Riauterkini-KUBU-Personel Polsek Kubu, Polres Rokan Hilir (Rohil), bergerak cepat mengamankan seorang petani yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan di wilayah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 15 Mei 2025, sekitar pukul 15.00 WIB.

Tersangka diketahui berinisial JRH alias Jonder (62), warga Jalan Simpang Damar, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam. Ia diamankan bersama barang bukti berupa 4 batang kayu dan 2 batang pohon sawit bekas terbakar, di lokasi yang diketahui berada di titik koordinat 1.905892 N, 100.694555 E (masuk dalam kawasan hutan produksi).

Kapolres Rohil, AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., Saat dikonfirmasi Riauterkini.com melalui Kapolsek Kubu, Iptu Kodam F. Sidabutar, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang melihat adanya asap di lokasi kejadian pada pukul 11.00 WIB.

“Menerima informasi tersebut, kami langsung mengerahkan lima personel ke lokasi untuk penyelidikan sekaligus pemadaman,” terang Iptu Kodam.

Setibanya di lokasi, tim mendapatkan informasi bahwa lahan tersebut milik JRH. Saat ditemui di rumah seorang warga bernama Siagian, Saat di introgasi Menurut Pengakuan JRH bahwasanya awal titik api yg membakar di tempat kejadian perkara adalah dari puntung rokok yang masih menyala miliknya yang sebelumnya dibuang sembarangan di atas lahan tersebut dan menurut pengakuannya kemungkinan dari api puntung rokok itulah api muncul dan mengakibatkan lahan terbakar.

JRH beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Kubu dan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Rohil untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Pelaku juga terancam dijerat Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.***(Bud)