadi kesimpulan majelis hakim seperti itu," ungkapnya.

Ditambahkanya, majelis hakim itu memang memeriksa berdasarkan surat dakwaan, majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pasal yang tidak didakwakan terhadap terdakwa. Karena memang Mak Gadih ini ada dua pasal 114 dan 112, kedua-duanya tidak terbukti jadi majelis hakim tidak bisa menambah-nambahkan pasal lain.

"Barang bukti itu dalam fakta persidangan terbukti milik seseorang bukan didapat dari Mak Gadih dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada Mak Gadih," jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, PN Rengat memutus bebas Hj Nurhasanah alias Mak Gadih, walau sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut terdakwa enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Rengat, Kamis (25/2/21).

Selain membebaskan Mak Gadih dari dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Debora Maharani Manulang SH, MH dan Adityas Nugraha SH serta Santi Puspitasari SH sebagai hakim anggota, juga memerintahkan dibebaskan nya terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," tegas Ketua Majelis Hakim. *** (guh)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Perambahan Hutan Secara Liar di Siakkecil, Bengkalis Masih Terjadi
- Aksi Polisi Tangkap Tiga Bandar Narkoba di Pelalawan Jadi Tontonan Warga
- Beraksi 60 Kali, Polres Bengkalis Ringkus Komplotan Maling Pipa CPI
- Usai Ditolak Suami Bersebadan, Seorang Istri di Rohil Tewas Gantung Diri
- Tim Yustisi Gabungan Jaring 40 Warga pak Pakai Masker di Ujung Batu
- Rambu-rambu Tol Trans Sumatera di Pinggir Bengkalis Dicuri
- Ada Putusan MA, Mexsasai Minta KSP Lebih Cermat Sikapi Kasus Gondai
- Kecelakaan Maut di Depan Masjid Agung Teluk Kuantan Tewas Seorang Pemotor
- Kotban Tabrak Lari, Pemotor di Pekanbaru Tewas Terlindas Truk
- Ops Keselamatan Lancang Kuning 2021, Kapolres Rohul Pesankan ini ke Masyarakat
- Surati Panglima TNI dan Kapolri, KSP Minta Lindungi Petani Gondai
- Diduga Tenggak Miras Oplosan Buruh Bangunan di Kampar Meregang Nyawa
- Satu Pelaku Narkoba di Sungai Laut, Inhil Diringkus Polisi
- Maling Sepeda Motor di Mandau Ditangkap Warga
- Geruduk Kejati Riau, AMMK Kembali Minta Segera Tetapkan Indra Gunawan Sebagai Tersangka
- Minta Dugaan Penggelapan Dana UPP diusut Hingga Tuntas, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Pekanbaru
- Polres Rohul Dalami Dugaan Penimbunan BBM Premium di Desa Rambah Tengah Utara
- Esepsi Ditolak, Yan Prana Bakal Dituntut di Perkara Korupsi
- Spanduk Hujat Kajari Kuansing Berserak di Empat Lokasi
- Razia Ruang Tahanan, Petugas Sita Barang-barang Ancam Keamanan di Lapas Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com