riauterkini-PELALAWAN – Warga Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan kesepakatan bermitra dengan PT Gandaera Hendana (PT GH) terkait program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) 20%, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh beberapa media.

Anggota DPRD Pelalawan dari Dapil III, Tarmizi, yang juga putra asli Desa Ukui Dua, menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) yang diklaim perusahaan sebagai mitra plasma adalah inisiatif sepihak PT GH.

Menurutnya, hal ini berpotensi menghilangkan hak masyarakat atas lahan plasma yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

“Warga Desa Ukui Dua tidak pernah menyetujui pembentukan KUD sebagai mitra plasma. Ini jelas bertentangan dengan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dan PP Nomor 26 Tahun 2021, yang mewajibkan perusahaan memberikan 20% lahan plasma kepada masyarakat sekitar,” ujar Tarmizi, Kamis (18/12/2025).

Tarmizi menambahkan bahwa statemen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga memperkuat kewajiban perusahaan untuk memberikan lahan plasma kepada masyarakat.

Warga meminta PT GH menghentikan klaim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, pihak PT GH belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait keberatan warga Desa Ukui Dua.

Warga berharap perusahaan menghormati hak mereka sesuai regulasi yang berlaku dan menjalankan program plasma secara transparan dan partisipatif.***(ang)