Riauterkini - PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat mengatasi persoalan tumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah titik, menyusul berakhirnya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Dalam masa transisi ini, Pemko menata ulang sistem pengangkutan dan pembuangan sampah, sekaligus menindak tegas praktik pembuangan sembarangan yang selama ini terjadi di pinggir jalan maupun lahan kosong.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga lokasi trans depo sementara sebagai solusi cepat untuk mengurai sampah yang menumpuk. “Kami sudah siapkan trans depo sementara di belakang Gedung Dekranasda, Pasar Cik Puan, dan Jalan Air Hitam. Kami pastikan tidak ada lagi sampah yang menginap di TPS. Begitu sampai, langsung kami angkut,” tegas Markarius, Kamis (12/6/2025).

Trans depo ini berfungsi sebagai titik temu antara armada kecil milik Lembaga Pemungut Sampah (LPS) dan truk tronton besar. Sampah dari armada kecil dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke truk besar untuk langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar, Rumbai Barat.

Meski pengelolaan mulai berjalan, Markarius mengakui masih ada beberapa TPS yang belum sepenuhnya terangkut. Ia menyatakan, kondisi ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah kota. “Karena ini masa transisi, kami mohon masyarakat bisa memaklumi. Kami sudah kerahkan seluruh OPD yang memiliki truk dan alat berat untuk turun langsung ke lapangan, bahkan hingga malam hari,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan, Pemko juga mempercepat aktivasi LPS, yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi penuh setelah kontrak dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) berakhir pada 2 Juli 2025. Namun karena kontrak dihentikan lebih awal, LPS kini harus langsung aktif menangani pengangkutan sampah. “Awalnya LPS baru akan bergerak efektif setelah masa kontrak berakhir. Tapi karena diputus lebih cepat, kami minta LPS langsung bergerak sekarang,” jelasnya.

Secara umum, LPS sudah mulai menjalankan tugas, terutama yang telah memiliki armada. Meski begitu, masih ada kekurangan jumlah kendaraan di beberapa kelurahan. “Misalnya, satu kelurahan idealnya butuh delapan armada. Saat ini baru tersedia enam unit. Tapi itu tetap kami maksimalkan. Enam unit ini langsung kami gerakkan,” papar Markarius.

Ia menambahkan, semangat gotong royong terus digelorakan Pemko di berbagai titik. Koordinasi antara DLHK, seluruh OPD, dan LPS terus diperkuat untuk memastikan sistem baru ini berjalan efektif dan Pekanbaru bisa segera bebas dari persoalan sampah yang berlarut. ***(Dan)