Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Oktober 2021 10:29
Amblas, Jalan Lobak Pekanbaru Terancam Putus

Senin, 25 Oktober 2021 10:02
Jajakan Togel dan KIM, Pria Paruh Baya di Suriname, Bengkalis Ditangkap

Senin, 25 Oktober 2021 09:58
IDI Kuansing Bagikan 140 Paket Sembako dan Al-Quran 

Ahad, 24 Oktober 2021 21:15
Usai Lantik Pengurus, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan Jajal Lapangan Tenis Indoor DPRD Riau

Ahad, 24 Oktober 2021 20:48
Dirut BRK Diminta Gerak Cepat Lengkapi Syarat Konversi ke Syariah

Ahad, 24 Oktober 2021 18:43
Ketua KBB Riau: Peringati Maulid, Jadikan Pemersatu Bubuhan Banjar

Ahad, 24 Oktober 2021 17:29
Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar

Ahad, 24 Oktober 2021 15:54
Kisruh Pengelolaan Kebun, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap

Ahad, 24 Oktober 2021 15:47
Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau

Ahad, 24 Oktober 2021 12:42
Usai Dilantik Jadi Ketua DPW PAN Riau, Alfredli Minta Kader Jangan Suka Tebar Janji


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 20 September 2021 10:24
Terkuak, Kadiskes Meranti Tahan 3.000 Rapid Tes Antigen

Setelah menjalani pemeriksaan, terungkap bahwa Kadiskes Kepulauan Meranti tidak mendistribusikan sedikitnya 3.000 rapid tes antigen kepada masyarakat.

Riauterkini - PEKANBARU - Terbongkar, setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, Kepala Dinas Kepulauan Meranti, MH akhirnya ditahan kepolisian Daerah Riau. Ia diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yakni tidak didistribusikanya 3.000 rapid tes antigen kepada masyarakat.

Padahal, rapid tes itu adalah bantuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Pekanbaru guna menanggulangi wabah covid-19 di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang didampingi Kabid Humas, Kombes Sunarto dan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Ferry Irawan dalam temu pernya, Senin (20/09/21) mengatakan pelaku telah melakukan tindakan itu sejak September 2020 lalu.

Saat itu, MH menerima alat rapid test sebanyak 3.000 Pcs. Namun tidak pernah melaporkan ke bagian asset BPKAD maupun pengurus barang pada Dinkes Kepulauan Meranti. Ia justru menyimpan alat rapid test tersebut di ruangannya.

"Seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada Instalasi Farmasi," katanya Agung.

Kemudian, sebagai laporan pertanggungjawaban pengunaan alat rapid test tersebut, MH pernah mengirimkan sebanyak empat kali daftar nama-nama penggunaan alat rapid dengan hasil non reaktif untuk total pemanfaat 2.500 orang ke Korwil Kerja KKP Selatpanjang. Tetapi pada kenyataan tidak pernah melakukan rapid test terhadap pemanfaat sebanyak 996 orang terdiri dari petugas di UPT. Puskesmas se-Kepulauan Meranti, petugas Polres Kepulauan Meranti, petugas di RSUD dan Instalasi Farmasi serta Dinkes Kepulauan Meranti.

Ia juga mengirimkan ke KKP Kelas II Pekanbaru untuk laporan ralat yang memberikan daftar nama-nama pengunaan alat rapid test dengan hasil non reaktif diganti menjadi hasil buffer stock untuk total pemanfaat 1.209 orang. Sementara nama-nama pemanfaat tidak pernah mengusulkan untuk buffer stock, serta bahan medis habis pakai sebagai buffer stock tidak boleh dibuat identitas calon penerima manfaat, dan Kadiskes tidak pernah mengirimkan laporan melalui email ke Subdit Ispa dan KKP Kelas II Pekanbaru.

MH kemudian diduga mengalihkan pemanfaatan alat rapid test untuk petugas Bawaslu jajaran Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan UPT. Puskesmas se-Meranti pada tahapan pengawasan logistik dan kampanye. Ini terjadi pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 191 orang dan tanggal 20 November 2020 sebanyak 450 orang yang telah dilakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 150.000 x 641 = Rp. 96.150.000 sesuai dan kwitansi pembayaran Sekretaris Bawaslu Kepulauan Meranti.

"MH kita tangkap di sebuah penginapan di Jalan Tengku Zainal Abidin Kota Tinggi, Pekanbaru pada Jumat (17/09/21) pagi lalu. Setelah kita lakukan pemeriksaan lantas kita tahan di Rutan Polda Riau, Sabtu (18/09/21) kemarin.

Kata Agung, modus MH adalah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan menggelapkan barang yang dikuasai karena jabatannya dalam pemanfaatan rapid test antibody Covid-19, untuk dikuasai dan mendapatkan keuntungan.

"Untuk kerugian, kita masih dalami. Saat ini kita juga tunggu hasil audit dari BPKP," terang Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyidikan kepada MH dalam kasus ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi penanganan covid-19 di wilayah Riau.

"Kita berharap tidak ada lagi penyimpangan seperti ini. Dan untuk semua penyelenggara penanganan Covid-19, mari kita tolong masyarakat dan apa yang sudah diberi oleh negara agar bisa disalurkan sebagaimana mestinya," harapannya.*(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Jajakan Togel dan KIM, Pria Paruh Baya di Suriname, Bengkalis Ditangkap
- Kisruh Pengelolaan Kebun, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap
- Heboh Status FB Bupati Kuansing, KPK Geledah Tahanan dan Pastikan Hoaks
- Rizki Poliang: Gugur Praperadilan Tidak Diukur dari Dilimpahkannya Perkara
- OTT Bupati Kuansing, Tiga Lokasi di Pekanbaru Digeledah KPK
- Pungli Surat Tanah, Seorang Kades dan Stafnya Ditangkap Polres Rohul
- 50 Tersangka, Polres Bengkalis Gasak Judi Togel Online
- Patuhi Putusan Sidang, Pemilik ODOL di Kuansing Bayar Denda
- Angkut Kayu Hutan Lindung, Cukong Diamankan Polres Bengkalis
- Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun
- Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan
- Pemerintah Imbau Korban Pinjol Illegal tak Usah Bayar
- Polres Bengkalis Sita 150 Kilogram Sabu
- Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Riau, Bupati Kuansing Andi Putra Diboyong KPK ke Jakarta
- Korupsi Proyek Multiyear Bengkalis,
Pasutri Pemilik PT ANN Dihukum 4 Tahun dan 2 Tahun Penjara

- KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Tata Ruang di Dinas PUPR Kuansing
- Tersangka Korupsi, Mantan Kades dan bendahara Desa Ditahan Polres Meranti
- Termasuk Bupati Kuansing, KPK OTT 8 Orang Terkait Izin Perkebunan
- 10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana
- Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com