Riauterkini-PEKANBARU- Pertumbuhan ekonomi Riau sangat kuat selama tahun 2022 dan tercatat sebesar 4,63 persen (yoy) pada triwulan III 2022. Angka pertumbuhan ekonomi Riau tersebut menjadikan Riau sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di luar Jawa.

Hal ini disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Maria Cahyaningtyas dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) tahun 2022 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jalan Jendral Sudirman, Rabu (30/11/22).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Riau didorong oleh peningkatan baik permintaan domestik maupun permintaan luar negeri. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,53 persen (yoy). Sementara, permintaan eksternal mendorong ekspor tumbuh 30,43% (yoy) pada periode yang sama.

"Selama tahun 2022, output sektor ekonomi Riau relatif menggembirakan, terutama pada komoditas CPO, Pulp and Paper, dan migas. Kebijakan responsif pemerintah terkait dengan distribusi dan replanting kelapa sawit, telah menciptakan keseimbangan yang baik dalam memenuhi permintaan dan menjaga produktivitas kedepan," ujar Maria Cahyaningtyas.

Ia mengatakan perkembangan aktivitas ekonomi telah mempengaruhi dinamika harga beragam komoditas. Salah satu komoditas yang memicu inflasi baik secara global, nasional, maupun regional Riau adalah peningkatan harga energi, khususnya bahan bakar minyak. Per Oktober 2022, inflasi berada pada level 6,17% (yoy). Sehingga, pencapaian inflasi Riau diperkirakan akan berada di atas target inflasi tahun 2022.

"Untuk memitigasi risiko tekanan inflasi yang lebih tinggi, Bank Indonesia, dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi dengan pemangku kepentingan, melakukan beragam inovasi untuk mengendalikan harga kebutuhan masyarakat," terangnya.

BI dan TPID mendorong perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik yang bersifat Goverment to Goverment (G2G) maupun Business to Business (B2B). Selain itu, untuk meningkatkan produksi hortikultura lokal, TPID turut mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui urban farming, dan optimalisasi peran 200 BUMDes unggulan untuk terlibat dalam program budidaya cabai.

Pada kerangka Keterjangkauan Harga, BI dan TPID telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga daya beli masyarakat diantaranya melalui penyelenggaraan pasar murah di 12 kabupaten/kota.

"Sementara pada kerangka Kelancaran Distribusi, TPID melalui OPD terkait, telah mengondisikan kelancaran jalur distribusi pangan dengan memprioritaskan armada transportasi pangan untuk melintas keluar masuk wilayah Riau. Hal ini juga didukung oleh skema KAD yang juga dirancang untuk memperpendek jalur distribusi. Komunikasi efektif untuk menjangkar ekspektasi inflasi kemudian dilakukan melalui Iklan Layanan Masyarakat," sebutnya.

Disampaikan Tyas, Bank Indonesia bersama berbagai pemangku kebijakan, mendorong pemerataan ekonomi melalui program pengembangan UMKM dan digitalisasi perekonomian.

Setidaknya terdapat 5 program inovasi pengembangan yang telah dilaksanakan pada UMKM Binaan, antara lain yang pertama adalah Inovasi pertama berupa e-Producing yang merupakan bagian dari digital farming. Kedua e-financing, dengan memanfaatkan Aplikasi SIAPIK untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan mempermudah akses pembiayaan.

"Ketiga adalah memperluas akses pasar domestik dan ekspor melalui e-commerce dan e-catalogue, untuk memperkuat branding usaha; Keempat e-Payment melalui penggunaan QRIS yang memudahkan transaksi pembayaran dan yang kelima adalah Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan SDM, serta Fasilitasi Sertifikasi Halal," ucapnya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi Riau ke depan adalah normalisasi harga komoditas ekspor Riau dan kenaikan harga BBM pada tahun 2022 yang diperkirakan masih berdampak di tahun 2023.

"Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia Riau mengusulkan tiga langkah strategis, antara lain meningkatkan produktivitas komoditas unggulan melalui enforcement program kemitraan sebagaimana Peraturan Gubernur Riau No. 77 Tahun 2020, kemudian melanjutkan penguatan infrastruktur dasar pendukung perekonomian dan juga melanjutkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas perekonomian," pungkasnya.*( H-we)