Riauterkini-BENGKALIS- Dalam upaya memperkuat sinergi antar-instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis, Kriston Napitupulu, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penanganan fasilitas rawat inap bagi tahanan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bengkalis. Rapat digelar di Aula Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Selasa (20/5/25).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Dr. Sri Odit Megonondo, S.H, M.H, dan turut dihadiri oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, Polres Bengkalis, Direktur RSUD Bengkalis, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes, dr. Recky Chairunas serta sejumlah pimpinan instansi terkait lainnya.

Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penyusunan rencana fasilitas ruang rawat inap khusus bagi tahanan APH yang membutuhkan perawatan medis. Salah satu hasil pembahasan penting adalah disepakatinya rencana alih fungsi salah satu bangunan di RSUD Bengkalis sebagai ruang rawat inap khusus, dengan standar keamanan dan layanan medis yang memadai.

Kriston Napitupulu menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar tahanan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

“Kami sangat mendukung adanya ruang rawat inap khusus ini. Harapannya, koordinasi penanganan medis bagi tahanan bisa berjalan lebih efektif tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan hukum,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan serta memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan tahanan di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Rapat tersebut merupakan langkah awal sebelum draft final MoU disusun dan ditandatangani secara resmi oleh seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam waktu dekat.***(dik/rls)