Riauterkini-PEKANBARU-Untuk mewujudkan transportasi massal yang ideal dan menjangkau 30 persen warga Kota Pekanbaru diberbagai rute, diperlukan 499 bus listrik ukuran besar, sedang dan kecil. Dengan jumlah armada ini masyarakat pun akan memiliki akses yang mudah kemana saja sehingga tidak lagi tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi.

Demikian satu diantara rekomendasi hasil studi Institut Kebijakan Transportasi dan Pembangunan atau ITDP. Lembaga tersebut adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang fokus pada pengembangan sistem transportasi berkelanjutan di perkotaan. Mereka bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik. Terobosan itu yakni pencanangan penerapan transportasi bus listrik.

Hasil itu dipaparkan dalam Lokakarya Media bertajuk Elektrifikasi Transportasi Publik Skala Nasional, Rabu (18/06/25). Menurut Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, Pekanbaru adalah satu diantara 11 kota prioritas yang dibantu ITDP untuk mewujudkan transportasi publik yang hemat dan ramah lingkungan.

Dia bersama timnya pun menilai ada beberapa faktor yang menjadikan Pekanbaru termasuk kota yang diprioritaskan oleh ITDP. Pertama, Kota Pekanbaru sudah melakukan pelayanan transportasi massal mandiri sejak 2009. Hal itu menunjukkan keseriusan dalam hal membangun transportasi massal yang bermanfaat dan terjangkau oleh masyarakat.

"Kedua, Pekanbaru menjadi kota pertama di Indonesia yang membuat Perda No 2/2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal. Ini luar biasa karena lewat Perda ini ditetapkan 5 persen dari total APBD Kota digunakan untuk peningkatan pelayanan transportasi umum," ujarnya ketika memberikan pemaparan.

Ketiga, kata dia lagi, Pekanbaru dinilai paling siap melakukan reformasi layanan angkutan massal lewat elektrifikasi transportasi publik. Sehingga ITDP membantu advise berupa saran dan masukan juga kritikan apa yang harus dilakukan agar pelayanan transportasi massal yang lebih hemat dan ramah lingkungan ini bisa terwujud di Pekanbaru. Pada lokakarya media tersebut ITDP membaginya menjadi tiga sesi. Sesi pertama pemateri disampaikan oleh Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang dan Transport Associate ITDP Indonesia, Kemal Fardianto. Materi yang dibawakan bertajuk Compact City Elektrified.

Materi ini berisi strategi percepatan dekarbonisasi transportasi dalam mewujudkan kota layak huni. Apalagi hasil penelitian mencatat bahwa sektor transportasi adalah sektor penghasil emisi GRK kedua terbesar di Indonesia. Dengan beralih kepada bus listrik diharapkan terjadi pengurangan emisi GRK yang menyebabkan polusi udara yang tinggi di perkotaan termasuk di Pekanbaru. Kemudian materi sesi kedua bertajuk Kondisi dan Arah Elektrifikasi Transportasi Publik di Indonesia. Pada sesi ke II itu, materi disampaikan oleh Senior Transportation Associate ITDP Indonesia, Mizandaru Wicaksono dan Transportation Associate ITDP Indonesia, Rifqi Khoirul Anam.

Kedua ahli ini memaparkan bahwa mengapa perlu memulai elektrifikasi dari transportasi publik karena pertama, bisa memaksimalkan manfaat. Kedua, penghematan biaya karena biaya operasional bus listrik lebih murah dari bus biasa. Ketiga, kemudahan perencanaan dan yang ketiga momentum reformasi transportasi publik. Menurut Mizan, penggunaan bus listrik lebih murah dari penggunaan bus konvensional.

Dalam kesempatannya, Mizan dan Rifki juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan utama. Pertama, perlunya landasan hukum target dan peta jalan elektrifikasi transportasi publik. Kedua, peninjauan ulang Bidang Perhubungan sebagai urusan wajib nondasar nasional (UU No 23/2014). Ketiga, instruksi dari Menteri Dalam Negeri ke pemerintah daerah untuk menyusun Perda dan produk hukum terkait KBLBB untuk transportasi publik. Keempat, rekomendasi fiscal.

Sementara pada sesi III bertajuk Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta. Tampil sebagai pemateri di sesi ini adalah Narsum Sesi Kemal Fardianto, Transport Associate ITDP Indonesia dan Syifa Maudini, Transport Associate ITDP Indonesia. Pada bagian sesi terakhir tersebut, kedua ahli memaparkan mengapa perlunya dilakukan reformasi dan elektrifikasi angkutan massal. Juga tantangan yang harus diatasi seperti ketiadaan payung hukum dan keterbatasan kapasitas fiscal. Mereka juga merekomendasikan sejumlah model kontrak yang tidak semuanya harus ditanggung pemerintah kota dalam penyelenggaraan reformasi transportasi publik.***(gas)