Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 17 April 2021 21:41
Tambahan Kasus Baru Covid-19 Meledak Lagi Capai 323 Orang

Sabtu, 17 April 2021 20:06
Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 57, Lapas Tembilahan Berikan Sembako Pada Tukang Becak dan Kaum Dhuafa

Sabtu, 17 April 2021 17:04
Strategi Ini Bapenda Bengkalis akan Capai Target PAD 2021

Sabtu, 17 April 2021 16:04
Puluhan Makam di TPU Payung Sekaki Pekanbaru Amblas

Sabtu, 17 April 2021 15:22
4 Pejabat Polres Bengkalis Dimutasi

Sabtu, 17 April 2021 14:58
Polsek Ukui Tingkatkan Patroli Daerah Rawan Karhutla

Sabtu, 17 April 2021 14:49
Polsek Bunut Giatkan Patroli C3 dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Sabtu, 17 April 2021 14:29
Polsek Pangkalan Lesung Patroli Penegakan Prokes

Sabtu, 17 April 2021 14:16
Cegah Kejahatan, Polsek Pangkalan Kuras Pantau Tempat Keramaian

Sabtu, 17 April 2021 13:48
Pastikan Prokes, Polsek Bandar Sei Kijang Periksa Kendaraan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 8 April 2021 13:32
Esepsi Ditolak, Yan Prana Bakal Dituntut di Perkara Korupsi

Majelis Hakim Tipikor menolak esepsi terdakwa korupsi Yan Prana. Mantan Sekdaprov Riau teraebut segera hadapi tuntutan.

Riauterkini -PEKANBARU- Bantahan dakwaan (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum, H Yan Prana Jaya Indra Rasyid selaku terdakwa dugaan korupsi anggaran di Bappeda Siak senilai Rp2,8 miliar. Tak dapat diterima Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Hakim menilai dakwaan JPU sudah lengkap dan cermat sesuai perudangan yang berlaku.

Pada sidang lanjutan yang menjerat Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau pada Kamis (8/4/21) siang itu. Majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina SH MH menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Junaidi SH MH, dkk sudah tepat. Untuk itu, eksepsi terdakwa tidak dapat diterima.

" Memutuskan menolak eksepsi terdakwa secara keseluruhan. Memutuskan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan," tegas Lilin.

Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (12/4/21) pekan depan.

Pada kesempatan itu, Yan Prana meminta hakim untuk dapat memberi izin agar dirinya bisa datang langsung ke PN Pekanbaru mengkuti sidang. Atas permintaan terdakwa, hakim menyarankan pengacara terdakwa berkoordinasi dengan JPU untuk meminta izin ke pihak Rumah Tahanan (Rutan) Klas I B Pekanbaru.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut, dugaan korupsi yang menjerat terdakwa ini terjadi saat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Bappeda Siak tahun 2013 hingga 2017 silam. Yan tidak sendirian, dia bersama Donna Fitria (perkara terpisah-red), Ade Kusendang dan Erita.

Terdakwa diduga melakukan mark-up terhadap anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2017, bersama Donna yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak. Terdakwa mengarahkan Donna untuk melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen dari setiap masing masing pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas.

Donna melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan Maret 2015 pada saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksana Kegiatan. Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas dipotong sebesar 10 persen, uang yang diterima Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Tanda Terima biaya perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana yang melakukan perjalanan Dinas.

Kemudian, pelaksana kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Surat Perintah Tugas pelaksanaan perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak pada tahun 2013 sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat pemotongan anggaran Perjalanan Dinas Bappeda Kabupaten Siak atas arahan terdakwa.

Atas arahan terdakwa, mekanisme pemotongan Anggaran Perjalanan Dinastersebut adalah setiap pencairan SPPD dilakukan pemotongan 10 persen yang dikumpulkan dan disimpan Donna. Uang itu disimpan Donna di brangkas Bendahara di Kantor Bappeda Kabupaten Siak. Lalu, Donna mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya.

Berdasarkan laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 03/LHP/KH-Inspektorat/2021 terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp.2.896.349.844. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Perambahan Hutan Secara Liar di Siakkecil, Bengkalis Masih Terjadi
- Aksi Polisi Tangkap Tiga Bandar Narkoba di Pelalawan Jadi Tontonan Warga
- Beraksi 60 Kali, Polres Bengkalis Ringkus Komplotan Maling Pipa CPI
- Usai Ditolak Suami Bersebadan, Seorang Istri di Rohil Tewas Gantung Diri
- Tim Yustisi Gabungan Jaring 40 Warga pak Pakai Masker di Ujung Batu
- Rambu-rambu Tol Trans Sumatera di Pinggir Bengkalis Dicuri
- Ada Putusan MA, Mexsasai Minta KSP Lebih Cermat Sikapi Kasus Gondai
- Kecelakaan Maut di Depan Masjid Agung Teluk Kuantan Tewas Seorang Pemotor
- Kotban Tabrak Lari, Pemotor di Pekanbaru Tewas Terlindas Truk
- Ops Keselamatan Lancang Kuning 2021, Kapolres Rohul Pesankan ini ke Masyarakat
- Surati Panglima TNI dan Kapolri, KSP Minta Lindungi Petani Gondai
- Diduga Tenggak Miras Oplosan Buruh Bangunan di Kampar Meregang Nyawa
- Satu Pelaku Narkoba di Sungai Laut, Inhil Diringkus Polisi
- Maling Sepeda Motor di Mandau Ditangkap Warga
- Geruduk Kejati Riau, AMMK Kembali Minta Segera Tetapkan Indra Gunawan Sebagai Tersangka
- Minta Dugaan Penggelapan Dana UPP diusut Hingga Tuntas, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Pekanbaru
- Polres Rohul Dalami Dugaan Penimbunan BBM Premium di Desa Rambah Tengah Utara
- Esepsi Ditolak, Yan Prana Bakal Dituntut di Perkara Korupsi
- Spanduk Hujat Kajari Kuansing Berserak di Empat Lokasi
- Razia Ruang Tahanan, Petugas Sita Barang-barang Ancam Keamanan di Lapas Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com