Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Oktober 2021 11:28
Ujian AKM di SDN 140 Pekanbaru Digelar dalam Genangan Banjir

Senin, 25 Oktober 2021 10:29
Amblas, Jalan Lobak Pekanbaru Terancam Putus

Senin, 25 Oktober 2021 10:02
Jajakan Togel dan KIM, Pria Paruh Baya di Suriname, Bengkalis Ditangkap

Senin, 25 Oktober 2021 09:58
IDI Kuansing Bagikan 140 Paket Sembako dan Al-Quran 

Ahad, 24 Oktober 2021 21:15
Usai Lantik Pengurus, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan Jajal Lapangan Tenis Indoor DPRD Riau

Ahad, 24 Oktober 2021 20:48
Dirut BRK Diminta Gerak Cepat Lengkapi Syarat Konversi ke Syariah

Ahad, 24 Oktober 2021 18:43
Ketua KBB Riau: Peringati Maulid, Jadikan Pemersatu Bubuhan Banjar

Ahad, 24 Oktober 2021 17:29
Ketum PAN Ogah Bahas Irwan Nasir, Tapi Siap Dukung Syamsuar Walau Sudah di Golkar

Ahad, 24 Oktober 2021 15:54
Kisruh Pengelolaan Kebun, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap

Ahad, 24 Oktober 2021 15:47
Ketum PAN Lantik Pengurus DPW/DPD PAN Riau


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 11 Oktober 2021 20:01
Hukuman Mantan Wako Dumai Melambung di Tingkat Banding

PT Pekanbaru kabulkan permohonan jaksa KPK atas terdakwa korupsi Mantan Walikota Dumai. Zulkifli AS tersebut dihukum 5 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa.

Riauterkini-PEKANBARU- Berharap dapat keringanan, justru Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut KPK. Mantan Walikota (Wako) Dumai Zulkifli AS tersebut melambung menjadi 5 tahun penjara, dan hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kepada sejumlah awak media, Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru Rosdiana Sitorus SH MH membenarkan telah keluarnya putusan banding perkara korupsi Zul AS tersebut.

" Iya putusan banding atas nama terdakwa Zulkifli AS sudah keluar. Namun, pihaknya belum menerima petikan putusan banding dari PT Tipikor Pekanbaru," kata Rosdiana, Senin (11/10/21).

Putusan hakim PT Tipikor Pekanbaru itu, sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Rikhi Benindo Maghas SH MH, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu, JPU menuntut Zul AS selama 5 tahun penjara," sambungnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Pekanbaru yang dipimpin Lilin Herlina SH MH menjatuhkan vonis terhadap Zul AS selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, Kamis (12/8/21) lalu. Selain hukuman penjara, Zul AS juga dikenakan hukuman membayar denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan, jika tidak dibayarkan maka dikenakan kurungan selama 2 bulan.

Majelis hakim memberikan hukuman tambahan kepada Zulkifli AS terkait pencabutan hak politiknya. Hakim mencabut hak politik mantan Wako Dumai itu selama dua tahun.

Zulkifli AS dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 11 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Akan tetapi atas vonis hakim itu, JPU KPK tidak menerimanya dan menyatakan banding ke PT Pekanbaru. Atas banding JPU KPK itu, hakim PT Pekanbaru mengabulkannya dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.

Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Zulkifli pada 2016 hingga 2018 melakukan suap kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Uang juga diberikan kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus non fisik.Uang diberikan sebesar Rp100 juta, Rp250 juta, Rp200 juta dan SGD35.000.

Selain suap, JPU juga mendakwa Zulkilfli AS menerima gratifikasi sebesar Rp3.940.203.152. Uang tersebut diterimanya dari pemberian izin kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Kota Dumai dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.*(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Jajakan Togel dan KIM, Pria Paruh Baya di Suriname, Bengkalis Ditangkap
- Kisruh Pengelolaan Kebun, Petani Kopsa-M Nyatakan Sikap
- Heboh Status FB Bupati Kuansing, KPK Geledah Tahanan dan Pastikan Hoaks
- Rizki Poliang: Gugur Praperadilan Tidak Diukur dari Dilimpahkannya Perkara
- OTT Bupati Kuansing, Tiga Lokasi di Pekanbaru Digeledah KPK
- Pungli Surat Tanah, Seorang Kades dan Stafnya Ditangkap Polres Rohul
- 50 Tersangka, Polres Bengkalis Gasak Judi Togel Online
- Patuhi Putusan Sidang, Pemilik ODOL di Kuansing Bayar Denda
- Angkut Kayu Hutan Lindung, Cukong Diamankan Polres Bengkalis
- Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun
- Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan
- Pemerintah Imbau Korban Pinjol Illegal tak Usah Bayar
- Polres Bengkalis Sita 150 Kilogram Sabu
- Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Riau, Bupati Kuansing Andi Putra Diboyong KPK ke Jakarta
- Korupsi Proyek Multiyear Bengkalis,
Pasutri Pemilik PT ANN Dihukum 4 Tahun dan 2 Tahun Penjara

- KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Tata Ruang di Dinas PUPR Kuansing
- Tersangka Korupsi, Mantan Kades dan bendahara Desa Ditahan Polres Meranti
- Termasuk Bupati Kuansing, KPK OTT 8 Orang Terkait Izin Perkebunan
- 10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana
- Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com