Riauterkini - PEKANBARU - Persoalan tumpukan sampah di Kota Pekanbaru kini menjadi prioritas penanganan oleh Pemerintah Kota (Pemko).

Wali Kota Agung Nugroho dinilai tengah berupaya menyelesaikan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tak mungkin dituntaskan dalam waktu singkat.

Akademisi Universitas Riau, Saiman Pakpahan, menilai persoalan sampah di Pekanbaru sudah sangat kompleks.

Ia mengapresiasi langkah-langkah yang mulai diambil oleh Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan secara bim salabim. Apa yang dilakukan Agung saat ini patut diapresiasi, karena beliau berani mengambil keputusan keluar dari pola lama yang selama ini justru memperparah keadaan," ujar Saiman, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, akar persoalan sampah sudah muncul sejak masa kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi, dan semakin menumpuk saat kota ini dipimpin oleh beberapa Penjabat (Pj) Wali Kota.

"Setelah Firdaus, jabatan Wali Kota diisi Pj, dan masalahnya tidak selesai. Sekarang semua beban itu jatuh ke pemimpin baru. Jadi tidak bisa juga kita berharap masalah ini selesai dalam satu atau dua minggu," jelasnya.

Saiman menyebut bahwa Agung-Markarius memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar selain sampah, yakni persoalan banjir, jalan rusak, dan parkir liar. Namun, ia menilai sudah ada kemajuan, khususnya dalam pengelolaan parkir yang sebelumnya dianggap merugikan masyarakat.

"Penataan parkir sudah menunjukkan hasil. Begitu juga dengan penertiban warung remang-remang di Jalan SM Amin yang selama ini sulit diatasi. Lapak yang digunakan untuk maksiat mulai dibongkar," ungkapnya.

Saat ini, tantangan terbesar Pemko adalah menata pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Terlebih, selama ini pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga yang dinilai lebih fokus pada keuntungan bisnis ketimbang kepentingan publik.

"Kita selama ini tidak tahu apa komitmen PT Ella untuk menjaga kebersihan kota. Banyak persoalan juga ditemukan di daerah lain. Ini yang sedang dibereskan oleh Wali Kota," tambahnya.

Menurut Saiman, langkah berani Agung untuk memutus kontrak kerja sama dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) adalah bagian dari komitmen untuk memperbaiki tata kelola.

"Kontrak itu sudah diputus. Wali Kota sudah menyiapkan formula baru. Ini terobosan penting yang menunjukkan adanya upaya serius," tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa penanganan sampah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat individu, kepala keluarga, RT/RW hingga perangkat kota.

"Agung kini sedang mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada. Tapi dia tetap butuh dukungan karena persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Pemko. Kita semua harus ikut ambil bagian," ujar dosen FISIP Universitas Riau tersebut.

Saiman juga menyebut bahwa saat ini pendekatan yang dilakukan oleh Pemko adalah mengajak masyarakat berdamai dengan sampah dan mulai peduli terhadap lingkungan.

"Edukasi itu penting. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan kontraktor atau pengusaha," ungkapnya.

Ia menutup dengan optimisme bahwa masalah ini bisa diselesaikan, apalagi jika seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, turut mendukung.

"Kita lihat Wali Kota dan Kapolda punya pandangan yang sama, bahwa Pekanbaru harus bersih. Agung juga menurunkan seluruh kekuatan, termasuk Partai Demokrat. Ini bukan kerja biasa, tapi langkah serius untuk perubahan,” tutup Saiman. ***(Dan)