Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Senat Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Pengamat Pendidikan Riau, Assoc. Prof Dr Reno Renaldi SKM, MKes mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, untuk melarang kegiatan perpisahan di luar sekolah adalah langkah yang sangat positif dan mendukung terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan.

Pada kesempatan ini, Prof Renaldi menerangkan, dengan semakin mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, terutama dalam kegiatan perpisahan dan studi tour, kebijakan ini hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh orang tua murid terlebih dengan kondisi ke ekonomian yang kurang stabil.

"Tujuan utama dari kebijakan ini tentunya untuk memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga siswa. Dalam konteks ini, kebijakan ini tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendalam, karena memperhatikan aspek kesejahteraan orang tua," katanya, Selasa (13/5/25).

Pengamat Pendidikan Riau melanjutkan, lebih jauh lagi, kebijakan Gubri Abdul Wahid ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.

Selain itu, dengan adanya larangan terhadap penyelenggaraan perpisahan yang mewah, Gubernur Riau juga mengingatkan semua pihak bahwa pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kemampuan finansial.

"Kebijakan ini juga memberi sinyal bahwa pendidikan di riau harus terfokus pada pengembangan akademik dan karakter siswa baik secara soft skill maupun hard skills, bukan pada kemewahan acara seremonial yang bisa membebani orang tua," ucapnya.

Prof. Dr. Reno Renaldi menambahkan, langkah tegas Gubernur Riau yang diambil dengan memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar aturan ini menunjukkan komitmen serius bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak main-main dalam menegakkan kebijakan ini.

Pengamat Pendidikan Riau menyebutkan, pencopotan kepala sekolah bagi yang melintang merupakan bentuk keseriusan yang patut diapresiasi.

"Meskipun Gubernur tidak memiliki kewenangan langsung terhadap sekolah swasta, upaya untuk mengimbau dan mengingatkan mereka agar mengikuti aturan yang sama menunjukkan konsistensi dan keinginan untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem pendidikan," sebut dia.

Terkahir, Prof Reno Renaldi menuturkan kebijakan ini tidak hanya melindungi kepentingan orang tua, namun juga memastikan bahwa pendidikan di Provinsi Riau dapat berjalan dengan lebih adil dan berkeadilan.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan kedepannya tidak ada siswa yang terhambat dalam melanjutkan pendidikannya hanya karena faktor biaya.

"Dan seluruh pihak bisa fokus pada kualitas pendidikan yang sebenarnya," tutupnya. ***(mok)