Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 September 2021 21:27
Kemeriahan MTQ ke - II, Ini Harapan Lurah Duri Timur

Senin, 27 September 2021 20:52
Bank Riau Kepri Masuk 10 Terbaik se Indonesia dalam Mendukung Program Perumahan Pemerintahan Jokowi

Senin, 27 September 2021 19:39
Pemprov Gratiskan Rapid Antigen Untuk Pelamar CPNS

Senin, 27 September 2021 17:09
Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh

Senin, 27 September 2021 17:07
Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul

Senin, 27 September 2021 15:58
Tekan Kecelakaan di Tol Permai, PT HK Pasang 20 Rumble Strip dan 15 Lampu Flip Flop

Senin, 27 September 2021 15:33
Empat Poin Penting Putusan Rapimwil PPP Riau

Senin, 27 September 2021 13:12
Wako Paisal Lantik Indra Gunawan Sebagai Sekda Kota Dumai

Senin, 27 September 2021 11:37
Bupati Kuansing Kembali Ingatkan Prokes Diperketat Saat Sekolah PTM

Senin, 27 September 2021 11:00
Disdik Pekanbaru Targetkan 80 Persen Pelajar Di Pekanbaru Tuntas Divaksin


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 29 Juli 2021 13:04
Perkara Korupsi Bappeda Siak, Mantan Sekda Riau Divonis 3 Tahun Penjara

Mantan Sekda Riau Yan Prana Jaya divonis 3 tahun penjara. Dalam perkara korupsi anggaran rutin Bappeda Siak.

Riauterkini-PEKANBARU- Meski mendapat keringanan hukuman dari majelis hakim. H Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2013-2017. Tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Yan Prana semasa itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak. Divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Dalam amar putusan majelis hakim pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina SH pada sidang Kamis (29/7/21) yang digelar secara virtual. Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Dinyatakan terbukti melanggar Passl 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 junto pasal 64 ayat (1) KUHP.

" Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun denda Rp 50 juta subsider 3 bulan," tegas Lilin.

Sementara, kerugian negara yang dijatuhkan jaksa sebesar 2 miliar lebih dinyatakan tidak terbukti.

Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut maupun terdakwa menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Hendri Junaidi SH, menuntut Yan Prana dengan pidana penjara selama 7 tahun dan bulan penjara, denda Rp 300 juta suibsider 6 bulan.

Selain itu, terdakwa Yan Prana juga harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp.2.896.349.844. Apabila uang itu tidak dikembalikan ke negara maka dapat digantu dengan pidana kurungan 3 tahun.

Seperti diketahui, perbuatan terdakwa terjadi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Mempura Kabupaten Siak, Kabupaten Siak sekitar Januari 2013-2017.

Dimana, Yan Prana Jaya selaku Kepala Bappeda Kabupaten Siak bersama-sama Donna Fitria (perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama pula dengan Ade Kusendang dan Erita.

Ada tiga anggaran kegiatan yang diduga dikelola secara melawan hukum. Diantaranya anggaran perjalanan dinas, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan pengelolaan anggaran makan minum.

Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya terdakwa sebesar Rp.2.896.349.844,37 sebagai mana laporan hasil audit Inspektorat Kota Pekanbaru.

Atas anggaran perjalanan dinas 2013-2017, terdakwa melakukan pemotongan sebesar 10 persen. Adapun rincian realisasinya, anggaran 2013, sebesar Rp2.757.426.500, anggaran 2014 sebesar Rp4.860.007.800, anggaran 2015 Rp3.518.677.750, anggaran 2016 Rp1.958.718.000, dan anggaran 2017 Rp 2.473.280.300.

Berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2013 - 2017 itu, total realisasi anggaran perjalanan dinas yakni sebesar Rp15.658.110.350.Pada bulan Januari Tahun 2013 saat terjadi pergantian bendahara pengeluaran dari Rio Arta kepada Donna Fitria, terdakwa mengarahkan untuk melakukan pemotongan biaya sebesar 10 persen dari setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Bupati Kuansing Resmikan Pasar Pokan Selasa Desa Teluk Pauh
- Bawa Kabur Sepeda Motor Warga Riau, Pria Asal Sibuhuan Ditangkap Polisi Rohul
- Polda Riau Lepas Pasukan BKO Papua
- Petugas Rutan Kelas I Pekanbaru Gagalkan WB Percobaan yang Coba Melarikan Diri
- Tertabrak Avanza, Seorang Pemotor di Kuansing Tewas
- Berhasil Tekan Pencurian Minyak, SKK Migas-PHR Apresiasi Polda Riau dan Korem 031/ Wirabima
- Polresta Pekanbaru Grebek 3 Rumah di Jalan Pangeran Hidayat
- Diduga Palsukan Data Anggota Kopsa-M, Oknum Dosen UNRI Dipolisikan
- Tersangka Penganiayaan, Bos Travel Umroh RWH Ditahan
- Diduga Korlseting Kelistrikan, Mobil Tangki CPO Ludes Dilalap Api
- Sengketa Lahan, PN Bengkalis Tolak Permohonan Buyung Nahar Gugat Presiden
- Pelaku Pencuri Kabel di RSUD Puri Husada Tembilahan Berhasil Diringkus Polisi
- Bentrok Eks Karyawan PT Padasa, Ini Penjelasan Polres Kampar
- Evakuasi Anak-Anak Ditengah Konflik, Begini Penjelasan TNI AU
- Curi Rp1.2 Miliar Uang Nasabah, Teler BRI Dumai Ditahan Polda Riau
- Gugatan Tanah di GS 8 Ditolak, Tergugat Minta Warga Duri Hormati Putusan Sidang
- Tersebab Utang Mahar, Buruh Toko Bangunan di Duri Tewas Mengenaskan
- Polres Inhil Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2021
- Perampok Tusuk Petani di Bengkalis Diringkus Polisi
- Polres Meranti Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning, Ini Sasarannya


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com